Prabowo mengatakan masalah tersebut terlihat dari kondisi puskesmas di sejumlah wilayah. Hampir seluruh puskesmas di Indonesia disebut belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap.

Mengacu pada data Kementerian Kesehatan, kebutuhan tambahan tenaga medis mencakup dokter umum, dokter spesialis, hingga dokter gigi dalam jumlah besar.

“Kebutuhan dokter umum mencapai 84.781 orang yang tersebar di 474 kabupaten/kota. Sementara itu, kebutuhan dokter spesialis mencapai 55.712 orang di 481 kabupaten/kota. Sedangkan kebutuhan dokter gigi mencapai 127.580 orang di 505 kabupaten/kota,” ungkap Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR dan DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Menurut Prabowo, persoalan tersebut semakin terasa di wilayah yang lokasinya jauh dari ibu kota provinsi. Karena itu, pemerataan tenaga kesehatan, khususnya di kawasan Indonesia Timur, menjadi salah satu perhatian pemerintah.

“Untuk memperkuat layanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita,” tambahnya.

Buka Fakultas Kedokteran Baru

Pemerintah menempuh sejumlah langkah untuk menambah ketersediaan tenaga dokter. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas pendidikan kedokteran di dalam negeri.

Prabowo menyebut pemerintah telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru dalam kurun waktu 21 bulan terakhir. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan kedokteran sekaligus menambah jumlah dokter yang tersedia di masa mendatang.

Selain pendidikan dokter umum, pemerintah juga memperluas program pendidikan dokter spesialis dan subspesialis. Sebanyak 170 program studi spesialis dan subspesialis telah dibuka.

Dari jumlah tersebut, terdapat 11 provinsi yang untuk pertama kalinya memiliki program studi dokter spesialis. Pembukaan program pendidikan di daerah diharapkan dapat mendukung pemerataan dokter sekaligus mengurangi ketimpangan layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan daerah.

Pemerintah berharap penambahan kapasitas pendidikan kedokteran tersebut dapat meningkatkan jumlah tenaga medis secara bertahap. Dengan begitu, kebutuhan dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi di berbagai daerah dapat dipenuhi sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Artikel Prabowo Ungkap Kekurangan Dokter: 55.712 Spesialis dan 127.580 Dokter Gigi Masih Dibutuhkan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Tiga fasilitas unggulan dirancang untuk saling melengkapi, layanan Magnetic Resonance Imaging (MRI) hadir untuk memperkuat kemampuan diagnostik melalui teknologi pencitraan beresolusi tinggi, sehingga membantu dokter memberikan diagnosis secara lebih cepat dan akurat.

Di sisi lain, Wellness Center dikembangkan sebagai pusat layanan promotif dan preventif yang menyediakan berbagai fasilitas, mulai dari Medical Check Up (MCU), layanan estetik, layanan kesehatan mental, klinik gizi, hingga klinik imunisasi untuk berbagai kelompok usia. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan sekaligus melakukan deteksi dini berbagai penyakit.

Sementara itu, Brain & Neurospine Center menjadi pusat layanan terpadu yang menggabungkan keahlian dokter spesialis saraf, bedah saraf, serta ortopedi tulang belakang. Melalui kolaborasi tersebut, pasien dapat memperoleh pemeriksaan menyeluruh dengan pilihan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing, mulai dari terapi medis, rehabilitasi, tindakan minimal invasif, hingga operasi apabila diperlukan.

Direktur Primaya Hospital Bekasi Utara, Melanie Husna, mengatakan peringatan hari jadi ke-7 menjadi momentum untuk terus berkembang bersama masyarakat melalui inovasi layanan dan kepedulian sosial.

“Bagi kami, inovasi bukan hanya menghadirkan teknologi terbaru, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang lebih cepat, akurat, komprehensif, dan berpusat pada pasien. Di saat yang sama, kami percaya rumah sakit juga memiliki tanggung jawab sosial untuk hadir membantu masyarakat yang membutuhkan, karena itu melalui kehadiran MRI, Wellness Center, dan Brain & Neurospine Center, kami ingin memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan diagnostik, pencegahan, hingga penanganan yang lebih komprehensif. Di saat yang sama, kami percaya rumah sakit juga memiliki tanggung jawab sosial untuk hadir membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, pada momentum ulang tahun ke-7 ini kami juga menghadirkan perlindungan bagi pekerja rentan di sekitar rumah sakit,” ujarnya.

Tak hanya menghadirkan inovasi layanan kesehatan, Primaya Hospital Bekasi Utara juga menjalankan program CSR berupa bantuan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan selama enam bulan bagi 300 pekerja rentan bukan penerima upah di wilayah Bekasi Utara.

Program tersebut menyasar pekerja sektor informal, seperti pedagang kaki lima, buruh harian lepas, pengemudi ojek, asisten rumah tangga, petani, hingga nelayan yang memiliki penghasilan terbatas dan belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui bantuan tersebut, para penerima manfaat diharapkan dapat bekerja dengan lebih aman dan produktif karena memperoleh perlindungan dari risiko kecelakaan kerja.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Kota, Ahmad Fauzan, mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara Primaya Hospital Bekasi Utara dan BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi contoh sinergi positif antara dunia usaha dan penyelenggara jaminan sosial dalam memperluas perlindungan bagi pekerja.

“Perlindungan jaminan sosial merupakan hak setiap pekerja, termasuk pekerja informal yang selama ini masih banyak belum terlindungi. Kami mengapresiasi inisiatif Primaya Hospital Bekasi Utara yang memberikan bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada 300 pekerja rentan. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas cakupan perlindungan, tetapi juga menunjukkan bahwa dunia usaha memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Artikel Primaya Hospital Bekasi Utara Hadirkan 3 Layanan Unggulan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan penyelenggaraan JKN saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari menjaga keberlanjutan dana jaminan sosial, memastikan kepesertaan tetap aktif, meningkatkan mutu pelayanan, hingga memperkuat tata kelola program.

“Program JKN telah berkembang menjadi sebuah ekosistem. Karena itu kualitas penyelenggaraannya tidak lagi ditentukan oleh satu institusi, melainkan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola yang saling terhubung,” ujar Pujo di Jakarta, Senin (3/8).

Untuk memperkuat ekosistem tersebut, BPJS Kesehatan menjalin kerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Pujo, kolaborasi lintas lembaga menjadi langkah penting agar kebijakan JKN dapat disusun berdasarkan data yang akurat, didukung pembiayaan yang berkelanjutan, serta dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga menggambarkan besarnya aktivitas dalam penyelenggaraan JKN. Setiap hari, layanan JKN melayani sekitar dua juta transaksi pelayanan kesehatan dengan nilai mencapai sekitar Rp500 miliar.

Dalam satu bulan, nilai transaksi kesehatan tersebut dapat menembus sekitar Rp16 triliun, sementara penerimaan iuran BPJS Kesehatan berkisar Rp14 triliun.

“Kita bayangkan kalau 54 juta jiwa ini membayar kelas tiga saja, itu jumlahnya Rp2 triliun,” katanya.

Pujo berharap sinergi yang dibangun bersama berbagai kementerian dan lembaga mampu memperkuat semangat gotong royong yang menjadi dasar penyelenggaraan JKN, sekaligus menjaga kesinambungan program agar seluruh masyarakat Indonesia memperoleh layanan kesehatan yang mudah diakses, cepat, dan setara.

Integrasi Data dan Perlindungan Pekerja Migran

Kerja sama dengan Kementerian Sosial difokuskan pada integrasi sistem informasi Penerima Bantuan Iuran (PBI), pemadanan data, dukungan terhadap fasilitas kesehatan milik Kemensos, serta pelaksanaan berbagai program prioritas kedua institusi.

Sementara itu, kolaborasi bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bertujuan memperkuat perlindungan kesehatan bagi calon pekerja migran Indonesia maupun pekerja migran yang sedang bekerja di luar negeri.

Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi sosialisasi dan edukasi, pengelolaan kepesertaan JKN, koordinasi informasi dan pengaduan, hingga pemanfaatan teknologi informasi. Langkah ini diharapkan mampu menjamin perlindungan kesehatan pekerja migran sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga kembali ke Indonesia.

Perkuat Pembiayaan dan Tata Kelola Data

Di bidang pembiayaan, BPJS Kesehatan bersama Kemendagri mempererat koordinasi melalui penyediaan dan pemanfaatan data. Kerja sama tersebut juga mencakup dukungan terhadap kebijakan penganggaran daerah untuk pembayaran iuran maupun bantuan iuran JKN, serta pembinaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Sementara dengan Badan Pusat Statistik (BPS), kerja sama difokuskan pada penguatan tata kelola data melalui pertukaran informasi statistik, pemadanan data kepesertaan JKN dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Artikel BPJS Kesehatan Perkuat Data dan Iuran JKN dengan Empat Kementerian pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Azhar, hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 273, serta diperkuat melalui Peraturan Menteri Kesehatan pada Pasal 224 dan Pasal 251.

“Setiap tenaga kesehatan yang bertugas berhak menghentikan upaya pelayanan kesehatan apabila merasa tidak nyaman atau merasa diancam, kecuali dalam keadaan pertolongan gawat darurat,” tegasnya.

Pelaku Intimidasi Terhadap Nakes Terancam Sanksi Pidana

Kemenkes menegaskan bahwa segala bentuk intimidasi maupun kekerasan terhadap tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas dapat diproses secara hukum.

Selain dikenai ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan, pelaku juga dapat dijerat menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk Pasal 351 tentang penganiayaan maupun pasal lain yang berkaitan dengan ancaman kekerasan.

Azhar mengimbau masyarakat yang merasa tidak puas terhadap pelayanan kesehatan agar menyampaikan keluhan melalui mekanisme pengaduan resmi yang telah disediakan pemerintah, bukan dengan melakukan intimidasi kepada tenaga kesehatan.

Saat ini Kemenkes menyediakan layanan pengaduan melalui Hotline Kemenkes 1500-567 yang beroperasi selama 24 jam, serta layanan WhatsApp Kemenkes di nomor 0811-500-567.

“Masyarakat yang tidak puas terhadap pelayanan kesehatan dipersilakan menyampaikan laporan melalui saluran pengaduan yang tersedia. Jangan mengintimidasi tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas di lapangan,” katanya.

Pemda Diminta Lakukan Pembinaan Secara Profesional

Dalam kesempatan yang sama, Azhar juga meminta pemerintah daerah, termasuk bupati dan dinas kesehatan, menangani persoalan pelayanan kesehatan secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia menilai pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan harus dilakukan secara proporsional tanpa terburu-buru menjatuhkan sanksi yang berpotensi mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

“Fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga setiap langkah pembinaan harus dilakukan secara profesional dan sesuai aturan,” pungkasnya.

Artikel Kemenkes Minta Rumah Sakit Perkuat Perlindungan Nakes, Ini Alasannya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Perubahan logo mulai diberlakukan pada 2 Juni 2026 di Kantor Pusat Inhealth Tower, Jakarta, mencakup 12 Kantor Pemasaran, 11 Kantor Operasional, dan 34 Kantor Layanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Sejak beroperasi pada 2008, Inhealth terus berkembang sebagai perusahaan asuransi kesehatan berbasis solusi Managed Care yang terintegrasi dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar dan melayani lebih dari 1,7 juta peserta. Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) pada triwulan I 2026, Inhealth secara konsisten menjadi perusahaan dengan pangsa pasar terbesar di segmen asuransi kesehatan kumpulan.

Direktur Kepatuhan sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Inhealth, Marihot H. Tambunan, menegaskan bahwa perubahan identitas visual tersebut tidak berdampak pada aspek hukum maupun layanan perusahaan.

“Perubahan branding tidak mengubah status hukum Perusahaan yaitu ‘PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia’, begitu pula dengan produk dan layanan, tetap sama. Selama lebih dari 17 tahun, Inhealth telah hadir sebagai asuransi kesehatan pilihan utama dan tepercaya di Indonesia,” ujarnya.

Marihot menjelaskan, sejak resmi menjadi bagian dari struktur holding IFG pada 26 Juni 2024 dan berstatus sebagai anak perusahaan IFG Life, Inhealth memperkuat sinergi mulai dari pengembangan produk hingga peningkatan kualitas layanan dan transformasi digital.

“Dengan semangat melayani sepenuh hati, kami terus memperkuat sinergi dan bergerak maju bersama IFG dan IFG Life untuk memperkuat fondasi layanan sebagai penyedia asuransi jiwa dan kesehatan. Diantaranya yaitu penguatan layanan digital melalui aplikasi One by IFG yang telah dilakukan sejak tahun 2025 dan kolaborasi dalam Produk Asuransi Bersama (PAB),” terang Marihot.

Melalui penyelarasan identitas visual ini, Inhealth berharap dapat mempererat kerja sama strategis dengan berbagai pemangku kepentingan guna menghadirkan perlindungan asuransi yang semakin komprehensif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Keuangan sekaligus Plt. Direktur Utama IFG Life, Ryan Diastana Firman, mengatakan bahwa IFG Life dan Inhealth memiliki komitmen yang sama dalam menyediakan produk serta layanan asuransi yang andal dan terpercaya bagi masyarakat.

“Perubahan branding Inhealth ini tentunya menjadi momentum untuk melangkah ke depan dan terus memperkuat sinergi, baik dari sisi produk dan layanan. Sinergi ini diharapkan mendorong ekosistem perlindungan yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat dengan dukungan lebih dari 8.000 mitra provider Inhealth di berbagai wilayah Indonesia hingga luar negeri,” tuturnya.

Artikel Inhealth Tampil dengan Wajah Baru dan Perkuat Ekosistem Perlindungan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurutnya RSUD Margono Soekarjo harus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi hingga rumah sakit milik pemerintah maupun swasta di kabupaten dan kota sekitar.

“Jadi hubnya itu RSUD Margono Soekarjo, supporting-nya rumah sakit di sekitarnya,” ujar Ahmad Luthfi, Minggu (17/5).

Ia menegaskan, sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan di Jawa Tengah karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

“Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal paling dasar salah satunya adalah kesehatan, tentunya di samping faktor lain,” katanya.

Untuk mendukung pemerataan layanan kesehatan, Pemprov Jawa Tengah juga akan terus memperkuat program dokter spesialis keliling atau Speling. Program tersebut dinilai efektif menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa.

Luthfi menilai sinergi antara RSUD Margono Soekarjo dengan rumah sakit di wilayah sekitar sangat penting guna menyukseskan program tersebut.

“Masyarakat di tingkat bawah (desa) itu lebih mengharapkan hadirnya dokter ke kampung. Jadi, saya ingin dorong seluruh dokter spesialis, tidak usah menunggu instruksi Gubernur atau Kepala Dinas. Langsung jalan dan ada evaluasi,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Margono Soekarjo, Heri Dwi Purnomo, menjelaskan bahwa rumah sakit tersebut saat ini didukung 2.204 tenaga kerja. Jumlah itu terdiri atas 154 dokter, 847 perawat dan bidan, 519 tenaga medis lainnya, serta 683 tenaga nonmedis.

Ia menambahkan, RSUD Margono Soekarjo juga memiliki sejumlah layanan unggulan yang telah berjalan, di antaranya bedah saraf, layanan jantung, uronefrologi, dan maternal perinatal.

Hingga April 2026, jumlah pasien yang telah dilayani mencapai 9.888 pasien IGD, 134.632 pasien rawat jalan, dan 17.698 pasien rawat inap. Dari total tersebut, sebanyak 38 persen merupakan pasien BPJS PBI, 55 persen BPJS non-PBI, enam persen pasien umum, dan satu persen lainnya berasal dari kategori lain.

Berdasarkan asal daerah pasien, mayoritas berasal dari Banyumas sebesar 42 persen, disusul Cilacap 16 persen, Purbalingga 13 persen, Banjarnegara tujuh persen, Brebes enam persen, Kebumen dan Pemalang masing-masing dua persen, serta Wonosobo dan Tegal masing-masing satu persen. Sementara delapan persen lainnya berasal dari daerah lain.

“Rata-rata kunjungan rawat jalan 1.432 pasien per hari,” jelas Heri.

Artikel RSUD Margono Diproyeksikan Jadi Pusat Layanan Kesehatan Banyumas Raya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Head of Investor Relations Siloam, Elbert Hartanto, mengatakan langkah ekspansi maupun akuisisi akan disesuaikan dengan peluang yang dinilai sejalan dengan kebutuhan dan arah pengembangan bisnis perseroan.

“Sebagaimana yang kita bilang bahwa kami melihat ada opportunity apa dan juga hal apa yang di luar sana bisa kami lakukan untuk menambah kapasitas kami. Akuisisi itu sifatnya case by case kalau memang ada yang tepat,” ujar Elbert usai rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) Siloam di Lippo Village, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (12/5).

Ia menjelaskan, sumber pendanaan untuk ekspansi dan akuisisi dapat berasal dari kas internal perusahaan, pinjaman, maupun skema pendanaan lainnya. Namun hingga kini, Siloam belum menetapkan alokasi anggaran khusus untuk aksi korporasi tersebut.

“Belum tentu anggarannya itu, misal ada kesempatan yang lebih bagus dan kita tidak bisa melakukan itu hanya karena ada angka tertentu,” tegas Elbert.

Saat ini, Siloam tengah mempersiapkan sejumlah proyek pengembangan rumah sakit di beberapa kota, di antaranya Semarang, Surabaya, dan Makassar. Meski demikian, perusahaan menegaskan fokus utama bukan sekadar menambah jumlah rumah sakit maupun kapasitas tempat tidur pasien.

Menurut Elbert, Siloam lebih memprioritaskan peningkatan kompleksitas layanan medis serta kualitas penanganan pasien guna meningkatkan nilai layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

“Saya utamakan lebih tingkatkan kompleksitas, meningkatkan dari segi average revenue per occupied bed,” ungkapnya.

Selain memperluas layanan kesehatan, Siloam juga terus mengembangkan kampanye “Check Before You Fly” untuk menekan jumlah pasien Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri.

Melalui program tersebut, masyarakat didorong berkonsultasi dan memperoleh second opinion dari dokter spesialis di jaringan Rumah Sakit Siloam sebelum memutuskan menjalani pengobatan di luar negeri.

“Terbukti bahwa banyak yang sudah datang ke Siloam, sudah konsultasi sama dokter-dokter kita, justru tidak jadi ke luar negeri,” tambah Elbert.

Program tersebut diperkuat dengan pengembangan layanan unggulan atau center of excellence di berbagai bidang, mulai dari kardiologi, onkologi, neurologi, gastroenterologi, ortopedi, hingga urologi dan nefrologi.

“Kami mau buktikan bahwa sebetulnya Indonesia juga bisa diandalkan,” tuturnya.

Artikel Akuisisi Rumah Sakit Bisa Terjadi Kapan Saja, Ini Strategi Siloam pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Laporan tersebut menyoroti meningkatnya tekanan biaya layanan kesehatan, sekaligus menegaskan bahwa kesehatan karyawan merupakan aset utama perusahaan yang berperan langsung terhadap produktivitas. Halodoc juga menilai efisiensi pengelolaan tunjangan kesehatan dapat berjalan seiring dengan pendekatan digital-first melalui layanan telekonsultasi yang dinilai lebih praktis dan terjangkau.

Dalam laporan itu disebutkan, inflasi medis di Indonesia diproyeksikan mencapai 15,1% pada 2026, termasuk lima tertinggi di kawasan Asia Pasifik dan melampaui rata-rata global. Di sisi lain, lebih dari 69% populasi berada di usia produktif, sehingga kesehatan tenaga kerja menjadi faktor strategis dalam menjaga daya saing bisnis.

Namun, ketergantungan pada layanan kesehatan konvensional dinilai memicu inefisiensi. Waktu kerja karyawan kerap terbuang akibat antrean panjang, sementara klaim layanan rawat jalan terus membebani anggaran perusahaan tanpa menjamin penanganan yang cepat dan tepat.

Chief Human Capital Halodoc, Thomas Suhardja, mengatakan bahwa produktivitas tidak hanya diukur dari jumlah pekerjaan yang diselesaikan, tetapi juga dari kondisi kesehatan karyawan.

“Menurut kami, produktivitas bukan hanya soal seberapa banyak pekerjaan yang diselesaikan, tapi seberapa optimal seseorang bisa berkontribusi ketika kondisi fisik dan mentalnya benar-benar terjaga. Tugas praktisi HR bukan hanya merekrut dan mengelola, tapi memastikan setiap karyawan punya fondasi yang kuat untuk berkembang, dan menjaga kesehatan dengan baik, baik itu fisik maupun mental,” ujarnya.

Telekonsultasi Jadi Solusi Efisiensi

Laporan tersebut mengungkap sebagian besar keluhan medis umum dapat ditangani secara digital tanpa perlu tatap muka. Kunjungan langsung ke fasilitas kesehatan dinilai cukup dilakukan untuk kasus yang memang memerlukan tindakan lanjutan.

Hasil integrasi telekonsultasi sebagai layanan lini pertama menunjukkan hingga 95% kasus kronis dan 94% kasus akut dapat ditangani tanpa kunjungan fisik dalam periode observasi 30 hingga 90 hari.

Thomas menambahkan, integrasi layanan digital dapat membantu perusahaan menekan biaya kesehatan sekaligus meningkatkan akses layanan bagi karyawan.

“Menjaga kesehatan karyawan adalah investasi strategis. Karyawan yang harus menempuh perjalanan dan antrian panjang ke fasilitas kesehatan offline cenderung menunda pengobatan, yang berisiko memperburuk kondisi sekaligus meningkatkan biaya di kemudian hari. Dengan mengintegrasikan ekosistem Halodoc sebagai tunjangan kesehatan karyawan, perusahaan dapat menghadirkan akses layanan kesehatan yang lebih mudah, lengkap, dan hassle-free, sekaligus berpotensi menekan biaya kesehatan hingga 15% dalam satu tahun melalui layanan telekonsultasi atau Digital Cashless Outpatient (DCO). Penghematan ini membuka ruang bagi perusahaan untuk mengalokasikan anggaran ke program kesejahteraan atau inisiatif strategis yang lebih berdampak lainnya bagi karyawan,” jelasnya.

Ekosistem Digital Terintegrasi

Melalui layanan Halodoc for Business, perusahaan menyediakan ekosistem kesehatan terintegrasi berbasis digital untuk mempermudah akses layanan bagi karyawan.

Layanan tersebut mencakup Digital Cashless Outpatient (DCO) berupa konsultasi dokter online 24 jam serta pengiriman obat tanpa pembayaran langsung yang terhubung dengan asuransi kesehatan. Selain itu, terdapat layanan Third Party Administrator (TPA) berbasis teknologi kecerdasan buatan yang diklaim mampu menekan biaya operasional hingga 18% dengan tetap menjaga akurasi verifikasi klaim.

Head of Business Strategy Halodoc, Puspa Angelia, menegaskan bahwa telekonsultasi bukan pengganti layanan tatap muka, melainkan pelengkap yang membuat sistem layanan kesehatan lebih efisien.

“Tentunya telekonsultasi tidak menggantikan layanan pemeriksaan secara langsung, tapi jika dibutuhkan untuk melakukan kunjungan fisik, dapat menjadi lebih selektif dan tepat sasaran. Dengan pendekatan digital-first dan integrasi ekosistem layanan kesehatan, Halodoc for Business memposisikan telekonsultasi sebagai strategi perusahaan yang efektif, yang dapat membantu menyelesaikan sebagian besar kebutuhan kesehatan karyawan tanpa harus berujung pada kunjungan fisik yang tidak perlu, serta mendorong efisiensi sistem kesehatan perusahaan secara menyeluruh,” pungkasnya.

Artikel Antre Panjang Bikin Rugi, Telekonsultasi Penyakit Jadi Solusi Perusahaan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Berdasarkan data Humas Kota Bandung, dalam 19 hari pertama operasional Januari 2026, ribuan warga memanfaatkan fasilitas ini. Kehadiran layanan di luar jam pagi dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk berobat.

Ana, salah satu pasien di Puskesmas Garuda, memilih datang pada sore hari setelah menyelesaikan aktivitasnya, sehingga tidak perlu izin kerja untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Bagus ya, maksudnya kan kalau yang enggak sempat pagi, kan ada yang kerja, ada yang sekolah. Bisa ke sore,” ujarnya dikutip dari laman pemprov jabar.

Hal serupa dirasakan Warsini. Ia mengaku lebih mudah mendapatkan penanganan saat keluhan kesehatan muncul di luar jam pelayanan biasa.

“Alhamdulillah jadi lebih mudah untuk berobat. Membantu sih ya kalau misalkan ada keluhan apa-apa kita bisa langsung ke sini,” katanya.

Menurut Vina, keberadaan layanan ini sangat membantu para pekerja dengan jadwal yang berbeda-beda sehingga tetap dapat menjalani pemeriksaan medis tanpa mengganggu rutinitas.

“Kalau saya rasa sih bagus banget ya, baik banget soalnya enggak semua pasien tuh bisa berobat berangkat pagi. Mungkin yang kerjanya sore, pulang kerja bisa ke sini. Membantu sekali,” ujarnya.

Lusman juga memanfaatkan layanan tersebut ketika keluhan dirasakan pada siang menjelang malam, sehingga ia tidak perlu menunda pemeriksaan hingga hari berikutnya.

“Kalau sakit terasa siang atau sore gitu, langsung ke sini. Membantu sekali. Bagus, memuaskan,” katanya.

Selain membuka akses layanan selama 24 jam, Pemerintah Kota Bandung turut mengintegrasikan pelayanan kesehatan dengan administrasi kependudukan. Bayi yang lahir kini bisa langsung mendapatkan akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), serta pembaruan Kartu Keluarga.

Rara mengungkapkan kepuasannya terhadap pelayanan di Puskesmas Garuda yang dinilai cepat dan ramah, sehingga proses pemeriksaan terasa nyaman.

“Baik, ramah, cepat, cekatan juga. Alhamdulillah bagus sih. Sangat baik sekali. Sigap. Menurut saya pokoknya mah mantaplah. Bagus, ya,” tutur Rara.

Kehadiran layanan Puskesmas 24 jam ini menjadi solusi konkret bagi masyarakat yang sebelumnya menunda pengobatan karena keterbatasan waktu, sekaligus mempercepat penanganan keluhan kesehatan warga Kota Bandung.

Artikel Sakit Siang atau Malam? Puskesmas 24 Jam di Bandung Diserbu Warga pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sebagai bagian dari IFG, holding BUMN di sektor asuransi, penjaminan, dan investasi, IFG Life dan Mandiri Inhealth memastikan proses pembayaran klaim dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan polis. Dengan demikian, peserta dapat lebih fokus pada pemulihan kesehatan maupun perencanaan masa depan tanpa kekhawatiran terhadap hak manfaatnya. Hal ini mencerminkan tanggung jawab dan kredibilitas kedua perusahaan dalam memberikan layanan perlindungan.

“Kemampuan perusahaan dalam membayar klaim dan manfaat secara konsisten merupakan indikator penting keberlanjutan bisnis asuransi. Sepanjang 2025, IFG Life telah membayar klaim dan manfaat asuransi sebesar Rp6,3 triliun kepada lebih dari 480.000 peserta,” ujar Direktur Keuangan merangkap Plt. Direktur Operasional IFG Life, Ryan Diastana Firman dikutip dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama Mandiri Inhealth, Marihot H. Tambunan, menegaskan pentingnya pengalaman layanan bagi peserta. “Kami ingin para peserta merasakan proses layanan asuransi yang jelas dan mudah. Fokus kami bukan hanya pada manfaat, tetapi juga pada pengalaman peserta saat menggunakan layanan Mandiri Inhealth. Dengan dukungan jaringan layanan yang luas, Mandiri Inhealth terus berupaya memastikan peserta mendapatkan layanan yang konsisten, dapat diandalkan, dan tepercaya. Untuk menjaga kepercayaan tersebut, Mandiri Inhealth telah membayar klaim dan manfaat asuransi sebesar Rp4,4 triliun.”

Sejak Mandiri Inhealth resmi bergabung dalam ekosistem IFG pada 2024, kolaborasi kedua entitas semakin diperkuat untuk memperluas jangkauan perlindungan bagi masyarakat. Sinergi ini difokuskan pada pembangunan ekosistem layanan yang relevan dengan kebutuhan peserta. Didukung lebih dari 8.000 mitra fasilitas kesehatan di berbagai daerah, IFG Life dan Mandiri Inhealth terus memperluas akses layanan kesehatan dan perlindungan bagi keluarga Indonesia.

Artikel IFG Life dan Mandiri Inhealth Bayar Klaim Peserta Rp10,7 Triliun pertama kali tampil pada Katafoto.id.