Jakarta – Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadiri acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12). Acara ini dihadiri pula oleh jajaran pimpinan tinggi negara, kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Penyerahan DIPA secara digital dan Buku Alokasi TKD tersebut menandai dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa APBN 2025 disusun dalam masa transisi pemerintahan dengan tetap mengakomodasi program prioritas Presiden terpilih secara optimal.
Sri Mulyani menekankan pentingnya APBN sebagai instrumen strategis untuk melindungi masyarakat dari gejolak ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan. “APBN harus terus dijaga kesehatannya, kredibilitasnya, dan sustainabilitasnya,” ujarnya dikutip dari laman kemenkeu.
Ia juga menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang tetap stabil meski di tengah ketidakpastian global. Pada periode 2022–2024, perekonomian nasional tumbuh di kisaran 5%, sementara inflasi pada November 2024 tercatat 1,55% year on year, salah satu yang terendah di dunia. Surplus neraca perdagangan selama 54 bulan berturut-turut juga menjadi pijakan untuk mempercepat pembangunan di tahun 2025.
APBN 2025 mencatat belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun, naik 8,9% dibandingkan APBN 2024. Dari total tersebut, belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun yang dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi dan perumahan rakyat.
Program unggulan lainnya meliputi makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi, dan pengembangan lumbung pangan nasional hingga tingkat desa.
Sementara itu, transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan pelayanan publik.
Sri Mulyani juga mengapresiasi digitalisasi proses penyusunan DIPA melalui aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yang menyederhanakan pengesahan dari 12 tahap menjadi hanya 4 tahap. Hal ini diharapkan mempercepat pelaksanaan program sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat sejak awal tahun.
Dengan pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.005,1 triliun dan defisit sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB, APBN 2025 diharapkan menjadi pondasi bagi pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi di Indonesia.
“Semoga DIPA dan alokasi TKD tahun 2025 dapat segera dilaksanakan sehingga masyarakat dan perekonomian dapat langsung merasakan manfaatnya,” tutup Sri Mulyani.