katafoto, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan lima persoalan kewilayahan yang menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Sejumlah persoalan tersebut mencakup relokasi pedagang sayur, penanganan banjir, pembangunan fasilitas kesehatan, hingga penertiban bangunan tanpa izin.
Keputusan itu disampaikan Pramono setelah menggelar rapat terbatas bersama jajaran terkait di Kecamatan Kramat Jati, Jumat (13/11).
Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah penataan kawasan Kramat Jati, khususnya keberadaan pedagang sayur yang belum menempati lokasi relokasi yang telah disiapkan pemerintah daerah.
Pramono meminta para pedagang yang masih bertahan di lokasi lama segera pindah ke tempat yang disediakan Pemprov DKI. Meski demikian, ia menekankan agar proses pemindahan dilakukan dengan pendekatan humanis dan mengedepankan dialog.
“Karena ini sudah 60 tahun lebih yang terjadi dan kemudian selalu kembali dan sebagainya, saya minta untuk penanganan kali ini benar-benar humanis, membuka ruang dialog yang terbuka seluas-luasnya. Tetapi prinsipnya, esensinya, saya sudah memutuskan semuanya harus masuk ke dalam dan harus pindah untuk membuat Kramat Jati menjadi lebih baik,” ujar Pramono.
Persoalan kedua berkaitan dengan upaya mengurangi risiko banjir. Pramono menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta untuk segera melakukan pengerukan sedimentasi di bawah Tol Jagorawi Kilometer 3.
Pelaksanaan pengerukan akan dikoordinasikan dengan PT Jasa Marga sebagai pengelola fasilitas tersebut. Pemprov DKI menargetkan pekerjaan itu dapat diselesaikan sebelum musim hujan tiba.
Selanjutnya, pemerintah daerah menyetujui rencana pembangunan puskesmas pembantu (pustu) di wilayah Cawang. Untuk merealisasikan proyek tersebut, anggaran akan diusulkan dalam perencanaan tahun 2027, sementara pembangunan fisiknya ditargetkan dimulai pada 2028.
“Karena bagaimanapun, seperti yang berulang kali saya sampaikan, Pemerintah Jakarta dalam hal yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan bantalan sosial, kita harus menangani secara serius dan sungguh-sungguh untuk perbaikan di Jakarta,” tegasnya.
Masalah keempat yang masuk dalam agenda penanganan adalah keberadaan tujuh bangunan permanen tanpa izin di atas aset milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta.
Pemprov DKI akan menempuh prosedur penertiban dengan mengirimkan surat peringatan pertama, kedua, hingga ketiga. Jika pemilik atau pihak yang menggunakan bangunan tidak mengindahkan peringatan tersebut, pemerintah akan melanjutkan proses penertiban.
Sementara itu, persoalan kelima menyangkut percepatan pengadaan tanah untuk mendukung normalisasi Kali Ciliwung, khususnya di segmen Cililitan dan Cawang.
Pramono meminta jajaran Pemprov DKI memperkuat koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Langkah ini diperlukan agar proses pembebasan lahan dan penerbitan penetapan lokasi (penlok) dapat segera dituntaskan.
“Sekali lagi, saya melihat dan juga merasa bahwa pembahasan di tingkat kecamatan ini banyak hal yang bisa diselesaikan secara langsung dan kemudian ditindaklanjuti,” tandas Pramono.