 baru beroperasi untuk memudahkan akses layanan publik yang cepat dan terintegrasi.){kind=link}
Jakarta – Pemerintah terus memperluas akses layanan publik melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah. Dalam waktu dekat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini meresmikan delapan MPP baru yang diharapkan semakin memudahkan masyarakat mendapatkan layanan dari berbagai instansi dalam satu lokasi.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, mengatakan penambahan delapan MPP tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi layanan dan penyederhanaan proses administrasi.
“Peresmian delapan MPP pada semester pertama 2026 ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan proses layanan, integrasi layanan lintas sektor, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan,” kata Otok, Senin (15/6).
Dengan peresmian tersebut, jumlah MPP di Indonesia akan bertambah dari 305 menjadi 313 unit yang tersebar di berbagai wilayah. Delapan MPP yang akan diresmikan berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Paser, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Halmahera Selatan.
Menurut Otok, bertambahnya jumlah MPP di daerah juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan yang terintegrasi bagi masyarakat.
Selain memperluas jaringan layanan, pemerintah juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bertugas di MPP. Penguatan kapasitas SDM dinilai penting untuk memastikan pelayanan yang diberikan semakin efektif, responsif, dan inklusif.
Otok menegaskan bahwa kompetensi petugas operasional MPP terus ditingkatkan agar tidak hanya mampu menjalankan layanan secara teknis, tetapi juga memiliki pemahaman yang baik terhadap kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan.
Melalui penguatan infrastruktur layanan dan peningkatan kualitas SDM, pemerintah berharap kehadiran MPP dapat memberikan pengalaman pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan nyaman bagi masyarakat di seluruh Indonesia.