Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memperbarui data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan penyaluran program lebih tepat sasaran. Dari hasil pemutakhiran tersebut, sebanyak 1.653 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dikeluarkan dari daftar penerima MBG.
Kepala BGN Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar mengatakan, sebagian besar satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional. Selain itu, terdapat sekolah yang menjalin kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional.
BGN juga mencoret sekolah yang dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan pendanaannya secara mandiri dan tidak bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang berkerjasama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana bos,” ujar Mas Dar, di Jakarta (10/9).
Dalam memperbarui data tersebut, BGN bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Kolaborasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai satuan pendidikan yang menjadi sasaran program MBG.
Secara keseluruhan, pendataan mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia. Data tersebut meliputi sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, hingga berbagai satuan pendidikan keagamaan lainnya.
Dari total tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Sementara sekitar 240.000 satuan pendidikan lainnya belum memperoleh program tersebut dan masih masuk dalam tahapan perluasan layanan.
“Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG,” jelasnya.
Mas Dar mengungkapkan, BGN juga menerima banyak surat permohonan dari sekolah yang hingga kini belum memperoleh layanan MBG. Setiap permohonan tidak serta-merta langsung dipenuhi, melainkan akan melalui proses investigasi dan pemetaan terlebih dahulu.
“Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai saat ini dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai,” katanya.
Menurut Mas Dar, pembaruan data menjadi langkah penting agar perluasan program MBG dapat dilakukan secara terukur. Penentuan penerima manfaat tidak hanya didasarkan pada jumlah satuan pendidikan, tetapi juga mempertimbangkan skala prioritas serta kondisi di masing-masing wilayah.