Dalam APBN 2027 tersebut, pemerintah dan DPR menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen. Sementara itu, defisit anggaran dijaga pada level 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pengesahan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/9). Seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuannya terhadap pengesahan RUU APBN 2027.

“Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani yang disambut seruan ‘setuju’ secara serentak oleh seluruh peserta sidang.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 6 persen diperlukan untuk memperbesar kapasitas perekonomian nasional. Pertumbuhan tersebut diharapkan turut memberikan dampak terhadap aktivitas konsumsi dan produksi masyarakat.

“Target 6% ini dibutuhkan sebagai jembatan untuk memperbesar kue ekonomi kita,” ujar Said di hadapan peserta rapat paripurna.

Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Dalam APBN 2027, total belanja negara ditetapkan mencapai Rp4.106,26 triliun. Sementara itu, pendapatan negara dipatok sebesar Rp3.435,10 triliun.

Dengan postur tersebut, pemerintah dan DPR menetapkan defisit anggaran sebesar Rp671,16 triliun atau setara 2,4 persen terhadap PDB. Untuk menopang APBN 2027, sejumlah asumsi dasar ekonomi makro juga telah disepakati, yakni:

• Pertumbuhan ekonomi: 6 persen
• Inflasi: 2,5 persen
• Nilai tukar: Rp17.500 per dolar AS
• Suku bunga SBN 10 tahun: 6,9 persen
• Harga minyak mentah Indonesia (ICP): US$75 per barel
• Lifting minyak: 612.500 barel per hari
• Lifting gas: 954.000 barel setara minyak per hari

Said mengatakan, peningkatan belanja negara akan diikuti dengan optimalisasi penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Langkah tersebut dilakukan agar pembiayaan negara tidak semakin bergantung pada utang.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat diukur, baik dari sisi output maupun outcome di berbagai sektor,” tegasnya.

APBN 2027 Bidik Penurunan Kemiskinan

Selain mengejar pertumbuhan ekonomi, APBN 2027 juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6 persen hingga 6,5 persen. Kemiskinan ekstrem ditargetkan mendekati 0 persen hingga 0,5 persen.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka dipatok di rentang 4,3 persen sampai 4,87 persen.

Melalui kebijakan anggaran tersebut, pemerintah juga memproyeksikan terciptanya 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru.

Subsidi LPG 3 Kg Dibuat Lebih Tepat Sasaran

Di sektor energi, pemerintah tetap mengalokasikan subsidi. Namun, penyalurannya akan disertai dengan pembenahan data penerima manfaat. Said menegaskan, penyesuaian alokasi subsidi, termasuk subsidi LPG 3 kilogram, tidak dimaksudkan untuk mengurangi hak masyarakat miskin.

“Penurunan angka subsidi terjadi karena adanya pembenahan data penerima agar lebih tepat sasaran dan mengefisienkan anggaran negara,” terang Said.

Rp23 Triliun untuk Gaji dan Honor PPPK Daerah

APBN 2027 juga memberikan perhatian terhadap pembiayaan pegawai pemerintah daerah.

Pemerintah dan DPR mengalokasikan anggaran Rp23 triliun untuk menanggung gaji serta honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah daerah. Anggaran tersebut terutama ditujukan bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Selain itu, penerapan mandatory spending yang mengatur batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dan minimal belanja infrastruktur 40 persen resmi ditunda.

Kebijakan tersebut diharapkan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.

Pemerintah juga akan mendorong percepatan penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH). Upaya itu dilakukan melalui operator investasi pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur di daerah tanpa semakin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Artikel APBN 2027 Disahkan, Rp4.106 Triliun Siap Digelontorkan untuk Belanja Negara pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Meski nilainya mencapai ribuan triliun rupiah, tidak seluruh anggaran tersebut memiliki ruang yang cukup untuk diarahkan langsung pada kegiatan yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi nasional.

Executive Director Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, sebagian besar belanja pemerintah pusat sudah terserap untuk berbagai kebutuhan wajib dan rutin. Pos tersebut antara lain mencakup pembayaran bunga utang, subsidi, hingga belanja pegawai aparatur sipil negara (ASN).

Besarnya alokasi untuk kebutuhan tersebut membuat ruang fiskal pemerintah untuk membiayai belanja produktif menjadi lebih terbatas.

“Dalam APBN 2027, sekitar 30% belanja pemerintah pusat akan digunakan untuk pembayaran bunga dan subsidi, sementara sekitar 20% merupakan belanja pegawai. Dengan demikian, ruang untuk belanja produktif yang meningkatkan kapasitas pembangunan menjadi terbatas,” kata Yose kepada Beritasatu.com, Selasa (25/8).

Yose menjelaskan, belanja pegawai maupun bantuan sosial tetap dibutuhkan karena memiliki peran dalam menjaga daya beli masyarakat. Namun, jenis belanja tersebut memiliki dampak yang berbeda dibandingkan pengeluaran pemerintah yang secara langsung diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi.

“Meskipun belanja pegawai dan bantuan sosial dapat meningkatkan daya beli, belanja tersebut tidak akan meningkatkan kapasitas ekonomi,” ujarnya.

Porsi Belanja Modal Terbatas

Yose juga menyoroti keterbatasan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas ekonomi melalui belanja modal. Menurut dia, belanja modal merupakan salah satu komponen APBN yang lebih berkaitan dengan pembangunan aset dan peningkatan kapasitas produksi.

Namun, porsi belanja modal selama ini cenderung relatif kecil dibandingkan keseluruhan anggaran pemerintah.

“Biasanya belanja modal memang cenderung kecil, sekitar 10%-15%. Jadi, kita tidak bisa mengharapkan peran pemerintah yang terlalu besar,” kata Yose.

Keterbatasan tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah banyaknya program prioritas pemerintah yang harus dibiayai sepanjang 2027. Pada saat yang sama, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%.

Yose menilai target tersebut tidak realistis jika hanya bertumpu pada belanja pemerintah. Untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas aktivitas ekonomi, investasi sektor swasta perlu mendapat porsi yang lebih besar.

Investasi tersebut diharapkan berasal dari pelaku usaha domestik maupun investor asing. Selain menambah kapasitas produksi, masuknya investasi juga dapat mendorong ekspansi usaha dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Pemerintah Diminta Perbaiki Iklim Investasi

Karena ruang fiskal terbatas, Yose menyarankan pemerintah lebih banyak berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dengan kondisi tersebut, sektor swasta diharapkan lebih percaya diri untuk meningkatkan investasinya di Indonesia.

“Prioritas bisa difokuskan pada pembentukan iklim bisnis yang lebih baik agar swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, percaya untuk menanamkan modalnya, dibandingkan pemerintah sendiri yang turun tangan,” jelas Yose.

Menurut dia, APBN sebaiknya diarahkan untuk memperkuat kebutuhan dasar yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta layanan publik.

Di sisi lain, perbaikan iklim investasi harus terus dilakukan agar sektor swasta dapat mengambil peran lebih besar dalam menggerakkan perekonomian.

“Sekali lagi, kemampuan pemerintah sangat terbatas. Lebih baik pemerintah fokus pada program-program mendasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan penanganan bencana,” tegas Yose.

Artikel Anggaran Negara Rp4.097 Triliun, Ekonom Ungkap Tantangan Besar Kejar Pertumbuhan 6 Persen pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mengatakan penurunan anggaran dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap kebutuhan riil pelaksanaan program pada tahun depan.

“Kalau MBG pasti turun,” kata Said kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Senin (6/7/2026).

Menurut Said, salah satu faktor yang memengaruhi penyesuaian anggaran adalah perubahan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika sebelumnya direncanakan mencapai 27.000 lokasi, hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan operasional diperkirakan hanya sekitar 21.000 lokasi.

“Yang pertama kita ingin melihat dahulu dari 27.000 lokasi SPPG, seharusnya itu 21.000 kebutuhannya. Oke, satu,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Selain jumlah SPPG, pemerintah juga akan mengubah fokus penerima manfaat program. Mulai 2027, MBG diprioritaskan untuk peserta didik, sedangkan program penanganan stunting dan pemenuhan gizi bagi ibu hamil akan dibiayai melalui anggaran Kementerian Kesehatan.

Said menyebut penyesuaian sasaran penerima manfaat itu turut memengaruhi kebutuhan anggaran secara keseluruhan.

“Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita, sehingga (berdasarkan) hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk, seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun,” imbuhnya.

Menunggu Persetujuan RAPBN 2027

Said menegaskan angka Rp174 triliun masih berupa proyeksi. Besaran anggaran final baru akan diputuskan setelah pemerintah dan DPR menyelesaikan pembahasan RAPBN 2027 yang dijadwalkan rampung pada September 2026.

“Diketoknya nanti pada bulan September. Kalau diketok sekarang palunya juga tidak laku. Masa Banggar sendiri yang mengetok? Seharusnya sama pemerintah,” katanya.

Apabila nantinya disetujui dalam APBN 2027, anggaran Program Makan Bergizi Gratis akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional di lapangan serta fokus penerima manfaat yang telah ditetapkan. DPR dan pemerintah masih akan membahas rincian alokasi anggaran tersebut dalam proses penyusunan RAPBN sebelum resmi ditetapkan menjadi APBN 2027.

Artikel Anggaran MBG 2027 Diproyeksi Turun, Banggar DPR Jelaskan Hitungan Terbarunya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Nahdlatul Ulama, yang berlangsung di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6).

Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan para ulama dan tokoh masyarakat perlu memahami alasan di balik terbatasnya kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan guru maupun aparatur sipil negara.

“Saya ingin sampaikan dalam forum ini, karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat. Harus mengerti, kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Iya kan. Karena uangnya enggak ada, diambil terus,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, berdasarkan perhitungan yang dilakukan para ahli, potensi kerugian negara akibat kebocoran anggaran diperkirakan mencapai sekitar 150 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp2.500 triliun setiap tahun.

“Kebocoran kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih US$ 150 miliar tiap tahun, Rp 2.500 triliun tiap tahun, saudara-saudara sekalian. Ini sedang saya perbaiki semua,” ujarnya.

Prabowo menjelaskan, salah satu faktor yang menyebabkan penerimaan negara tidak optimal adalah praktik under invoicing, yakni pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dibandingkan nilai sebenarnya.

Ia menyebut temuan tersebut juga tercermin dalam analisis data yang bersumber dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan perhitungan tersebut, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp15 ribu triliun dalam kurun waktu 34 tahun terakhir.

“Ternyata sekali lagi dari PBB, yang terjadi adalah yang disebut under invoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi. Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB. Kita telah rugi US$ 908 miliar selama 34 tahun atau Rp 15 ribu triliun,” ucap dia.

Prabowo juga mengaku terkejut setelah mengetahui besarnya nilai kekayaan negara yang selama ini hilang dan tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Menurutnya, sebagai presiden yang telah mengucapkan sumpah jabatan untuk menjaga kepentingan bangsa dan rakyat, dirinya berkomitmen melakukan berbagai langkah perbaikan guna menutup celah kebocoran tersebut.

“Saya baru kurang lebih 18 bulan memimpin pemerintahan. Saya sendiri shock, terkejut, sedih melihat berapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalian kita bersama,” ujar Prabowo.

Artikel Mengapa Gaji Guru Rendah? Prabowo Beberkan Penyebab Utamanya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Selasa (23/6).

“Sudah 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus,” kata Prabowo.

Menurutnya, pemerintah masih akan melanjutkan evaluasi terhadap sejumlah BUMN yang dianggap tidak memberikan kontribusi positif bagi negara. Ia memperkirakan jumlah perusahaan negara yang akan ditutup pada akhirnya dapat mencapai 700 hingga 800 entitas.

“Kalau tidak salah ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700-lah,” ujarnya.

Prabowo mengaku terkejut ketika mengetahui jumlah perusahaan milik negara yang beroperasi mencapai sekitar 1.000 entitas. Menurutnya, banyak perusahaan tersebut tidak menghasilkan keuntungan dan justru menjadi sumber pemborosan anggaran.

Ia juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk membayar direksi dan komisaris pada perusahaan-perusahaan yang terus merugi.

“Itu kalau dihitung umpamanya empat direksi sama empat komisaris, itu 8 x 200, 1.600. Kalau gajinya masing-masing 50 juta rupiah sebulan. Berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu. Sudah rugi, minta bonus lagi,” ucap Prabowo.

Kepala Negara menilai langkah penutupan perusahaan yang tidak sehat telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi belanja negara. Menurutnya, kebijakan tersebut berhasil menghemat anggaran hingga triliunan rupiah.

“Saudara-saudara sudah kita tutup, kita menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang tidak bener, dan itu caranya para direksi itu menutupi korupsi mereka,” tambahnya.

Saat ini pemerintah terus melakukan penataan dan reformasi BUMN guna meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kinerja perusahaan negara sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Artikel Prabowo Sebut 240 BUMN Sudah Ditutup, Rugi Terus dan Tak Pernah Untung pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sebelum pengesahan, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyampaikan bahwa seluruh fraksi, mulai dari PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, hingga Partai Demokrat, menyatakan persetujuan untuk membawa RUU APBN 2026 ke tahap pengambilan keputusan di rapat paripurna. Dengan begitu, APBN 2026 resmi menjadi pijakan fiskal perdana bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pidatonya menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR dalam proses pembahasan yang dinilainya berlangsung produktif. Ia menekankan bahwa APBN 2026 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

“APBN 2026 didesain untuk mempercepat aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan, dengan penekanan pada penguatan sektor riil serta daya beli masyarakat, agar kesejahteraan yang berkeadilan dapat segera terwujud,” ujar Menkeu.

Lebih lanjut, APBN 2026 menegaskan arah pembangunan pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan, energi, serta membangun fondasi ekonomi nasional yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah juga menegaskan komitmennya agar instrumen fiskal ini tidak hanya menjaga kesinambungan pembangunan, tetapi juga mampu menjawab tantangan global sekaligus memenuhi aspirasi masyarakat.

Artikel Ketok Palu, DPR Sahkan RUU APBN 2026 Jadi Undang-Undang pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek, menilai tambahan anggaran ini merupakan hasil peningkatan kinerja KKP serta dukungan penuh dari Komisi IV DPR RI.

“Komisi IV DPR RI siap mendukung program strategis yang diajukan KKP demi memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar ekonomi nasional,” ujar Titiek saat membuka Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Beberapa program prioritas KKP tahun depan meliputi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, percepatan proyek pergaraman nasional, revitalisasi tambak Pantura, modernisasi armada perikanan, hingga pembangunan koperasi desa. Menurut Titiek, arah kebijakan ini harus sejalan dengan misi memperkuat swasembada pangan berbasis ekonomi biru.

“Tantangan ini tidak ringan. Diperlukan energi besar dan fokus agar pembangunan sektor kelautan dan perikanan benar-benar maksimal,” tegasnya.

Selain itu, Titiek juga mengingatkan adanya risiko global yang bisa mempengaruhi daya saing produk perikanan Indonesia. Mulai dari ketegangan geopolitik, konflik regional yang mengganggu rantai pasok, perubahan iklim, hingga fluktuasi harga komoditas laut di pasar internasional.

Karena itu, Komisi IV meminta KKP menyajikan detail program kerja tahun 2026, termasuk langkah konkret dalam menjaga ketahanan pangan berbasis laut, memperkuat keberlanjutan ekosistem pesisir, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar, dan petambak garam.

Artikel KKP Kantongi Rp13 Triliun di 2026, Nelayan dan Ekonomi Biru Jadi Fokus Utama pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI. Selain menetapkan anggaran pokok, Komisi IX juga menyepakati pengalihan dana senilai Rp371,11 miliar. Dana itu sebelumnya dialokasikan untuk uji sampel program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pelatihan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), namun kini dikembalikan ke fungsi inti BPOM.

Pengalihan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung penindakan kasus peredaran obat dan makanan ilegal, penguatan kapasitas kelembagaan, hingga program komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) bagi masyarakat. Sementara pelaksanaan uji sampel MBG dan pelatihan SPPG diusulkan dibiayai melalui anggaran Badan Gizi Nasional.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyambut baik keputusan ini. Ia menegaskan bahwa dukungan anggaran tersebut sangat penting bagi lembaganya dalam menjalankan tugas pokok.

“Dengan pengalihan dana ini, kami bisa lebih fokus memperkuat pengawasan, melakukan penindakan terhadap obat dan makanan ilegal, serta mengedukasi masyarakat. Ini langkah strategis untuk memastikan keamanan produk yang beredar,” ujar Taruna.

Meski demikian, Taruna menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran ideal BPOM di tahun 2026 mencapai Rp2,6 triliun. Tambahan dana diperlukan untuk melaksanakan program prioritas Presiden sebesar Rp838 miliar serta pelaksanaan tugas pokok BPOM senilai Rp1,76 triliun.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyatakan pihaknya mendukung dan mengapresiasi penjelasan BPOM. Ia menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara efektif untuk fungsi utama pengawasan.

“Kami meminta agar dana yang dialihkan benar-benar digunakan untuk penindakan, penguatan lembaga, dan edukasi publik. BPOM harus memiliki sumber daya yang cukup agar masyarakat terlindungi dari produk yang tidak memenuhi standar,” tegas Nihayatul.

Artikel Komisi IX DPR Restui Anggaran Rp2,24 Triliun untuk BPOM pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa agenda pertama yang dibahas adalah perkembangan pembahasan RUU tentang Pelaporan dan Pelaksanaan APBN 2024 yang saat ini tengah digodok bersama Badan Anggaran DPR RI. Ia optimistis laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2024 akan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, Menkeu juga menyampaikan proyeksi fiskal tahun 2025, termasuk estimasi defisit anggaran yang diperkirakan sebesar 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut dinilai mencerminkan keseimbangan antara potensi penerimaan negara dan kebutuhan belanja pemerintah.

“Saya melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai perkembangan pembahasan APBN 2025 di DPR, khususnya setelah penyampaian laporan semester. Pemerintah menelaah capaian sejumlah program prioritas dengan cermat,” ujar Sri Mulyani.

Tak hanya itu, dalam rapat tersebut Menkeu juga menyampaikan persiapan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2026. Dokumen tersebut direncanakan akan disampaikan langsung oleh Presiden kepada DPR pada Agustus 2025.

RAPBN 2026 dirancang untuk mengakomodasi berbagai program unggulan Presiden, mulai dari makan bergizi gratis, Sekolah Rakyat, penguatan koperasi Merah Putih, hingga ketahanan pangan nasional. Selain itu, anggaran juga difokuskan pada sektor pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah, revitalisasi madrasah, transformasi digital sekolah, serta pengembangan riset dan teknologi melalui Kemendikbudristek.

Artikel RAPBN 2026 Disiapkan, Program Makan Gratis hingga Sekolah Digital Masuk Prioritas pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Penambahan anggaran ini sudah melalui berbagai pertimbangan, termasuk kapasitas dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program,” ujar Zulkifli dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (26/6).

Hingga pertengahan tahun ini, program MBG baru menyasar sekitar 5,5 juta orang, dengan dukungan dari 1.861 unit SPPG. Total anggaran yang telah terserap pun masih berada di angka Rp5 triliun.

Target 82,9 Juta Penerima, Pemerintah Siapkan Percepatan

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target besar: menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat MBG pada tahun ini. Menanggapi hal tersebut, pemerintah pun tengah menyiapkan berbagai langkah percepatan, terutama dari sisi infrastruktur pendukung.

Salah satu strategi yang akan ditempuh adalah optimalisasi dapur-dapur yang ada di lingkungan sekolah dan pondok pesantren sebagai pusat distribusi makanan bergizi.

“Kami akan manfaatkan dapur sekolah dan pondok pesantren untuk mempercepat pelaksanaan. Dengan begitu, target puluhan juta penerima bisa segera tercapai,” kata Zulkifli Hasan.

Langkah ini juga diharapkan dapat mendorong efisiensi anggaran, memperkuat peran komunitas lokal, serta memastikan anak-anak dan masyarakat rentan di berbagai daerah mendapatkan asupan gizi yang layak.

Artikel Pemerintah Tambah Rp50 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis pertama kali tampil pada Katafoto.id.