katafoto, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memaparkan prosedur konstitusional yang harus ditempuh apabila Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Yusril menjelaskan, proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong akan melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Lembaga tersebut nantinya meminta Presiden Prabowo Subianto mengusulkan dua nama calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran.
Setelah menerima usulan beserta dokumen persyaratan kedua kandidat, MPR akan menyelenggarakan pemilihan wakil presiden dalam batas waktu 60 hari.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” jelas Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11).
Meski demikian, Yusril menegaskan pengunduran diri Gibran harus diawali dengan penyampaian surat resmi kepada MPR RI. Menurutnya, pernyataan tertulis diperlukan sebagai dasar proses pemberhentian dari jabatan yang diperoleh melalui pemilihan rakyat tersebut.
Dia mengingatkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh masyarakat serta mengucapkan sumpah jabatan di hadapan MPR. Karena itu, mekanisme pemberhentian keduanya harus mengikuti ketentuan konstitusi dan tata tertib MPR.
“Jadi kalau proses pemberhentian presiden itu, wakil presiden maupun Presiden itu dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sepanjang konstitusi kita maupun tatib MPR bunyinya seperti itu,” ujarnya.
Yusril menambahkan, setelah surat pengunduran diri diterima, MPR dapat menggelar sidang untuk menyampaikan adanya kekosongan jabatan wakil presiden. Selanjutnya, lembaga tersebut mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo agar mengajukan dua kandidat pengganti Gibran berikut dokumen persyaratannya.
“Mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya, permintaan berhentinya, maka dengan sendirinya akan, sekaligus MPR akan menulis surat kepada Presiden memberitahu bahwa ada kekosongan wakil presiden lalu presiden diminta untuk mengajukan dua nama dengan persyaratan-persyaratannya untuk disampaikan kepada MPR,” tutur Yusril.
Kendati telah memaparkan prosedur tersebut, Yusril memilih tidak berspekulasi mengenai kemungkinan terjadinya pergantian wakil presiden. Dia menyatakan masih akan mencermati perkembangan situasi politik dalam beberapa hari ke depan.
“Apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang kita tunggu aja perkembangannya. Saya enggak mau mendahului keadaan,” katanya.
Di sisi lain, Yusril memastikan Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden hingga saat ini. Menurutnya, selama belum ada pengunduran diri yang resmi maupun keputusan pemberhentian melalui mekanisme yang berlaku, kedudukan Gibran tidak berubah.
Dia juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Gibran tidak serta-merta mengakhiri masa jabatannya sebagai wakil presiden.
“Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden. Tapi sampai satu keadaan di mana apa namanya berhenti atau diberhentikan,” pungkas Yusril.