Jakarta – BPJS Kesehatan memperkuat sinergi dengan empat kementerian dan lembaga (K/L) guna menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kerja sama tersebut mencakup integrasi data, pemanfaatan teknologi informasi, hingga penguatan sistem pengumpulan iuran untuk mendukung layanan kesehatan yang lebih optimal.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan penyelenggaraan JKN saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari menjaga keberlanjutan dana jaminan sosial, memastikan kepesertaan tetap aktif, meningkatkan mutu pelayanan, hingga memperkuat tata kelola program.
“Program JKN telah berkembang menjadi sebuah ekosistem. Karena itu kualitas penyelenggaraannya tidak lagi ditentukan oleh satu institusi, melainkan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola yang saling terhubung,” ujar Pujo di Jakarta, Senin (3/8).
Untuk memperkuat ekosistem tersebut, BPJS Kesehatan menjalin kerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Pujo, kolaborasi lintas lembaga menjadi langkah penting agar kebijakan JKN dapat disusun berdasarkan data yang akurat, didukung pembiayaan yang berkelanjutan, serta dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga menggambarkan besarnya aktivitas dalam penyelenggaraan JKN. Setiap hari, layanan JKN melayani sekitar dua juta transaksi pelayanan kesehatan dengan nilai mencapai sekitar Rp500 miliar.
Dalam satu bulan, nilai transaksi kesehatan tersebut dapat menembus sekitar Rp16 triliun, sementara penerimaan iuran BPJS Kesehatan berkisar Rp14 triliun.
“Kita bayangkan kalau 54 juta jiwa ini membayar kelas tiga saja, itu jumlahnya Rp2 triliun,” katanya.
Pujo berharap sinergi yang dibangun bersama berbagai kementerian dan lembaga mampu memperkuat semangat gotong royong yang menjadi dasar penyelenggaraan JKN, sekaligus menjaga kesinambungan program agar seluruh masyarakat Indonesia memperoleh layanan kesehatan yang mudah diakses, cepat, dan setara.
Integrasi Data dan Perlindungan Pekerja Migran
Kerja sama dengan Kementerian Sosial difokuskan pada integrasi sistem informasi Penerima Bantuan Iuran (PBI), pemadanan data, dukungan terhadap fasilitas kesehatan milik Kemensos, serta pelaksanaan berbagai program prioritas kedua institusi.
Sementara itu, kolaborasi bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bertujuan memperkuat perlindungan kesehatan bagi calon pekerja migran Indonesia maupun pekerja migran yang sedang bekerja di luar negeri.
Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi sosialisasi dan edukasi, pengelolaan kepesertaan JKN, koordinasi informasi dan pengaduan, hingga pemanfaatan teknologi informasi. Langkah ini diharapkan mampu menjamin perlindungan kesehatan pekerja migran sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga kembali ke Indonesia.
Perkuat Pembiayaan dan Tata Kelola Data
Di bidang pembiayaan, BPJS Kesehatan bersama Kemendagri mempererat koordinasi melalui penyediaan dan pemanfaatan data. Kerja sama tersebut juga mencakup dukungan terhadap kebijakan penganggaran daerah untuk pembayaran iuran maupun bantuan iuran JKN, serta pembinaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Sementara dengan Badan Pusat Statistik (BPS), kerja sama difokuskan pada penguatan tata kelola data melalui pertukaran informasi statistik, pemadanan data kepesertaan JKN dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.