Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mengatakan penurunan anggaran dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap kebutuhan riil pelaksanaan program pada tahun depan.

“Kalau MBG pasti turun,” kata Said kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Senin (6/7/2026).

Menurut Said, salah satu faktor yang memengaruhi penyesuaian anggaran adalah perubahan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika sebelumnya direncanakan mencapai 27.000 lokasi, hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan operasional diperkirakan hanya sekitar 21.000 lokasi.

“Yang pertama kita ingin melihat dahulu dari 27.000 lokasi SPPG, seharusnya itu 21.000 kebutuhannya. Oke, satu,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Selain jumlah SPPG, pemerintah juga akan mengubah fokus penerima manfaat program. Mulai 2027, MBG diprioritaskan untuk peserta didik, sedangkan program penanganan stunting dan pemenuhan gizi bagi ibu hamil akan dibiayai melalui anggaran Kementerian Kesehatan.

Said menyebut penyesuaian sasaran penerima manfaat itu turut memengaruhi kebutuhan anggaran secara keseluruhan.

“Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita, sehingga (berdasarkan) hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk, seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun,” imbuhnya.

Menunggu Persetujuan RAPBN 2027

Said menegaskan angka Rp174 triliun masih berupa proyeksi. Besaran anggaran final baru akan diputuskan setelah pemerintah dan DPR menyelesaikan pembahasan RAPBN 2027 yang dijadwalkan rampung pada September 2026.

“Diketoknya nanti pada bulan September. Kalau diketok sekarang palunya juga tidak laku. Masa Banggar sendiri yang mengetok? Seharusnya sama pemerintah,” katanya.

Apabila nantinya disetujui dalam APBN 2027, anggaran Program Makan Bergizi Gratis akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional di lapangan serta fokus penerima manfaat yang telah ditetapkan. DPR dan pemerintah masih akan membahas rincian alokasi anggaran tersebut dalam proses penyusunan RAPBN sebelum resmi ditetapkan menjadi APBN 2027.

Artikel Anggaran MBG 2027 Diproyeksi Turun, Banggar DPR Jelaskan Hitungan Terbarunya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Nahdlatul Ulama, yang berlangsung di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6).

Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan para ulama dan tokoh masyarakat perlu memahami alasan di balik terbatasnya kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan guru maupun aparatur sipil negara.

“Saya ingin sampaikan dalam forum ini, karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat. Harus mengerti, kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Iya kan. Karena uangnya enggak ada, diambil terus,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, berdasarkan perhitungan yang dilakukan para ahli, potensi kerugian negara akibat kebocoran anggaran diperkirakan mencapai sekitar 150 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp2.500 triliun setiap tahun.

“Kebocoran kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih US$ 150 miliar tiap tahun, Rp 2.500 triliun tiap tahun, saudara-saudara sekalian. Ini sedang saya perbaiki semua,” ujarnya.

Prabowo menjelaskan, salah satu faktor yang menyebabkan penerimaan negara tidak optimal adalah praktik under invoicing, yakni pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dibandingkan nilai sebenarnya.

Ia menyebut temuan tersebut juga tercermin dalam analisis data yang bersumber dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan perhitungan tersebut, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp15 ribu triliun dalam kurun waktu 34 tahun terakhir.

“Ternyata sekali lagi dari PBB, yang terjadi adalah yang disebut under invoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi. Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB. Kita telah rugi US$ 908 miliar selama 34 tahun atau Rp 15 ribu triliun,” ucap dia.

Prabowo juga mengaku terkejut setelah mengetahui besarnya nilai kekayaan negara yang selama ini hilang dan tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Menurutnya, sebagai presiden yang telah mengucapkan sumpah jabatan untuk menjaga kepentingan bangsa dan rakyat, dirinya berkomitmen melakukan berbagai langkah perbaikan guna menutup celah kebocoran tersebut.

“Saya baru kurang lebih 18 bulan memimpin pemerintahan. Saya sendiri shock, terkejut, sedih melihat berapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalian kita bersama,” ujar Prabowo.

Artikel Mengapa Gaji Guru Rendah? Prabowo Beberkan Penyebab Utamanya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Selasa (23/6).

“Sudah 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus,” kata Prabowo.

Menurutnya, pemerintah masih akan melanjutkan evaluasi terhadap sejumlah BUMN yang dianggap tidak memberikan kontribusi positif bagi negara. Ia memperkirakan jumlah perusahaan negara yang akan ditutup pada akhirnya dapat mencapai 700 hingga 800 entitas.

“Kalau tidak salah ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700-lah,” ujarnya.

Prabowo mengaku terkejut ketika mengetahui jumlah perusahaan milik negara yang beroperasi mencapai sekitar 1.000 entitas. Menurutnya, banyak perusahaan tersebut tidak menghasilkan keuntungan dan justru menjadi sumber pemborosan anggaran.

Ia juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk membayar direksi dan komisaris pada perusahaan-perusahaan yang terus merugi.

“Itu kalau dihitung umpamanya empat direksi sama empat komisaris, itu 8 x 200, 1.600. Kalau gajinya masing-masing 50 juta rupiah sebulan. Berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu. Sudah rugi, minta bonus lagi,” ucap Prabowo.

Kepala Negara menilai langkah penutupan perusahaan yang tidak sehat telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi belanja negara. Menurutnya, kebijakan tersebut berhasil menghemat anggaran hingga triliunan rupiah.

“Saudara-saudara sudah kita tutup, kita menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang tidak bener, dan itu caranya para direksi itu menutupi korupsi mereka,” tambahnya.

Saat ini pemerintah terus melakukan penataan dan reformasi BUMN guna meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kinerja perusahaan negara sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Artikel Prabowo Sebut 240 BUMN Sudah Ditutup, Rugi Terus dan Tak Pernah Untung pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sebelum pengesahan, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyampaikan bahwa seluruh fraksi, mulai dari PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, hingga Partai Demokrat, menyatakan persetujuan untuk membawa RUU APBN 2026 ke tahap pengambilan keputusan di rapat paripurna. Dengan begitu, APBN 2026 resmi menjadi pijakan fiskal perdana bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pidatonya menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR dalam proses pembahasan yang dinilainya berlangsung produktif. Ia menekankan bahwa APBN 2026 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

“APBN 2026 didesain untuk mempercepat aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan, dengan penekanan pada penguatan sektor riil serta daya beli masyarakat, agar kesejahteraan yang berkeadilan dapat segera terwujud,” ujar Menkeu.

Lebih lanjut, APBN 2026 menegaskan arah pembangunan pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan, energi, serta membangun fondasi ekonomi nasional yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah juga menegaskan komitmennya agar instrumen fiskal ini tidak hanya menjaga kesinambungan pembangunan, tetapi juga mampu menjawab tantangan global sekaligus memenuhi aspirasi masyarakat.

Artikel Ketok Palu, DPR Sahkan RUU APBN 2026 Jadi Undang-Undang pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek, menilai tambahan anggaran ini merupakan hasil peningkatan kinerja KKP serta dukungan penuh dari Komisi IV DPR RI.

“Komisi IV DPR RI siap mendukung program strategis yang diajukan KKP demi memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar ekonomi nasional,” ujar Titiek saat membuka Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Beberapa program prioritas KKP tahun depan meliputi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, percepatan proyek pergaraman nasional, revitalisasi tambak Pantura, modernisasi armada perikanan, hingga pembangunan koperasi desa. Menurut Titiek, arah kebijakan ini harus sejalan dengan misi memperkuat swasembada pangan berbasis ekonomi biru.

“Tantangan ini tidak ringan. Diperlukan energi besar dan fokus agar pembangunan sektor kelautan dan perikanan benar-benar maksimal,” tegasnya.

Selain itu, Titiek juga mengingatkan adanya risiko global yang bisa mempengaruhi daya saing produk perikanan Indonesia. Mulai dari ketegangan geopolitik, konflik regional yang mengganggu rantai pasok, perubahan iklim, hingga fluktuasi harga komoditas laut di pasar internasional.

Karena itu, Komisi IV meminta KKP menyajikan detail program kerja tahun 2026, termasuk langkah konkret dalam menjaga ketahanan pangan berbasis laut, memperkuat keberlanjutan ekosistem pesisir, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar, dan petambak garam.

Artikel KKP Kantongi Rp13 Triliun di 2026, Nelayan dan Ekonomi Biru Jadi Fokus Utama pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI. Selain menetapkan anggaran pokok, Komisi IX juga menyepakati pengalihan dana senilai Rp371,11 miliar. Dana itu sebelumnya dialokasikan untuk uji sampel program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pelatihan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), namun kini dikembalikan ke fungsi inti BPOM.

Pengalihan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung penindakan kasus peredaran obat dan makanan ilegal, penguatan kapasitas kelembagaan, hingga program komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) bagi masyarakat. Sementara pelaksanaan uji sampel MBG dan pelatihan SPPG diusulkan dibiayai melalui anggaran Badan Gizi Nasional.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyambut baik keputusan ini. Ia menegaskan bahwa dukungan anggaran tersebut sangat penting bagi lembaganya dalam menjalankan tugas pokok.

“Dengan pengalihan dana ini, kami bisa lebih fokus memperkuat pengawasan, melakukan penindakan terhadap obat dan makanan ilegal, serta mengedukasi masyarakat. Ini langkah strategis untuk memastikan keamanan produk yang beredar,” ujar Taruna.

Meski demikian, Taruna menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran ideal BPOM di tahun 2026 mencapai Rp2,6 triliun. Tambahan dana diperlukan untuk melaksanakan program prioritas Presiden sebesar Rp838 miliar serta pelaksanaan tugas pokok BPOM senilai Rp1,76 triliun.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyatakan pihaknya mendukung dan mengapresiasi penjelasan BPOM. Ia menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara efektif untuk fungsi utama pengawasan.

“Kami meminta agar dana yang dialihkan benar-benar digunakan untuk penindakan, penguatan lembaga, dan edukasi publik. BPOM harus memiliki sumber daya yang cukup agar masyarakat terlindungi dari produk yang tidak memenuhi standar,” tegas Nihayatul.

Artikel Komisi IX DPR Restui Anggaran Rp2,24 Triliun untuk BPOM pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa agenda pertama yang dibahas adalah perkembangan pembahasan RUU tentang Pelaporan dan Pelaksanaan APBN 2024 yang saat ini tengah digodok bersama Badan Anggaran DPR RI. Ia optimistis laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2024 akan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, Menkeu juga menyampaikan proyeksi fiskal tahun 2025, termasuk estimasi defisit anggaran yang diperkirakan sebesar 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut dinilai mencerminkan keseimbangan antara potensi penerimaan negara dan kebutuhan belanja pemerintah.

“Saya melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai perkembangan pembahasan APBN 2025 di DPR, khususnya setelah penyampaian laporan semester. Pemerintah menelaah capaian sejumlah program prioritas dengan cermat,” ujar Sri Mulyani.

Tak hanya itu, dalam rapat tersebut Menkeu juga menyampaikan persiapan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2026. Dokumen tersebut direncanakan akan disampaikan langsung oleh Presiden kepada DPR pada Agustus 2025.

RAPBN 2026 dirancang untuk mengakomodasi berbagai program unggulan Presiden, mulai dari makan bergizi gratis, Sekolah Rakyat, penguatan koperasi Merah Putih, hingga ketahanan pangan nasional. Selain itu, anggaran juga difokuskan pada sektor pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah, revitalisasi madrasah, transformasi digital sekolah, serta pengembangan riset dan teknologi melalui Kemendikbudristek.

Artikel RAPBN 2026 Disiapkan, Program Makan Gratis hingga Sekolah Digital Masuk Prioritas pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Penambahan anggaran ini sudah melalui berbagai pertimbangan, termasuk kapasitas dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program,” ujar Zulkifli dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (26/6).

Hingga pertengahan tahun ini, program MBG baru menyasar sekitar 5,5 juta orang, dengan dukungan dari 1.861 unit SPPG. Total anggaran yang telah terserap pun masih berada di angka Rp5 triliun.

Target 82,9 Juta Penerima, Pemerintah Siapkan Percepatan

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target besar: menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat MBG pada tahun ini. Menanggapi hal tersebut, pemerintah pun tengah menyiapkan berbagai langkah percepatan, terutama dari sisi infrastruktur pendukung.

Salah satu strategi yang akan ditempuh adalah optimalisasi dapur-dapur yang ada di lingkungan sekolah dan pondok pesantren sebagai pusat distribusi makanan bergizi.

“Kami akan manfaatkan dapur sekolah dan pondok pesantren untuk mempercepat pelaksanaan. Dengan begitu, target puluhan juta penerima bisa segera tercapai,” kata Zulkifli Hasan.

Langkah ini juga diharapkan dapat mendorong efisiensi anggaran, memperkuat peran komunitas lokal, serta memastikan anak-anak dan masyarakat rentan di berbagai daerah mendapatkan asupan gizi yang layak.

Artikel Pemerintah Tambah Rp50 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam Konferensi Pers APBN KiTa yang digelar Jumat (23/5) di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Sri Mulyani memaparkan bahwa pendapatan negara hingga 30 April 2025 telah mencapai Rp810,5 triliun, atau 27% dari target APBN tahun ini. Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp806,2 triliun, atau 22,3% dari total pagu anggaran.

“Kita melihat adanya percepatan pendapatan, terutama dari pajak dan bea cukai, yang mengikuti irama pertumbuhan cukup baik dan bahkan mendahului laju belanja negara,” jelas Sri Mulyani.

Rinciannya, pendapatan negara ditopang oleh:

• Penerimaan pajak sebesar Rp557,1 triliun
  
• Penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp100 triliun
  
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp153,3 triliun
  

Dari sisi pengeluaran, pemerintah telah membelanjakan Rp806,2 triliun, terdiri atas: belanja pemerintah pusat sebesar Rp546,8 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp259,4 triliun

Jika dilihat secara proporsional, realisasi Belanja Pemerintah Pusat masih berada di angka 20% dari total anggaran yang dialokasikan.

Menurut Sri Mulyani, capaian surplus ini menjadi titik balik dari tren defisit yang terjadi pada tiga bulan pertama tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa pada kuartal pertama, APBN mengalami tekanan akibat turunnya penerimaan pajak, terutama karena restitusi dan penyesuaian tarif efektif dari tax earning rate (TER).

“Di bulan April ini kita melihat adanya pembalikan tren, dari defisit pada Januari–Maret menjadi surplus. Ini menandakan perbaikan kinerja fiskal secara bertahap,” ujar Sri Mulyani.

Surplus APBN sebesar Rp4,3 triliun ini setara dengan 0,02% dari Produk Domestik Bruto (PDB), mencerminkan pengelolaan anggaran yang lebih seimbang dan sehat.

Artikel APBN April 2025 Surplus Rp4,3 Triliun, Pendapatan Negara Tumbuh Pesat pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Terjadi akselerasi penyerapan anggaran. Jika hingga akhir Februari baru mencapai Rp 0,3 triliun, maka selama Maret hingga April anggaran yang diserap meningkat Rp 2 triliun — setara sekitar Rp 1 triliun per bulan,” jelas Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2025, yang digelar di kantor Kementerian Keuangan, Rabu (30/4/2025).

Hingga akhir April, dana Rp 2,3 triliun ini telah digunakan untuk memberikan manfaat kepada 3,26 juta penerima. Kelompok penerima tersebut mencakup:

178.679 anak pra-SD, 1.415.746 siswa SD, 935.014 siswa SMP, 691.857 siswa SMA, 16.393 santri, 6.276 siswa SLB, 12.004 balita, 3.771 ibu hamil, 4.645 ibu menyusui, 1.125 peserta PKBM, dan 352 peserta seminari

Program ini didukung oleh 1.102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah.

Untuk tahun 2025, alokasi anggaran awal program MBG dipatok sebesar Rp 71 triliun, dengan target mencakup 17,9 juta penerima, terdiri dari 15,5 juta siswa sekolah serta 2,4 juta balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Kami berharap tren percepatan belanja ini dapat terus terjaga agar cakupan manfaat program bisa diperluas. Saat ini, jumlah penerima manfaat baru mencapai sekitar 3,26 juta orang,” ujar Suahasil.

Sebagai bagian dari target jangka panjang, pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat MBG hingga akhir 2025. Untuk mendukung target ambisius ini, pemerintah menaikkan total anggaran program menjadi Rp 171 triliun dan merencanakan pembentukan hingga 32 ribu unit SPPG.

“Awalnya, alokasi dana ditetapkan Rp 71 triliun, namun kini telah ditingkatkan menjadi Rp 171 triliun untuk memastikan program berjalan optimal hingga kuartal keempat 2025. Pemerintah memastikan kesiapan anggaran untuk program ini,” tutup Suahasil.

Artikel Pemerintah Kebut Realisasi Anggaran MBG, Tembus Rp 2,3 Triliun per April 2025 pertama kali tampil pada Katafoto.id.