Petugas mengendarai sepeda motor yang diduga milik Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, IBM (Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025), HS (Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021-Februari 2025), GAH (Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang) yang disita KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/8/2025). (katafoto/Dodi)

Deretan sepeda motor yang diduga milik Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, IBM (Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025), HS (Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021-Februari 2025), GAH (Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang) yang disita KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/8/2025). (katafoto/Dodi)

Deretan kendaraan roda empat yang diduga milik Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, IBM (Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025), HS (Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021-Februari 2025), GAH (Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang) yang disita KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/8/2025). (katafoto/Dodi)

Deretan kendaraan roda empat yang diduga milik Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, IBM (Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025), HS (Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021-Februari 2025), GAH (Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang) yang disita KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/8/2025). (katafoto/Dodi)

Deretan kendaraan roda empat yang diduga milik Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, IBM (Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025), HS (Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021-Februari 2025), GAH (Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang) yang disita KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/8/2025). (katafoto/Dodi)

Deretan kendaraan roda empat yang diduga milik Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, IBM (Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025), HS (Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021-Februari 2025), GAH (Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang) yang disita KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/8/2025). (katafoto/Dodi)

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 22 kendaraan mewah dalam operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel, pada Kamis (21/8) dini hari.

Puluhan kendaraan itu diduga merupakan bagian dari barang bukti tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap sejumlah pengusaha dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.

Juru bicara KPK mengungkapkan, dari total 22 kendaraan yang diamankan, 15 di antaranya merupakan mobil mewah dan tujuh sisanya motor gede. KPK menduga aset tersebut kuat terkait praktik pemerasan yang dilakukan Noel bersama sejumlah pihak di lingkungan Kemenaker.

Rinciannya, sebanyak 12 mobil diamankan dari tangan IBM, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 periode 2022–2025. Sementara satu mobil disita dari SB, Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 periode 2020–2025. Sedangkan satu unit lainnya berasal dari Noel.

Untuk kendaraan roda dua, sebanyak enam motor disita dari IBM, dan satu unit motor mewah lainnya diamankan dari Immanuel Ebenezer sendiri.

Penyitaan ini merupakan bagian dari langkah lanjutan KPK setelah OTT yang menjerat sejumlah pejabat terkait dugaan korupsi dalam pengurusan sertifikasi K3. Lembaga antirasuah itu masih mendalami aliran dana dan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Artikel KPK Bongkar 22 Kendaraan Mewah Hasil Pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Banyak keluhan dari kawasan industri mengenai aksi premanisme di sekitar pabrik. Kami berharap kebijakan yang diterapkan di Jawa Barat ini bisa menjadi acuan bagi daerah lain di Indonesia,” ujar Immanuel usai meresmikan PT Ultimate Noble Indonesia di Garut, Senin (3/3).

Selain itu, ia juga menyatakan dukungan terhadap langkah gubernur dalam memberantas praktik percaloan tenaga kerja. “Kami akan memastikan bahwa perusahaan outsourcing tidak membebankan biaya tambahan yang tidak resmi kepada para calon pekerja,” tegasnya.

Immanuel menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.

“Ketika industri dapat beroperasi tanpa gangguan di luar urusan operasional mereka, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin kuat. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan usaha yang aman dan nyaman bagi dunia industri,” tuturnya dikutip dalam keterangan tertulis.

10 Ribu Lapangan Kerja Baru di Sektor Sepatu dan Sandal

PT Ultimate Noble Indonesia diproyeksikan membuka sekitar 10 ribu lapangan kerja baru di sektor produksi sepatu dan sandal. Acara peresmian perusahaan ini dihadiri oleh Gubernur Jabar, Kapolda Jabar, Bupati Garut, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk memastikan lingkungan industri bebas dari aksi premanisme. “Saya akan menginstruksikan kepada seluruh kepala desa di Jawa Barat agar tidak meminta sumbangan kepada pabrik-pabrik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa segala bentuk pemungutan dana yang tidak sesuai dengan aturan akan ditertibkan. “Perusahaan sudah memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kepada negara. Oleh karena itu, tidak boleh ada pungutan tambahan yang bersifat ilegal,” tegasnya.

Dedi juga menyoroti anggapan keliru yang berkembang di masyarakat bahwa pabrik dapat dijadikan sumber dana tanpa batas. “Tidak semua permintaan dari pihak tertentu bisa dipenuhi dalam anggaran perusahaan. Oleh karena itu, praktik-praktik yang membebani dunia usaha ini harus dihentikan,” tandasnya.

Pemerintah Provinsi Jabar Bangun Lebih Banyak BLK

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, Pemerintah Provinsi Jabar berkomitmen untuk membangun lebih banyak Balai Latihan Kerja (BLK). “Kami ingin memastikan bahwa pabrik-pabrik tidak perlu lagi membangun BLK sendiri, karena nantinya akan difasilitasi oleh pemerintah daerah,” jelasnya.

Artikel Pemprov Jabar Bakal Tindak Premanisme di Kawasan Industri, Ini Tanggapan Wamenaker pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Pria yang akrab disapa Noel itu mengatakan bahwa pemerintah siap mendukung para pekerja, terutama yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan akibat krisis bahan baku. Hingga saat ini, krisis tersebut telah menyebabkan 2.500 pekerja PT Sritex dirumahkan sementara.

“Saya tegaskan, kami akan selalu berada di garis depan untuk memperjuangkan nasib para pekerja Sritex,” ujar Noel dalam keterangan resmi pada Minggu (17/11)

Menanggapi isu yang beredar, Noel menjelaskan bahwa sebagian besar pekerja PT Sritex tidak di-PHK, melainkan dirumahkan sementara karena penghentian sementara produksi akibat kekurangan bahan baku. Ia menekankan pentingnya memahami perbedaan antara PHK dan dirumahkan untuk menghindari kesalahpahaman.

“Jangan salah definisi soal itu. Masyarakat perlu memahami mana yang disebut PHK dan mana yang hanya dirumahkan,” jelasnya.

Meski demikian, Noel menegaskan bahwa jika keputusan PHK harus diambil, pemerintah akan memastikan proses tersebut berjalan sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

“Kami memahami bahwa isu PHK membawa dampak besar bagi para pekerja dan keluarga mereka. Oleh karena itu, kami pastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi sesuai undang-undang,” tambahnya.

PT Sritex, sebagai salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, saat ini tengah menghadapi tantangan berat akibat krisis bahan baku. Kondisi ini secara langsung berdampak pada keberlangsungan pekerjaan ribuan karyawannya.

Noel menyampaikan apresiasi atas solidaritas para pekerja PT Sritex yang tetap optimis di tengah tantangan ini. Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), akan terus berkoordinasi dengan manajemen PT Sritex dan pihak terkait untuk menemukan solusi terbaik.

“Pemerintah akan mencari langkah konkret demi keberlanjutan operasional perusahaan serta menjaga kesejahteraan para pekerja,” pungkas Noel.

Komitmen ini diharapkan mampu memberikan kepastian dan perlindungan kepada pekerja PT Sritex, sekaligus menjadi dorongan bagi perusahaan untuk segera bangkit dari krisis yang sedang dihadapi.

Artikel Wamenaker Pastikan Hak Pekerja PT Sritex Tetap Terlindungi di Tengah Krisis pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas dedikasi dan kontribusi Afriansyah Noor dalam memajukan bidang ketenagakerjaan di Indonesia. 

“Dengan penuh rasa hormat, saya menerima gelar kehormatan ini sebagai dorongan besar dalam menjalankan tugas saya di bidang ketenagakerjaan, untuk kepentingan masyarakat dan negara,” ujar Afriansyah Noor, di Pendopo Agung Kraton Surakarta, Sabtu (6/7/2024). 

Afriansyah mengatakan, sejak dilantik sebagai Wakil Menteri pada Juni 2022, ia selalu memberikan dedikasi untuk membantu Menteri Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan pemerintahan.

“Saya berjanji untuk terus berkomitmen dalam menciptakan keadilan sosial dan kemajuan ekonomi bagi seluruh pekerja Indonesia,” tegasnya, dikutip dari laman kemnaker.

Pria yang akrab disapa Ferry lahir pada 20 April 1972, anak dari pasangan Fauzi Noor (ayah) dan Upik Tando (ibu) yang berasal dari Sumatera Barat. Ibunya merupakan anak dari Sidi Tando, pengusaha Indonesia terkemuka pada era 1950-an. Afriansyah Noor menghabiskan masa kecilnya di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.

Artikel Wamenaker Afriansyah Noor Dianugerahi Gelar Kehormatan Kanjeng Pangeran pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.