Semarang – Luas lahan kritis di Jawa Tengah menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Total area yang berhasil dipulihkan mencapai sekitar 75 ribu hektare, seiring penguatan pelaksanaan program perhutanan sosial di berbagai wilayah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah, Widi Hartanto, menyampaikan bahwa berdasarkan data periode 2022–2024, luas lahan kritis di provinsi ini sebelumnya tercatat sekitar 392 ribu hektare. Saat ini, angkanya menyusut menjadi 317.629 hektare.
Pernyataan tersebut disampaikan Widi dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang digelar di Kantor DLHK Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin (15/12).
Ia menilai capaian tersebut sebagai hasil positif, namun menegaskan bahwa upaya pemulihan harus terus dilanjutkan, terutama melalui optimalisasi program perhutanan sosial yang melibatkan masyarakat.
“Terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap luasan lahan kritis di Jawa Tengah, dan ini perlu terus kita dorong,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menambahkan bahwa perhutanan sosial tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar hutan, tetapi juga harus tetap menjaga fungsi ekologis kawasan hutan.
Menurutnya, pengelolaan hutan berbasis perhutanan sosial perlu disertai pendampingan menyeluruh agar pemanfaatan lahan tidak mengabaikan peran hutan sebagai penjaga keseimbangan lingkungan.
“Pendekatan perhutanan sosial tidak boleh mengesampingkan fungsi kawasan hutan itu sendiri,” katanya.
Sumarno juga mendorong penerapan skema pemanfaatan lahan yang terukur, antara lain dengan komposisi 50 persen tanaman keras, 30 persen tanaman keras produktif seperti buah-buahan, serta 20 persen tanaman semusim.
Dengan pola tersebut, ia optimistis pemulihan lahan kritis dapat berjalan seiring dengan peningkatan ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian hutan di Jawa Tengah agar tetap berfungsi sebagai penopang ekosistem alam.