Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widiastuti, menekankan pentingnya fokus program pada daerah yang benar-benar membutuhkan, khususnya wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi.

“Sekarang kita targeted ke anak-anak yang memang kekurangan gizi. Harapannya program ini benar-benar menyasar daerah yang membutuhkan,” ujar Dini di Jakarta Selatan, Rabu (22/4).

Ia menjelaskan, selama ini Plan Indonesia banyak menjalankan program di wilayah 3T yang masih menghadapi persoalan serius terkait stunting. Menurutnya, tingkat prevalensi stunting di daerah tersebut cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah di Pulau Jawa yang relatif lebih berkembang.

“Kami bekerja di daerah 3T, yaitu prevalensi stunting masih tinggi dibandingkan daerah lain, terutama di Jawa,” jelasnya dikutip dari laman berita satu. 

Dini menambahkan, tantangan di wilayah 3T tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga persoalan mendasar seperti sanitasi dan akses air bersih. Kedua aspek ini dinilai menjadi hambatan utama dalam upaya menurunkan angka stunting.

“Masalah sanitasi dan akses air bersih masih menjadi kendala besar. Padahal daerah-daerah ini sangat membutuhkan program seperti MBG,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menilai masih terbuka peluang untuk menyempurnakan implementasi program MBG sebagai program nasional. Dini berharap, program tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

“Belum terlambat untuk memperbaiki program ini. Harapannya, MBG tidak hanya memenuhi gizi anak, tetapi juga mendorong pengembangan ekonomi lokal, terutama sektor pertanian,” pungkasnya.

Artikel Stunting Masih Tinggi, Plan Indonesia Soroti Program Makan Bergizi Gratis pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Program ini sejalan dengan arah kebijakan ketenagalistrikan yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, yang menekankan pemerataan dan keberlanjutan energi.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot, menegaskan bahwa program Lisdes merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat pelosok. “Akses listrik bukan sekadar menghadirkan penerangan. Ini membuka kesempatan belajar, mendorong produktivitas ekonomi, serta meningkatkan layanan kesehatan. Melalui Lisdes 2025–2029, manfaat tersebut akan benar-benar dirasakan hingga desa-desa terjauh,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/9).

Kombinasi On Grid dan Off Grid

Menghadapi tantangan geografis di wilayah 3T, pemerintah menerapkan dua pendekatan. Desa yang dekat dengan jaringan PLN akan menggunakan sambungan on grid, sementara daerah terpencil akan mendapat solusi off grid, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Sebagai langkah awal, Presiden Joko Widodo bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Juni 2025 lalu meresmikan 55 pembangkit listrik energi terbarukan, terdiri atas PLTP dan PLTS, dengan total kapasitas 379,7 Megawatt yang tersebar di 15 provinsi. Proyek ini menjadi fondasi percepatan elektrifikasi di desa-desa.

Hingga pertengahan 2025, pembangunan dan uji coba beberapa proyek PLTS perdesaan sudah berlangsung. Ribuan rumah tangga pun mulai menikmati sambungan listrik perdana. Sementara itu, rasio elektrifikasi nasional pada akhir 2024 telah menyentuh 99,83 persen, sehingga fokus lima tahun ke depan adalah menuntaskan desa-desa yang masih belum terjangkau listrik.

Dampak Sosial dan Ekonomi

“Lisdes 2025–2029 bukan hanya soal menyalakan lampu di rumah-rumah warga. Ini tentang menghadirkan energi berkeadilan, mendorong ekonomi desa, hingga mengurangi emisi karbon melalui pemanfaatan EBT, khususnya PLTS yang cepat dibangun dan ramah lingkungan,” lanjut Yuliot.

Hingga akhir 2024, tercatat sebanyak 83.693 desa dan kelurahan di Indonesia telah teraliri listrik. Selain itu, melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), Kementerian ESDM bersama PLN menyalurkan lebih dari 367 ribu sambungan listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu pada periode 2022–2024.

Artikel Wilayah 3T Tak Lagi Gelap, Pemerintah Janji Listrik Masuk Desa dalam 5 Tahun pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Penegasan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Laksmi Dewi, dalam acara Dialog Kebijakan bersama media yang digelar di Jakarta, Jumat (18/7).

“Tidak ada kurikulum baru, dan tidak ada perubahan nama. Yang masih berlaku adalah Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Untuk daerah 3T, K13 masih dapat digunakan sampai tahun ajaran 2026–2027,” ujar Laksmi.

Ia juga meluruskan pemahaman mengenai istilah deep learning. Menurutnya, deep learning bukanlah kurikulum baru, melainkan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap materi, bukan sekadar kuantitas.

Pendekatan ini bertujuan mendorong pembelajaran yang lebih bermakna, mengembangkan karakter, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa. “Materi pelajaran tidak perlu terlalu banyak, yang penting siswa betul-betul memahami, meresapi, dan menikmati prosesnya,” jelasnya.

Konsep ini diadaptasi dari sistem pendidikan sejumlah negara seperti Australia, Kanada, dan Swedia, yang terbukti mampu meningkatkan kualitas lulusan dan relevansi pendidikan.

Untuk mendukung penerapan deep learning, BSKAP bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) serta Pendidikan Guru (PG) telah menyiapkan sekitar 200 narasumber nasional. Mereka akan melatih para guru secara bertahap melalui metode pelatihan berantai (cloning) dan webinar daring.

“Sosialisasi tidak bisa dilakukan sekaligus. Kami sudah mulai dari Aceh hingga Papua,” ungkap Laksmi.

Ia menjelaskan, tujuan akhir dari pendekatan ini adalah membentuk profil lulusan dengan delapan kompetensi utama, yakni: keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME, kewarganegaraan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis.

Menurut Laksmi, pendekatan ini merupakan upaya konkret untuk menjawab tantangan schooling without learning atau pembelajaran yang tidak berdampak meski anak mengikuti pendidikan formal.

“Secara konsep, pendekatan ini menjanjikan. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada banyak faktor—terutama peran guru, dukungan keluarga, serta lingkungan belajar yang kondusif,” tutupnya.

Artikel Kemendikdasmen: Tidak Ada Kurikulum Baru, K13 dan Merdeka Masih Berlaku pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menegaskan bahwa ASDP bukan sekadar operator jasa penyeberangan, tetapi juga berperan sebagai motor pembangunan nasional. “Kami tak hanya menyediakan transportasi laut. ASDP hadir sebagai bagian dari solusi dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, mendukung distribusi logistik, membuka keterisolasian kawasan 3T, serta mempercepat pengembangan destinasi wisata yang berdaya saing,” ujarnya.

Saat ini, ASDP mengoperasikan lebih dari 300 lintasan ferry jarak pendek yang menghubungkan wilayah strategis di Indonesia, termasuk rute utama Merak–Bakauheni yang menjadi jalur vital antara Pulau Jawa dan Sumatera. Selain itu, ASDP juga mengelola dua lintasan jarak jauh (Long Distance Ferry/LDF), yakni Balikpapan–Parepare dan Jangkar–Lembar, untuk memperkuat distribusi logistik lintas pulau.

Menjangkau Wilayah 3T Lewat Lintasan Perintis

Dalam rangka mendukung keterhubungan wilayah terpencil, ASDP mengelola sekitar 210 lintasan perintis dengan armada 83 kapal, sesuai amanat Permenhub No. PM 60 Tahun 2021. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan subsidi angkutan perintis senilai Rp450,4 miliar, sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak mobilitas warga di pelosok.

Heru menekankan bahwa layanan perintis bukan sekadar penugasan negara, melainkan wujud misi sosial untuk menghadirkan keadilan dalam akses transportasi laut. “Beberapa rute perintis kini telah berkembang dan beralih menjadi rute komersial, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi lokal,” jelasnya.

Sebagai bukti, pada tahun 2023 terdapat 10 rute perintis yang telah naik kelas menjadi layanan komersial karena peningkatan jumlah penumpang dan aktivitas ekonomi.

Pelabuhan sebagai Destinasi: Konsep Pariwisata Terpadu ala ASDP

Lebih dari sekadar titik transit, ASDP kini mengembangkan pelabuhan sebagai bagian dari ekosistem pariwisata terpadu. Konsep ini bertujuan mengintegrasikan pelabuhan dengan destinasi wisata unggulan dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Salah satu proyek strategis adalah Bakauheni Harbour City (BHC) di Lampung Selatan, yang dibangun di atas lahan seluas 160 hektare. Tak hanya menjadi jalur utama penyeberangan saat arus mudik, kawasan ini kini berkembang menjadi ruang publik modern, lengkap dengan Siger Market (pusat UMKM), galeri seni, dan amphitheater berkapasitas hingga 10.000 penonton.

“Pelabuhan kini tidak lagi hanya sekadar tempat naik-turun penumpang, tapi pintu masuk pertama menuju pengalaman wisata yang menyeluruh. Melalui konsep waterfront yang menyatu dengan ekonomi lokal, ASDP ingin menjadikan pelabuhan sebagai motor pertumbuhan, wadah pemberdayaan UMKM, dan pemantik daya saing pariwisata nasional,” pungkas Heru.

Artikel ASDP Dorong Pariwisata Waterfront dan Akses Transportasi 3T pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Acara pelepasan pada Rabu (26/2) di Jakarta dalam Ceremony Pembekalan dan Pelepasan Dai ke Wilayah 3T, Wilayah Khusus, dan Imam Diaspora Indonesia di Luar Negeri Tahun 2025. Seremoni ini ditandai dengan penyerahan bendera merah putih dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Abu Rokhmad kepada perwakilan dai yang akan bertugas.

Sejak 2022, Kemenag secara rutin mengirimkan dai ke wilayah 3T setiap Ramadan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam, memperkuat harmoni sosial berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal, serta membantu menyelesaikan persoalan sosial dan budaya di wilayah perbatasan.

Tahun ini, cakupan program diperluas dengan pengiriman lima dai ke luar negeri, yakni ke Australia, Jerman, dan Selandia Baru. Para pendakwah yang ditugaskan di luar negeri merupakan pemenang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat nasional dan diharapkan dapat memberikan layanan keagamaan bagi komunitas Muslim Indonesia di negara-negara tersebut.

Pengabdian Dai: Tantangan dan Harapan

Abu Rokhmad mengapresiasi semangat dan dedikasi para dai yang rela meninggalkan keluarga selama Ramadan demi menjalankan tugas dakwah.

“Sebanyak 1.000 dai yang siap berpisah sementara dengan keluarga ini menunjukkan pengabdian luar biasa. Perjalanan mereka penuh tantangan, tetapi juga penuh pahala yang besar,” ujar Abu Rokhmad.

Ia juga menekankan pentingnya dokumentasi dan evaluasi dakwah. Setiap dai diminta untuk melaporkan aktivitasnya secara berkala, mengoptimalkan media sosial sebagai sarana dakwah, serta menyusun laporan berbasis data guna mengukur dampak dakwah terhadap masyarakat. Kedekatan emosional dengan masyarakat setempat juga menjadi faktor penting agar dakwah lebih efektif dan berkelanjutan.

“Negara ini membutuhkan figur-figur dai yang kreatif dan memiliki niat baik. Mari ajak masyarakat untuk terus bekerja keras sesuai bidangnya dan bangun kedekatan emosional dalam setiap aktivitas dakwah,” tambahnya.

Indonesia Berpotensi Jadi Pusat Kajian Islam Global

Direktur Penerangan Agama Islam Ahmad Zayadi menyoroti meningkatnya permintaan akan layanan keagamaan dari komunitas diaspora. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pusat kajian dan praktik Islam global.

“Banyak negara, seperti Kuwait dan Uni Emirat Arab, mulai meminta imam dan khatib dari Indonesia. Ini menunjukkan bahwa layanan keagamaan kita semakin diakui,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti keberadaan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), yang saat ini memiliki komposisi mahasiswa 70 persen asing dan 30 persen lokal. Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu indikator bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan studi keislaman global.

Zayadi menekankan pentingnya pemahaman psikologis dan sosial dalam dakwah. Seorang dai tidak hanya bertugas menyampaikan ajaran agama, tetapi juga harus mampu melakukan analisis sosial agar metode dakwah yang digunakan sesuai dengan kondisi masyarakat yang dihadapi.

“Dakwah harus memperhitungkan faktor sosial dan budaya. Pendekatan yang tepat akan membuat pesan yang disampaikan lebih efektif dan diterima dengan baik oleh masyarakat,” tutup Zayadi.

Sinergi Berbagai Pihak dalam Program Dakwah

Program pengiriman dai ini terlaksana melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga, termasuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), BAZNAS RI, Dompet Dhuafa, Bank Syariah Indonesia (BSI), BSI Maslahat, Salam Setara, YBM PLN, serta beberapa lembaga zakat dan pondok pesantren.

Para pendakwah dijadwalkan berangkat pada 27 Februari 2025 dan akan menjalankan tugas hingga akhir Ramadan, dengan harapan mereka dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat yang dilayani.

Artikel Perkuat Syiar Islam, Kemenag Kirim 1.000 Dai ke Wilayah 3T dan Luar Negeri pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.