Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, mengatakan penambahan delapan MPP tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi layanan dan penyederhanaan proses administrasi.

“Peresmian delapan MPP pada semester pertama 2026 ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan proses layanan, integrasi layanan lintas sektor, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan,” kata Otok, Senin (15/6).

Dengan peresmian tersebut, jumlah MPP di Indonesia akan bertambah dari 305 menjadi 313 unit yang tersebar di berbagai wilayah. Delapan MPP yang akan diresmikan berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Paser, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Halmahera Selatan.

Menurut Otok, bertambahnya jumlah MPP di daerah juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan yang terintegrasi bagi masyarakat.

Selain memperluas jaringan layanan, pemerintah juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bertugas di MPP. Penguatan kapasitas SDM dinilai penting untuk memastikan pelayanan yang diberikan semakin efektif, responsif, dan inklusif.

Otok menegaskan bahwa kompetensi petugas operasional MPP terus ditingkatkan agar tidak hanya mampu menjalankan layanan secara teknis, tetapi juga memiliki pemahaman yang baik terhadap kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Melalui penguatan infrastruktur layanan dan peningkatan kualitas SDM, pemerintah berharap kehadiran MPP dapat memberikan pengalaman pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan nyaman bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Artikel Urus Dokumen Makin Mudah, Pemerintah Tambah 8 Mal Pelayanan Publik Baru pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, optimistis pertumbuhan ekonomi pada 2026 dapat menembus angka 6 persen. Hal tersebut diharapkan dapat tercapai melalui optimalisasi anggaran yang dimiliki pemerintah daerah maupun kabupaten/kota.

Harapan tersebut disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 1447 H/2026 M yang digelar di Pendopo Parasamya, Kabupaten Bantul, Jumat (10/04). Acara ini dihadiri oleh jajaran kepala OPD Pemda DIY, pimpinan daerah Kabupaten Bantul, serta para ASN setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Sultan juga menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas di kalangan aparatur sipil negara. Ia berharap momentum Idulfitri dapat menjadi inspirasi untuk melahirkan ide-ide baru dalam pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memperkuat nilai sosial dan kerukunan.

“Dengan menyadari betapa rumitnya tantangan yang kerap yang membelit bangsa ini, Idulfitri adalah momentum tepat untuk introspeksi diri bagi segenap anak bangsa. Kewajiban kita adalah bagaimana untuk memilin benang-benang spiritualitas, agar menjadi penguat semangat kebangsaan, dan terajut sebagai perekat rasa kemanusiaan. Kewajiban ini berarti, kita telah ikut menguatkan prinsip ajaran Islam sebagai rahmatan ‘lil alamin,” ujar Sri Sultan.

Ia juga mengingatkan bahwa nilai moral dalam pemerintahan telah lama diwariskan melalui ajaran budaya, salah satunya dalam Serat Piwulang yang menjadi pedoman etika pengabdian.

“Konca iku sadulur, kancuhane nglakoni kardi, mati urip tan pisah, dulur siyang dalu, badan siji kuwat”.

Makna tersebut menegaskan bahwa sesama dalam pengabdian adalah saudara yang disatukan oleh tanggung jawab dan tujuan bersama.

Sri Sultan turut mengutip ajaran lain, “Kang utama tansah ulah ing sih,” yang menekankan bahwa pengabdian sejati lahir dari empati, tanggung jawab, dan keluhuran budi.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga amanah jabatan, “Lan aja lupa tibaning kang sih, wit sang radya pracaya ing sira”, yang berarti kepercayaan publik harus dijaga dengan penuh kesungguhan dan integritas.

Melalui momentum Idulfitri, Sri Sultan mengajak seluruh pihak untuk memperkuat semangat pengabdian, kepedulian, serta solidaritas sosial dalam bingkai refleksi diri.

“Selamat Idulfitri 1447 Hijriyah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Tuhan Sang Kuasa Cipta, senantiasa membimbing kita di jalan lurus-Nya, dalam setiap upaya mewujudkan tatanan peradaban Bantul ProjoTamansari dan Jogja Istimewa yang sejahtera, ‘kalis ing rubeda nir ing sambikala’,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyampaikan bahwa kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur DIY menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi jajaran pemerintah daerah.

Menurutnya, semangat “Manunggal Jati Selaras” menjadi landasan dalam pembangunan Kabupaten Bantul agar sejalan dengan visi pembangunan DIY yang menitikberatkan pada keluhuran budaya dan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga mengakui bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan selama setahun terakhir masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, momentum Syawalan dimanfaatkan untuk melakukan introspeksi serta memperkuat sinergi antarpihak.

Pemerintah Kabupaten Bantul pun berkomitmen meningkatkan integritas dan pengabdian dengan mengedepankan semangat Satriya guna mendukung pembangunan DIY yang berkelanjutan.

“Semoga upaya sinergis dan kolaboratif ini akan membawa kemajuan berkah dan kesejahteraan masyarakat Bantul pada khususnya, dan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya.”

Artikel Sri Sultan Optimis DIY Tumbuh 6 Persen, Ini Kuncinya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Peresmian Huntara tersebut menandai dimulainya masa transisi dari fase tanggap darurat menuju tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Kehadiran perwakilan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten mencerminkan kuatnya kolaborasi lintas pemerintahan dalam memastikan proses pemulihan berjalan cepat dan terarah.

Acara peresmian turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah, serta unsur Forkopimda dan para pemangku kepentingan terkait.

Bupati Agam Benni Warlis menjelaskan, sebanyak 117 unit Huntara telah disiapkan untuk menampung warga terdampak bencana di wilayah Palembayan. Sebelumnya, para penyintas harus mengungsi dan menempati ruang kelas di SDN 05 Kayu Pasak dengan keterbatasan fasilitas.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam upaya pemulihan pascabencana di Kabupaten Agam. 

“Terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, TNI, Polri, relawan, organisasi masyarakat, serta seluruh pihak yang telah bergotong royong membantu masyarakat Agam,” ujar Benni Warlis.

Menurutnya, keberadaan Huntara diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi warga, sekaligus menjadi tempat tinggal sementara yang mendukung pemulihan semangat dan aktivitas masyarakat sembari menunggu pembangunan hunian tetap.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa penanganan pascabencana perlu dilakukan secara menyeluruh. Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, kata dia, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pemulihan sosial dan ekonomi agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara produktif.

Senada, Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pentingnya pengelolaan Huntara yang tertib, akuntabel, dan berkelanjutan. Ia menekankan agar tata kelola hunian sementara dilakukan dengan baik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga terdampak.

Artikel Hunian Sementara di Agam Jadi Titik Awal Pemulihan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Purbaya, persoalan pendanaan tidak menjadi hambatan karena dana penanggulangan bencana telah disalurkan ke masing-masing daerah. Ia menegaskan bahwa anggaran tersebut seharusnya segera dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

“Dana bencana sudah masuk ke daerah. Tidak ada masalah soal uangnya, tinggal bagaimana segera dibelanjakan,” ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah di Banda Aceh, Sabtu (10/1)

Ia mencontohkan kondisi di Kabupaten Aceh Tamiang. Meski pemerintah pusat telah menyalurkan dana sebesar Rp47 miliar, saldo anggaran daerah tersebut tercatat mencapai Rp132 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan dana bukanlah kendala utama.

“Kalau dilihat dari saldo di rekening, sebenarnya tidak ada masalah anggaran. Saya tidak tahu kenapa daerah masih ragu untuk membelanjakannya. Jangan sampai hanya disimpan, nanti justru jadi temuan pemeriksaan. Lebih baik segera digunakan,” ujarnya.

Untuk mempercepat penanganan dampak bencana banjir di Sumatra, Kementerian Keuangan juga mengambil langkah cepat dengan menyederhanakan prosedur birokrasi serta melonggarkan sejumlah perizinan di sektor ekonomi.

Dalam forum tersebut, Purbaya turut menyoroti keluhan terkait pengadaan kapal keruk yang dibutuhkan untuk penanganan bencana. Ia mengungkapkan, kapal tersebut sempat dikenakan bea masuk dan cukai hingga Rp30 miliar karena dikirim dari perusahaan yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Sesuai ketentuan, barang yang keluar dari kawasan KEK memang dikenakan pungutan. Namun, Purbaya menilai kebijakan tersebut tidak tepat diterapkan dalam situasi darurat kebencanaan.

Menanggapi hal itu, ia langsung memutuskan untuk membebaskan pungutan pajak atas pemindahan kapal keruk tersebut. “Kalau ada kebutuhan darurat untuk bencana dan terkendala aturan, laporkan saja. Akan kami lewati prosedurnya. Tidak masuk akal kalau peralatan untuk penanganan bencana justru dikenakan pajak,” tegas Purbaya.

Artikel Menkeu Pangkas Birokrasi Demi Percepat Pemulihan Bencana di Sumatra pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Prosesi penandatanganan disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Mahan Agung, Bandar Lampung, Selasa (6/1) malam.

Sebelas kerja sama itu mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari pendidikan, industri, perdagangan, energi, pertanian, hingga pariwisata. Di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kedua provinsi sepakat memperkuat pendidikan vokasi melalui penyelenggaraan program SMK Kembar. Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjalin kerja sama pengembangan sektor industri dan perdagangan. Kedua kesepakatan tersebut berlaku selama lima tahun.

Kerja sama lainnya melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD), antara lain pemanfaatan gas bumi dan pengembangan energi baru terbarukan oleh PT Jateng Petro Energi (JPEN) bersama PT Lampung Jasa Utama (Perseroda). Selain itu, perdagangan multi komoditas digarap oleh PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) dengan PT Wahana Raharja (Perseroda).

Di sektor pangan, PT Jateng Argo Berdikari (Perseroda) menjalin kemitraan dengan PT Wahana Raharja dan Koperasi Produsen Agro Gelem Hijau untuk penyediaan bahan pangan hasil pertanian dan perkebunan.

Kolaborasi juga diperluas melalui asosiasi pengusaha. Hipmi Jawa Tengah dan Hipmi Lampung sepakat meningkatkan kapasitas kelembagaan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, serta sektor maritim, kelautan, dan perikanan. Sementara itu, Astindo Jateng dan Astindo Lampung bekerja sama dalam pengembangan sektor pariwisata.

Kadin Jawa Tengah dan Kadin Lampung turut menjalin kesepakatan perdagangan berbagai komoditas strategis, seperti garam, gula, kelapa, jahe gajah, beras, buah-buahan, kapulaga, singkong, tepung tapioka, produk kerajinan, udang, hingga sapi.

Kemitraan bisnis juga terjalin antara PT Goldensnack Mas Sejahtera dan PT Asindo Tech terkait suplai bahan baku tepung tapioka. Selain itu, PT Fajar Mulia Transindo bersama PT Wahana Raharja (Perseroda) bekerja sama dalam penguatan rantai pasok industri dan perdagangan, meliputi gula kristal, inalar, kopi, bawang putih, dan komoditas lainnya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, kerja sama ini bertujuan mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kedua provinsi. Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antargubernur yang berlangsung di Kepulauan Riau pada Juni 2025.

“Kerja sama ini dirancang agar kedua provinsi bisa tumbuh dan berkembang bersama,” ujar Luthfi.

Ia menegaskan, kolaborasi tersebut bukan untuk membandingkan tingkat kemajuan daerah, melainkan membangun konektivitas melalui konsep pemerintahan kolaboratif. Langkah ini juga sejalan dengan agenda nasional pemerataan pembangunan.

“Harapannya, seluruh kerja sama ini dapat terealisasi dengan baik dan mendukung program Presiden,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah kepala daerah dari Jawa Tengah turut hadir, di antaranya Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani, dan Wakil Bupati Temanggung Nadia Muna, yang memaparkan potensi daerah masing-masing.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan optimisme terhadap keberlanjutan kolaborasi kedua provinsi. Menurutnya, kerja sama mencakup lintas organisasi perangkat daerah hingga asosiasi pengusaha.

“Kami berharap terbangun hubungan kolaboratif yang kuat, saling mendukung, dan saling menguatkan antara Lampung dan Jawa Tengah,” ujarnya.

Ia menambahkan, Jawa Tengah kerap menjadi rujukan nasional dalam pengelolaan investasi dan pengembangan kawasan industri. Dalam berbagai pertemuan dengan pemerintah pusat, provinsi tersebut sering dijadikan contoh, terutama terkait masuknya investasi, keamanan, dan dukungan kawasan industri.

Di luar 11 kerja sama baru ini, Jawa Tengah dan Lampung sebelumnya juga telah menjalin kolaborasi pada 2025 di sejumlah bidang, seperti koperasi dan UMKM, layanan sosial, serta perdagangan komoditas pangan, termasuk cabai rawit dan bawang merah.

Artikel Jateng Lampung Teken 11 Kerja Sama, Nilai Transaksi Tembus Rp832 Miliar per Tahun pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah, Widi Hartanto, menyampaikan bahwa berdasarkan data periode 2022–2024, luas lahan kritis di provinsi ini sebelumnya tercatat sekitar 392 ribu hektare. Saat ini, angkanya menyusut menjadi 317.629 hektare.

Pernyataan tersebut disampaikan Widi dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang digelar di Kantor DLHK Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin (15/12).

Ia menilai capaian tersebut sebagai hasil positif, namun menegaskan bahwa upaya pemulihan harus terus dilanjutkan, terutama melalui optimalisasi program perhutanan sosial yang melibatkan masyarakat.

“Terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap luasan lahan kritis di Jawa Tengah, dan ini perlu terus kita dorong,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menambahkan bahwa perhutanan sosial tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar hutan, tetapi juga harus tetap menjaga fungsi ekologis kawasan hutan.

Menurutnya, pengelolaan hutan berbasis perhutanan sosial perlu disertai pendampingan menyeluruh agar pemanfaatan lahan tidak mengabaikan peran hutan sebagai penjaga keseimbangan lingkungan.

“Pendekatan perhutanan sosial tidak boleh mengesampingkan fungsi kawasan hutan itu sendiri,” katanya.

Sumarno juga mendorong penerapan skema pemanfaatan lahan yang terukur, antara lain dengan komposisi 50 persen tanaman keras, 30 persen tanaman keras produktif seperti buah-buahan, serta 20 persen tanaman semusim.

Dengan pola tersebut, ia optimistis pemulihan lahan kritis dapat berjalan seiring dengan peningkatan ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian hutan di Jawa Tengah agar tetap berfungsi sebagai penopang ekosistem alam.

Artikel Lahan Kritis di Jawa Tengah Menyusut 75 Ribu Hektare dalam Tiga Tahun pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Acara pelantikan turut dihadiri Kepala Kanreg III BKN Bandung, Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM, para kepala perangkat daerah, direktur RSUD, serta para camat.

Dalam sambutannya, Rudy menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas terselenggaranya pelantikan tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh pegawai yang baru dikukuhkan merupakan bagian penting dalam pembangunan Kabupaten Bogor.

“Sebanyak 9.687 pegawai telah resmi dilantik, dan ini menjadi pelantikan pegawai paruh waktu terbesar di Indonesia pada level kabupaten/kota,” ujar Rudy.

Rudy juga menyampaikan terima kasih kepada para pegawai yang telah dilantik, sekaligus memastikan bahwa proses penetapan bagi pegawai lainnya akan segera dilanjutkan. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak akan melupakan kontribusi para pegawai yang telah bekerja untuk kemajuan daerah.

“Kami berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan seluruh pegawai yang telah mengabdikan diri bagi pembangunan Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa pelantikan ini menjadi langkah awal menuju implementasi kebijakan nasional pada 2026. Sesuai arahan Badan Kepegawaian Negara (BKN), pegawai paruh waktu akan diangkat menjadi ASN dengan status PPPK.

“Untuk tahap pertama di tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bogor mendapat kuota 4.500 pegawai,” jelas Rudy.

Meskipun demikian, Rudy menuturkan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kesiapan anggaran kepada BKN jika seluruh pegawai paruh waktu diminta untuk diangkat sekaligus.

“Selamat bergabung. Mari kita mengabdi bersama untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Dari Bogor untuk Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kanreg III BKN Bandung, Wahyu, menyampaikan selamat kepada para pegawai yang baru dilantik dan menegaskan bahwa mereka kini telah berstatus Aparatur Sipil Negara. Nomor Induk PPPK juga telah diterbitkan dan tercatat dalam sistem ASN Digital BKN.

“Status ASN harus dibuktikan dengan etos kerja, integritas, dan pelayanan terbaik. Bangun jiwa melayani, jadilah ASN yang adaptif, kolaboratif, inovatif, dan berintegritas,” ujarnya.

Wahyu juga menyebut Kabupaten Bogor sebagai salah satu dari 13 instansi di Jawa Barat yang telah menjalankan Manajemen Talenta ASN secara nyata dan menjadi rujukan bagi daerah lain. Ia mengajak seluruh ASN baru menjaga citra positif daerah dengan meningkatkan kolaborasi serta pelayanan publik.

“Gunakan media sosial untuk hal-hal positif. Bangun branding institusi Kabupaten Bogor. Perkuat komunikasi antar-OPD agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” tuturnya.

Artikel Terbesar Se-Indonesia, 9.687 PPPK Paruh Waktu Resmi Dilantik Bupati Bogor pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Jumlah tersebut meningkat dari rencana awal yang hanya mencakup 53 lokasi, dan ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2025. “Saat ini proses terus berjalan. Ada sekitar 35 lokasi tambahan yang sedang dikaji kelayakannya, dan lebih dari 30 kemungkinan akan disetujui,” ujar Gus Ipul usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di kantor Kementerian Sosial, Selasa (20/5/2025).

Menurut Gus Ipul, jika Kementerian PUPR menyatakan lokasi-lokasi tambahan tersebut layak, maka total siswa yang tertampung bisa mencapai 10.000 anak. “Setiap sekolah punya kapasitas berbeda, ada yang bisa menampung 100 siswa, ada juga yang masih 50. Mudah-mudahan jumlah sekolah bisa terus bertambah dari 65 yang sudah ada,” tambahnya.

Dukungan Lintas Kementerian dan Daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap program ini dengan mendorong koordinasi aktif bersama pemerintah daerah. Tito menekankan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat sangat erat kaitannya dengan kesiapan infrastruktur di daerah, mulai dari lahan, perizinan, akses jalan, air hingga listrik.

“Pemerintah daerah juga harus siap dari sisi SDM, seperti ketersediaan guru dan murid. Jadi sinergi dengan pemda sangat penting,” katanya.

Tito menyebut, hingga saat ini telah masuk 351 usulan lokasi dari 24 provinsi dan 298 kabupaten/kota. Namun demikian, usulan tersebut masih akan diverifikasi kelayakannya. “Namanya usulan, tentu kita harus cek dulu apakah memenuhi kriteria atau tidak,” jelasnya.

Syarat utama lahan adalah bebas dari sengketa dan memiliki akses yang memadai. Pengecekan dilakukan oleh tim lintas kementerian, termasuk dari Kemensos, Kemendagri, dan Kementerian PUPR. “Banyak daerah yang mengusulkan, tapi lahan dan bangunannya belum memenuhi syarat. Jadi kami minta agar mereka mengajukan alternatif lokasi,” tambah Tito.

Pihak Kemendagri juga akan mengeluarkan surat edaran ke kepala daerah untuk mendukung program ini. Bila perlu, pemerintah daerah bisa menerbitkan peraturan daerah (perda) sebagai dasar hukum pengelolaan aset untuk sekolah rakyat. “Aset tetap milik pemda, tapi bisa dipinjampakaikan kepada Kemensos,” katanya.

Optimisme Pemerintah dan Dukungan Masyarakat

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menyatakan bahwa pemerintah optimis program Sekolah Rakyat akan mulai berjalan pada Juli 2025, berkat kerja sama semua pihak—baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

“Kami mohon dukungan dari semua elemen. Pemerintah bekerja keras, tapi keberhasilan program ini juga membutuhkan keterlibatan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Juri, Sekolah Rakyat adalah upaya nyata pemerintah untuk menghapus kemiskinan lewat pendidikan. “Mari kita bekali anak-anak dari keluarga tidak mampu dengan pendidikan layak agar mereka bisa keluar dari rantai kemiskinan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh, menyampaikan rasa syukurnya atas dukungan luas yang diterima program ini. Ia menyebutkan bahwa ke depannya, Sekolah Rakyat akan menggunakan sistem digital untuk mendukung operasionalnya—termasuk dalam pengelolaan manajemen, absensi, hingga kurikulum.

“Semua ini bisa terwujud karena semangat kolaborasi antar kementerian. Ini sejalan dengan visi Presiden untuk mengangkat harkat masyarakat miskin melalui akses pendidikan,” pungkasnya.

Artikel Program Sekolah Rakyat Diperluas, Pemerintah Targetkan 10.000 Siswa pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Di Indonesia, saat ini kita memiliki 27.000 aplikasi yang tersebar di seluruh kementerian/lembaga dan instansi. Apabila masyarakat Indonesia diharuskan mengunduh satu per satu aplikasi tersebut, kapasitas RAM dan memori handphone kebanyakan masyarakat kita tidak akan mampu menginstall seluruhnya,” ungkap Yusharto.

Yusharto menambahkan banyaknya aplikasi yang ada disebabkan prinsip yang keliru dalam berinovasi, yakni satu inovasi satu aplikasi. Prinsip tersebut perlu diluruskan, sehingga ke depan daerah dapat menciptakan inovasi yang lebih efektif tanpa perlu aplikasi baru.

Indonesia saat ini tengah memasuki era digital government yang ditandai dengan lahirnya GovTech. Aplikasi ini diarahkan untuk mendukung keterpaduan dan keselarasan layanan publik agar lebih mudah diakses masyarakat.

Di lain sisi, sejumlah daerah juga telah mengembangkan super platform atau portal layanan publik yang terintegrasi, misalnya di Jakarta terdapat Jakarta Kini (JAKI), Sapa Warga di Jawa Barat, Jogja Smart Service (JSS) di Yogyakarta, Layanan Tangerang Live di Kota Tangerang, Tahu Sumedang di Sumedang, Bantul Pedia di Bantul, dan sebagainya.

“Ini menandakan Pemda sudah mulai berkomitmen mengurangi jumlah aplikasi, dengan menurunkan ego sektoral antarperangkat daerah dan lebih mengedepankan prinsip efisiensi pelayananan yang terintegrasi,”imbuhnya yang dikutip dari laman kemendagri.

Seiring tren pelaporan inovasi daerah yang semakin meningkat, daerah diharapkan dapat terus memastikan keberlanjutan inovasi yang sudah ada dengan menerapkan metode replikasi. Upaya replikasi tidak hanya akan meningkatkan pelaporan inovasi, tetapi juga dapat memperkuat ekosistem inovasi di daerah.

“Untuk menghadirkan inovasi  yang tepat, pemerintah perlu berinisiatif untuk memetakan dan menggali khazanah dan potensi-potensi yang belum dimanfaatkan dengan maksimal,” tutupnya.

Artikel Pemerintah Daerah Harus Berinovasi Tanpa Ciptakan Aplikasi Baru pertama kali tampil pada Katafoto.id.