Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai, lambannya tindak lanjut laporan warga perlu menjadi perhatian serius. Ia menyebut masih banyak laporan yang tidak menunjukkan perkembangan meski telah bertahun-tahun berlalu.

“Masih banyaknya laporan masyarakat yang menumpuk di meja penyidik. Bahkan banyak laporan yang sudah berulang tahun tanpa tindak lanjut yang berarti,” ujar Bambang Rukminto, Senin (12/10).

Ia menduga salah satu penyebab persoalan tersebut adalah ketidakseimbangan antara jumlah laporan yang diterima dan ketersediaan penyidik yang memiliki kompetensi serta sertifikasi.

“Indikasi adalah tidak sebandingnya jumlah laporan kasus yang masuk dengan jumlah penyidik yang kompeten dan bersertifikat,” sambungnya dikutip dari laman beritasatu. 

Menurut Bambang, keterbatasan jumlah penyidik berkualitas dan tersertifikasi menjadi salah satu persoalan yang harus dibenahi. Di samping itu, ia menyoroti sistem pertanggungjawaban dalam proses penyidikan yang dinilai masih perlu diperkuat.

Ia juga mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan dan mekanisme kontrol dapat memicu persepsi negatif masyarakat terhadap integritas aparat yang menangani perkara.

“Responsivitas saja tak cukup untuk menjawab ekspektasi masyarakat yang tinggi pada kepolisian. Kecepatan melakukan respons harus seiring dengan responsibilitas,” ujar Bambang.

Bambang pun mendorong Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk melakukan pembenahan terhadap formasi penyidik, terutama di tingkat bawah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Menurutnya, perombakan personel melalui mutasi dalam skala besar sebaiknya tidak hanya menyasar pejabat tinggi dan menengah. Jajaran yang bertugas menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat juga perlu menjadi bagian dari evaluasi.

Selain pembenahan personel, Bambang menilai Polri perlu mengembangkan sistem penyidikan yang transparan dan akuntabel. Sistem tersebut diharapkan memungkinkan masyarakat mengetahui perkembangan laporan yang telah disampaikan kepada kepolisian.

Ia juga meminta agar pengawasan internal dievaluasi, khususnya terhadap fungsi pengawas penyidikan atau Wassidik, apabila ditemukan banyak laporan bermasalah yang tidak terselesaikan.

“Harus ada evaluasi pengawasan internal. Wassidik (pengawas penyidikan) harus dievaluasi bila banyak muncul laporan masyarakat yang bermasalah dan tak tuntas,” pungkasnya.

Artikel Laporan Warga Menumpuk di Meja Penyidik, Pengamat Soroti Kinerja Polri pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Hal itu disampaikan Suyudi dalam keterangan pers setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (01/10). 

Suyudi mengatakan, konsolidasi internal menjadi salah satu langkah awal yang akan dilakukan setelah menjabat sebagai Kapolri. Ia juga akan mengevaluasi program-program yang telah dijalankan pada masa kepemimpinan sebelumnya.

Menurutnya, program yang masih relevan dan dinilai berjalan baik akan tetap dilanjutkan. Sementara itu, sejumlah hal yang membutuhkan penyempurnaan akan menjadi bagian dari evaluasi dan pembenahan.

“Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik kita akan lanjutkan dan yang masih perlu diperbaiki kita akan perbaiki,” ujar Kapolri.

Dalam kepemimpinannya, Suyudi menempatkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu perhatian utama. Ia juga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan membangun hubungan yang lebih dekat antara polisi dengan masyarakat.

Fokus tersebut sejalan dengan program kerja yang dibawanya dengan tema “Polisi Bersama Masyarakat”.

“Tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik. Kemudian juga penegakan hukum yang adil dan juga kami berupaya untuk bisa lebih dekat kepada masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi program kerja kami yaitu polisi bersama masyarakat,” ungkapnya.

Suyudi menilai kedekatan polisi dengan masyarakat merupakan bagian penting dari pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut dia, keberadaan polisi di tengah masyarakat diperlukan agar berbagai persoalan keamanan dan ketertiban dapat direspons secara cepat.

“Memang sejatinya polisi harus selalu dekat dengan masyarakat, harus berada di tengah-tengah masyarakat dan juga memberikan jawaban kepada masyarakat secara cepat dalam kerangka kamtibmas,” lanjutnya.

Untuk mendukung proses konsolidasi, Suyudi menyebut akan memetakan berbagai persoalan yang ada di internal Polri. Pemetaan tersebut diperlukan untuk menentukan persoalan yang harus menjadi prioritas dan langkah penanganan yang perlu segera dilakukan.

“Kita akan mencoba belanja masalah dan juga akan melakukan langkah-langkah yang kami anggap penting, menjadi prioritas kami tentunya dalam kerangka hankamtibmas,” ucapnya.

Selain pembenahan internal, Suyudi turut menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi perhatian Presiden Prabowo. Beberapa di antaranya adalah pemberantasan narkotika, penyelundupan, serta praktik judi daring.

Ia mengatakan, Presiden berulang kali mengingatkan jajaran kepolisian agar persoalan yang meresahkan masyarakat tersebut ditangani secara serius.

“Yang pasti Bapak Presiden selalu mengingatkan pada kami semua, terutama dalam berbagai kegiatan seperti juga kemarin pada saat rapat bersama, terutama terkait dengan masalah-masalah narkotika, kemudian penyelundupan, judi online, dan hal-hal lain yang menjadi keresahan di tengah masyarakat,” ujar Kapolri Suyudi.

Artikel Resmi Jadi Kapolri, Suyudi Ario Seto Bicara Program “Polisi Bersama Masyarakat” pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Hasil uji kelayakan tersebut kemudian dilaporkan dalam Rapat Paripurna ke-8 DPR RI. Persetujuan DPR terhadap usulan pengangkatan Kapolri baru itu berkaitan dengan Surat Presiden (Surpres) Nomor R57/Surpres/09/2026 tertanggal 30 September 2026. 

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, komisinya mendapat penugasan untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi setelah DPR menerima surat dari Presiden mengenai usulan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri.

“Pada hari ini kita ingin mendengar isi-isi dan poin-poin apa yang akan disampaikan oleh calon Kapolri,” ujar Habiburokhman saat membuka rapat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10). 

Usung Visi Polisi Bersama Masyarakat

Dalam pemaparannya di hadapan Komisi III, Suyudi mengangkat tema “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai visi kepemimpinannya.

Suyudi mengatakan transformasi Polri tidak berarti seluruh kebijakan harus dimulai kembali setiap kali terjadi pergantian Kapolri. Program yang dinilai memberikan manfaat akan diteruskan, sedangkan kebijakan yang belum berjalan optimal akan diperbaiki.

Ia juga menekankan pentingnya melakukan koreksi terhadap tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum maupun etika.

Suyudi turut menyinggung berbagai kritik masyarakat terhadap institusi kepolisian. Menurut dia, kritik yang didasarkan pada fakta perlu menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang masih membutuhkan pembenahan.

Profesionalisme, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, dan kedekatan dengan masyarakat menjadi sejumlah aspek yang disorot dalam arah transformasi yang disampaikannya.

Soroti Fenomena “No Viral, No Justice”

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Suyudi adalah fenomena “no viral, no justice” atau anggapan bahwa suatu laporan baru mendapat perhatian setelah menjadi viral.

Ia menyampaikan bahwa laporan masyarakat seharusnya diproses berdasarkan ketentuan hukum tanpa menunggu kasus tersebut menjadi perhatian publik di media sosial.

Pola penanganan laporan, menurut Suyudi, perlu diarahkan pada proses verifikasi, penanganan sesuai hukum, pemberian informasi perkembangan perkara kepada pelapor, hingga penyelesaian kasus secara transparan.

Dalam agenda transformasinya, Suyudi juga menyampaikan enam program prioritas, yakni penguatan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia dan pola rekrutmen, peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, serta penguatan akuntabilitas anggaran.

Untuk bidang sumber daya manusia, ia menekankan penerapan meritokrasi dan integritas dalam pengembangan karier anggota Polri.

Suyudi juga menyatakan tidak boleh ada ruang untuk praktik titipan, transaksi maupun sponsorship dalam proses pengembangan karier.

Penegakan Hukum Tak Hanya Diukur dari Jumlah Perkara

Dalam sektor penegakan hukum, Suyudi menyampaikan bahwa keberhasilan Polri tidak semestinya hanya dilihat dari banyaknya perkara yang ditangani.

Menurutnya, kualitas penanganan perkara harus menjadi ukuran penting, termasuk aspek keabsahan proses, penggunaan bukti, kepastian hukum, dan keadilan.

Sejumlah tindak pidana menjadi perhatian dalam prioritas penindakan, antara lain narkotika, premanisme dan pemerasan, kejahatan jalanan, judi daring, penipuan digital, perdagangan orang, kejahatan siber, korupsi, penyelundupan, pencucian uang, serta kejahatan terorganisasi.

Program 100 Hari Pertama

Suyudi juga memaparkan rencana kerja dalam 100 hari pertama apabila dipercaya memimpin Polri.

Program tersebut dibagi menjadi tiga tahapan. Pada 30 hari pertama, fokus diarahkan untuk memetakan kondisi aktual sekaligus membangun baseline.

Tahap berikutnya, hari ke-31 hingga ke-60, digunakan untuk menguji berbagai langkah perbaikan. Sementara pada hari ke-61 hingga ke-100, hasil yang telah dicapai akan diperlihatkan sekaligus dilakukan koreksi terhadap bagian yang masih memiliki kekurangan.

Dalam penutup paparannya, Suyudi menyatakan siap membuka ruang pengawasan dari DPR dan menerima koreksi masyarakat.

Ia mengatakan keberhasilan kepolisian tidak semata-mata diukur melalui banyaknya slogan, aplikasi, operasi, rapat, maupun publikasi.

Menurutnya, ukuran tersebut harus terlihat dari kondisi keamanan masyarakat, kemudahan membuat laporan, kecepatan polisi memberikan pertolongan, kepastian penyelesaian perkara, perlindungan terhadap korban, serta penerapan hukum yang adil.

“Bagi saya, jabatan Kapolri bukanlah puncak karier, jabatan Kapolri adalah puncak tanggung jawab,” tegasnya.

Setelah pemaparan selesai, pimpinan Komisi III berkonsultasi dengan para pimpinan kelompok fraksi dan pimpinan DPR sebelum meminta persetujuan anggota.

“Bahwa kita langsung saja, apakah secara aklamasi disetujui?” tanya Habiburokhman.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab “setuju” oleh anggota Komisi III. Persetujuan Komisi III selanjutnya dilaporkan dalam rapat paripurna DPR. 

Artikel Lolos Uji Kelayakan, Komjen Suyudi Ario Seto Paparkan Rencana 100 Hari Pertama pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin upacara peringatan HUT ke-80 Bhayangkara di Satuan Latihan (Satlat) Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7).

Dalam amanatnya, Presiden mengingatkan bahwa hukum harus menghadirkan rasa keadilan dan kepastian bagi seluruh rakyat tanpa memandang latar belakang maupun kekuatan ekonomi.

“Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang,” ujar Prabowo.

Prabowo juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas. Ia menegaskan, proses penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik ataupun digunakan sebagai alat untuk menyerang pihak tertentu.

“Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok mana pun. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, khususnya kelompok yang rentan. Karena itu, setiap warga yang mencari keadilan harus mendapatkan pelayanan yang adil dan perlindungan dari negara.

“Saya tekankan kembali. Rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya,” tutup Prabowo.

Artikel Prabowo Peringatkan Aparat Jangan Jadikan Hukum Alat Kepentingan Politik pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Jenderal Sigit menegaskan bahwa Polri berkomitmen penuh untuk mendukung dan mengawal seluruh program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk inisiatif nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digencarkan pemerintah.

“Baru saja kita melaksanakan groundbreaking 27 SPPG dan meresmikan 32 SPPG yang mulai beroperasi hari ini. Dengan demikian, total SPPG Polri di Jawa Tengah telah mencapai 100 unit — terbanyak di antara seluruh polda di Indonesia,” ungkap Sigit.

Hingga saat ini, Polri telah membangun 672 SPPG di berbagai wilayah, dengan estimasi penerima manfaat mencapai sekitar 2,35 juta orang dan menyerap lebih dari 33 ribu tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 159 SPPG telah beroperasi, 115 unit dalam tahap persiapan operasional, 371 unit tengah dibangun, dan 27 unit baru dimulai konstruksinya. Ke depan, Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG di seluruh Indonesia.

Di Jawa Tengah, 32 SPPG yang baru diresmikan diproyeksikan mampu melayani 97.622 penerima manfaat serta membuka 1.541 lapangan kerja baru. Sigit berharap, seluruh SPPG di wilayah tersebut dapat memberikan manfaat lebih luas.

“Harapan kami, seluruh SPPG yang dibangun di Jawa Tengah dapat memberi manfaat bagi sekitar 400 ribu penerima dan membuka kesempatan kerja bagi 5 ribu orang,” ujar Sigit.

Jenderal Sigit juga menekankan pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan dapur dan distribusi makanan di setiap SPPG. Ia meminta seluruh personel Polri memastikan kualitas makanan yang disajikan aman dan layak konsumsi.

“Saya minta agar setiap personel mengawal proses distribusi hingga tahap konsumsi. Pastikan anak-anak dalam kondisi baik sebelum dan sesudah makan. Ini menjadi bagian penting dari SOP yang wajib dijalankan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sigit juga meminta agar setiap SPPG menyiapkan checklist harian untuk memantau kualitas makanan dan menampung masukan dari penerima manfaat. “Kita harus memastikan bahwa seluruh makanan yang disajikan dalam kondisi terbaik dan sesuai harapan anak-anak kita,” pungkas Kapolri.

Artikel Polri Gerak Cepat, 672 SPPG Telah Dibangun Ribuan Tenaga Kerja Terserap pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Kerusuhan pada periode tersebut berdampak langsung pada situasi kamtibmas dan perekonomian nasional,” ujar Kapolri dalam sambutannya saat diskusi publik di PTIK, Jakarta, Senin (29/9).

Menurutnya, aksi anarkis itu menyebabkan kerugian besar, termasuk perusakan gedung DPR, markas Polri di beberapa daerah, serta sejumlah fasilitas umum lainnya. Selain korban jiwa, kerugian imateriil berupa rasa takut, kekhawatiran, hingga trauma juga dirasakan masyarakat.

Listyo menambahkan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekhawatiran bagi investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia.

Meski begitu, Kapolri menegaskan bahwa demokrasi tetap harus berjalan sesuai aturan. Ia mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat dijamin undang-undang, namun penyampaiannya perlu dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab.

“Demokrasi jangan sampai dijadikan celah untuk tindakan yang justru menghambat kemajuan bangsa,” tegasnya.

Kapolri memastikan Polri tidak bermaksud membatasi hak warga dalam menyampaikan aspirasi. Sebaliknya, pihaknya berkomitmen menjamin keamanan dan ketertiban umum dengan mengedepankan pendekatan humanis.

“Kewajiban dalam menyampaikan pendapat tetap harus dipahami agar tidak melanggar hukum maupun merugikan kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.

Artikel Kapolri Ingatkan Bahaya Kerusuhan: Ekonomi Terguncang, Rakyat Jadi Korban pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Upacara pelantikan digelar di Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (16/8) WIB, dihadiri seluruh pejabat utama Mabes Polri.

Pengangkatan Komjen Dedi sebagai Wakapolri tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1764/VIII/KEP./2025 tertanggal 5 Agustus 2025, yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol. Anwar. Pada kesempatan yang sama, Komjen Dedi juga resmi menyerahkan jabatan sebelumnya sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri kepada Kapolri.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, menjelaskan bahwa selain menjalani pelantikan, Komjen Dedi menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh Kapolri dalam menjalankan tugas institusi kepolisian.

“Pada pagi hari ini telah dilaksanakan pelantikan Bapak Komjen Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri, yang sebelumnya menjabat Irwasum Polri. Bersamaan dengan itu, jabatan Irwasum juga telah diserahkan kepada Bapak Kapolri,” ujar Sandi.

Ia menambahkan, Komjen Dedi berkomitmen mendukung setiap kebijakan Kapolri, terutama dalam menindaklanjuti arahan Presiden RI melalui program Asta Cita, agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.

“Beliau menyatakan siap all out mendukung Kapolri dalam melaksanakan tugas, khususnya untuk merealisasikan arahan Presiden dalam program Asta Cita demi kepentingan masyarakat,” tegas Sandi.

Artikel Komjen Dedi Prasetyo Resmi Jadi Wakapolri Gantikan Ahmad Dofiri pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Kami berharap Sukatani berkenan menjadi juri atau duta Polri, yang terus memberikan kritik membangun demi evaluasi serta perbaikan institusi. Dengan begitu, kami bisa secara berkelanjutan mengoreksi perilaku oknum yang masih melakukan penyimpangan,” ujar Kapolri pada Minggu (23/2)

Jenderal Sigit menegaskan bahwa Polri saat ini terbuka terhadap kritik dan tidak antikritik. Menurutnya, Korps Bhayangkara siap menerima masukan serta saran sebagai langkah untuk terus berbenah diri.

“Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menjadikan Polri sebagai institusi yang adaptif dan terus bertransformasi menjadi organisasi yang lebih modern, serta mampu menerima koreksi demi perbaikan yang lebih baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sigit menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, Polri tidak pernah membatasi kebebasan berekspresi.

Sebagai bentuk keterbukaan terhadap kritik, Polri telah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, seperti lomba orasi, mural, hingga stand-up comedy. Dalam berbagai acara tersebut, masyarakat bahkan diberikan kebebasan untuk mengkritik Kapolri maupun institusi kepolisian secara keseluruhan.

“Polri sangat terbuka terhadap kritik karena hal tersebut merupakan refleksi yang dapat membantu kami membangun institusi yang lebih baik. Kritik dari masyarakat justru menjadi tanda kepedulian dan kecintaan terhadap Polri,” pungkas Sigit.

Artikel Kapolri Ajak Band Punk Sukatani Jadi Duta Polri, Wujud Keterbukaan Terhadap Kritik pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Kami merasa terhormat atas kunjungan Mbak Alissa, yang dikenal luas sebagai aktivis kemanusiaan. Hari ini, beliau hadir mewakili Nahdlatul Ulama untuk membahas pembuatan nota kesepahaman (MoU) terkait upaya penanganan kasus kekerasan di pesantren,” ujar Kapolri.

“Persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan menjadi fokus utama kami di PBNU. Kami telah mengambil langkah-langkah nyata untuk mengatasi permasalahan ini,” ujar Alissa Wahid.

Ia juga menyoroti pentingnya peran Polri dalam membantu menangani kasus kekerasan di pesantren serta dalam menghadapi ancaman radikalisme yang masih ada di tengah masyarakat.

“Radikalisme tetap menjadi isu yang harus diwaspadai karena bertentangan dengan prinsip hubbul wathan minal iman yang dipegang oleh NU. Kami bersyukur bisa berdiskusi secara mendalam dan konstruktif dengan Bapak Kapolri,” tambahnya.

Alissa Wahid didampingi Wasekjen PBNU Mahrus Elmawa, Sekretaris Lakpesdam PBNU Ufi Ulfiah, Ketua LBH PP GP Ansor Dendy Zuhairil Finsa, serta perwakilan dari RMI PBNU, Ulun Nuha.

Kapolri menyambut baik inisiatif kerja sama ini, mengingat isu kekerasan di pesantren menjadi salah satu perhatian utama kepolisian.

“Polri terus berupaya meningkatkan perhatian terhadap kasus kekerasan, terutama yang melibatkan perempuan dan anak. Kami juga memperluas unit serta satuan kerja yang menangani kasus tersebut, termasuk yang terjadi di lingkungan pesantren,” jelas Kapolri.

Nota kesepahaman ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Polri dan PBNU dalam menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan bebas dari kekerasan.

Artikel Polri dan PBNU Sinergi Tangani Kasus Kekerasan di Pesantren pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam konferensi pers bersama Kepala BPOM, Taruna Ikrar, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (10/1), Kapolri menyatakan komitmen Polri untuk memastikan produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan.

“Kita sudah bersepakat dengan BPOM, mana yang perlu diberikan pendampingan dan mana yang harus kita lakukan tindakan tegas,” ujar Jenderal Listyo.

Kapolri juga menyoroti pentingnya kerja sama antara Polri dan BPOM untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, termasuk melalui pelatihan penyidik PPNS BPOM.

“Kolaborasi kita untuk kemudian bergerak bersama dalam posisi mendukung apa yang menjadi program. Jadi mana yang harus didampingi, mana yang harus kita lakukan tindakan tegas sebagai ultimum remedium,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap peredaran kosmetik, khususnya produk perawatan kulit berlabel etiket biru. Produk semacam ini, yang semestinya digunakan berdasarkan resep dokter, sering ditemukan dijual bebas tanpa izin edar yang sesuai.

“Etiket biru mengacu pada produk yang dirancang oleh ahli, seperti dokter kulit, untuk kebutuhan pasien tertentu. Namun, ketika produk ini diproduksi massal dan dijual bebas, hal itu jelas melanggar aturan,” jelas Taruna.

BPOM juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada pelanggar, mulai dari teguran administratif hingga pencabutan izin edar. Jika pelanggaran terus berlanjut, kasus dapat diteruskan ke proses hukum.

“Kami akan terus memantau dan memberikan tindakan kepada pihak-pihak yang melanggar aturan demi melindungi keselamatan konsumen,” tegas Taruna.

Artikel Polri dan BPOM Bersinergi Awasi Produk Skin Care Ini pertama kali tampil pada Katafoto.id.