Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sejumlah skema baru untuk memperluas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satu langkah yang sedang dikaji adalah memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, seperti kantin sekolah dan dapur umum milik perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengatakan pendekatan tersebut dinilai lebih efektif untuk daerah dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak. Dengan kondisi tersebut, pembangunan dapur MBG baru dinilai kurang efisien.
Menurutnya, penggunaan kantin sekolah dapat menjadi alternatif yang lebih hemat dibandingkan harus membangun dapur baru yang membutuhkan biaya besar.
“Misalnya di Lombok. Di Lombok Barat, saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119. Kan enggak mungkin juga didirikan dapur, tetapi di situ ada kantin. Jadi bisa dong kantin itu digunakan. Jadi kantin ini salah satu alternatif,” ujarnya usai dilantik Presiden Prabowo Subianto, Senin (8/6).
Selain kantin sekolah, BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta yang memiliki fasilitas dapur melalui program CSR.
Nanik mencontohkan kondisi di wilayah terpencil seperti Raja Ampat. Menurutnya, keberadaan dapur umum yang sudah beroperasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan makanan bergizi bagi para pelajar.
“Misalnya ada satu wilayah seperti di Raja Ampat. Saya pernah ke sebuah pulau yang jumlah muridnya hanya 115 orang, tetapi di sana ada dapur umum CSR milik Pertamina. Nah, kita bisa gunakan juga seperti itu. Jadi ada alternatif-alternatif, tidak harus membangun dapur baru di wilayah 3T,” jelasnya.
Ia menilai strategi tersebut memungkinkan program MBG menjangkau lebih banyak daerah tanpa harus selalu bergantung pada pembangunan infrastruktur baru.
Menurut Nanik, pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia juga menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran pemerintah dalam menjalankan program makan bergizi gratis.
Dengan menggunakan kantin sekolah maupun dapur CSR yang sudah beroperasi, kebutuhan pembangunan dapur baru dapat ditekan sehingga penggunaan anggaran negara menjadi lebih optimal.
“Ini bagian dari efisiensi supaya tidak semuanya menggunakan APBN,” katanya.
Saat ini BGN terus mematangkan berbagai skema pelaksanaan yang lebih fleksibel agar program MBG dapat berjalan efektif di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah 3T yang memiliki tantangan geografis serta keterbatasan infrastruktur.