Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti tingginya potensi korupsi di sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), sebagaimana diungkapkan dalam hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menegaskan bahwa sektor PBJ masih menjadi titik rawan bagi praktik suap, gratifikasi, dan kolusi, baik di lingkungan kementerian/lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah (PD).
Risiko Korupsi di PBJ Masih Tinggi
Hasil survei menunjukkan bahwa penyalahgunaan dalam pengelolaan PBJ mencapai 97 persen di tingkat K/L dan 99 persen di tingkat PD. Data ini diperkuat oleh 53 persen responden internal yang mengakui adanya penyimpangan dalam proses pengadaan.
Beberapa temuan utama SPI 2024 meliputi:
- 49 persen proses pemilihan vendor telah diatur sebelum lelang.
- 56 persen barang/jasa yang diadakan tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan.
- 38 persen hasil pengadaan tidak memberikan manfaat optimal.
- 71 persen peningkatan praktik nepotisme dalam penunjukan vendor.
- 46 persen kasus gratifikasi antara vendor dan penyelenggara negara.
“Meski KPK telah mendorong digitalisasi PBJ, praktik korupsi masih meluas. Perlu perbaikan menyeluruh untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas,” ujar Pahala dalam keterangan tertulis, Kamis (30/1)
Kolusi dan Nepotisme Merusak Prinsip Pengadaan
SPI 2024 juga menemukan bahwa 9 persen responden dari berbagai K/L dan PD mengakui adanya hubungan kekerabatan antara pemenang pengadaan dengan pejabat terkait. Pahala menekankan bahwa praktik ini melanggar prinsip keadilan, efisiensi, dan profesionalisme dalam penggunaan anggaran negara.
“Korupsi di sektor PBJ tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat pembangunan infrastruktur serta layanan publik. “Contohnya, barang yang dibeli tidak sesuai spesifikasi atau proyek mangkrak karena dana dikorupsi. Ini merugikan masyarakat,” tegasnya.
Digitalisasi PBJ Belum Optimal Tekan Korupsi
KPK mengakui bahwa implementasi digitalisasi dalam PBJ melalui sistem e-Procurement belum sepenuhnya efektif dalam memberantas korupsi. “Digitalisasi hanya alat bantu. Jika mentalitas penyelenggara tidak berubah, celah untuk korupsi tetap ada,” jelas Pahala.
Oleh karena itu, KPK mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi struktural melalui langkah-langkah berikut:
- Memperkuat pengawasan internal di setiap tahapan PBJ.
- Menegakkan sanksi tegas bagi pelaku gratifikasi dan nepotisme.
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan indikasi penyimpangan.
- Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam PBJ melalui pelatihan integritas.
Dampak Korupsi PBJ terhadap Pembangunan
Pahala menegaskan bahwa korupsi dalam PBJ tidak hanya menyebabkan kebocoran anggaran, tetapi juga memperlambat pencapaian target pembangunan.
“Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, jalan, atau rumah sakit, justru dikorupsi. Ini menghambat kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Sebagai contoh, temuan bahwa 56 persen barang pengadaan tidak sesuai dengan harga menunjukkan bahwa anggaran negara seringkali tidak menghasilkan manfaat yang maksimal.
“Jika anggaran Rp1 triliun dikorupsi 30 persen, maka Rp300 miliar hilang. Dana sebesar itu bisa membangun 10 sekolah atau 5 puskesmas,” tambahnya.
KPK berharap pemerintah pusat dan daerah dapat menjadikan temuan SPI 2024 sebagai dasar perbaikan sistem pengadaan.
“Kami akan terus memantau implementasi rekomendasi dan mendukung langkah tegas K/L/PD dalam memberantas korupsi PBJ. Masyarakat juga harus aktif melaporkan melalui kanal Lapor KPK atau Aduan Pengadaan di platform resmi,” tutup Pahala.