katafoto, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pegawai dan pembayaran pensiun aparatur negara mencapai Rp480,2 triliun hingga 31 Oktober 2026. Pemerintah memastikan anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi hak keuangan aparatur negara, termasuk pensiunan PNS, prajurit TNI, anggota Polri, hingga tunjangan profesi guru non-PNS.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, dari total realisasi tersebut, anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk pembayaran manfaat pensiun mencapai Rp159,8 triliun.
Dana tersebut disalurkan kepada para pensiunan aparatur negara di seluruh Indonesia, baik dari instansi pusat maupun pemerintah daerah.
“36 persen dari pembayaran pensiun tersebut adalah untuk pegawai PNS pusat, TNI dan juga Polri dan 64 persen dari pembayaran pensiun tersebut adalah membayari pensiunan PNS daerah,” ungkap Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11).
Pemerintah Pastikan Pembayaran Pensiun Tepat Waktu
Suahasil menegaskan, pemerintah berupaya menjaga kelancaran penyaluran manfaat pensiun sebagai bagian dari pemenuhan hak para aparatur negara yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya.
Menurut dia, disiplin dalam pengelolaan anggaran juga tercermin dari komitmen pemerintah membayarkan hak pensiunan sesuai jadwal.
“Manfaat pensiunnya kita bayarkan tepat waktu,” terangnya.
Selain untuk pensiunan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran belanja pegawai bagi tenaga pendidik. Hingga akhir Oktober 2026, realisasi pos belanja pegawai tersebut tercatat sebesar Rp320,4 triliun.
TPG Guru Non-PNS Masuk Belanja Pegawai
Dalam kesempatan tersebut, Suahasil turut menjelaskan bahwa belanja pegawai mencakup pembayaran tunjangan profesi guru (TPG), termasuk bagi tenaga pendidik non-PNS.
“Pembayaran TPG, tunjangan profesi guru untuk guru-guru non-PNS juga dibayarkan dan dicatat di dalam akun belanja pegawai ini,” tutur Suahasil.
Ia juga menyampaikan penghormatan kepada para pensiunan aparatur negara atas pengabdian mereka selama bertugas melayani masyarakat dan ikut membangun pemerintahan.
Pemerintah, lanjutnya, berupaya memastikan seluruh hak keuangan pensiunan dapat diterima sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.
Dengan realisasi belanja pegawai dan pembayaran pensiun yang mencapai Rp480,2 triliun hingga Oktober 2026, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga pemenuhan hak aparatur negara, baik yang masih aktif bertugas maupun yang telah memasuki masa purna tugas.