Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (24/02). Lembaga ini akan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dengan total nilai mencapai USD 900 miliar. Presiden juga menunjuk Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, sebagai Chief Executive Officer (CEO) DANANTARA.
Dalam struktur kepemimpinan BPI DANANTARA, Rosan akan didampingi oleh Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO) dan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO).
Peluncuran DANANTARA juga diharapkan menjadi tonggak penting menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 pada Agustus mendatang.
“Indonesia akan merayakan 80 tahun kemerdekaan dalam waktu dekat, dan saya yakin masa depan terbaik Indonesia akan mulai terwujud melalui berbagai inisiatif besar seperti ini,” ungkap Prabowo.
Sehari sebelum peresmian, dalam diskusi bersama pemimpin media massa di Jakarta pada Minggu (23/02), Rosan menyatakan bahwa dirinya akan menjalankan tugas ini dengan penuh kesungguhan. Dengan diresmikannya DANANTARA, lembaga ini resmi menjadi Badan Pengelola Investasi nasional (Sovereign Wealth Fund – SWF) yang sepenuhnya dimiliki oleh negara.
Rosan menegaskan bahwa salah satu tujuan utama DANANTARA adalah mengoptimalkan dividen dan aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk kemudian diinvestasikan pada proyek-proyek strategis nasional. Proyek-proyek tersebut akan bersifat jangka panjang dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8%, sesuai arahan Presiden Prabowo.
“Meskipun total aset yang dikelola DANANTARA sangat besar, yang lebih penting adalah tujuan dan misi besar yang melandasi pembentukannya,” jelas Rosan.
Dengan pengelolaan aset sebesar USD 900 miliar, DANANTARA kini menjadi salah satu Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar di dunia, sejajar dengan Temasek dari Singapura, Public Investment Fund (PIF) dari Arab Saudi, dan Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) dari Uni Emirat Arab.
Rosan menambahkan bahwa visi dan misi DANANTARA berlandaskan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan negara untuk membangun ekonomi nasional yang mandiri, stabil, dan tidak bergantung pada kekuatan asing.
“Peresmian DANANTARA ini dilakukan setelah RUU BUMN disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat beberapa minggu lalu, sehingga prosesnya telah melalui jalur hukum dan demokrasi yang sah,” lanjutnya.
Rosan juga menegaskan bahwa DANANTARA bukan hanya inisiatif pemerintah, tetapi juga hasil kolaborasi antara pemerintah dan rakyat yang diwakili oleh DPR. Sebagai lembaga yang tunduk pada berbagai regulasi dan diawasi oleh banyak pemangku kepentingan di Indonesia, DANANTARA memastikan penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“DANANTARA memiliki struktur manajemen risiko serta mekanisme pengawasan internal yang ketat, ditambah dengan pengawasan dari berbagai pihak internasional,” ujar Rosan.
Ia meyakini bahwa agar sebuah SWF dihormati dan memiliki pengaruh global, tidak cukup hanya dengan memiliki aset besar, tetapi juga dengan menjunjung tinggi transparansi, profesionalisme, tata kelola perusahaan yang baik, serta investasi berkelanjutan yang memberikan manfaat jangka panjang.
Sementara itu, CIO DANANTARA, Pandu Sjahrir, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru dalam melakukan investasi di proyek-proyek berskala besar. Ia menekankan bahwa pendekatan yang hati-hati diperlukan untuk memastikan setiap investasi memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.
Bersama COO DANANTARA, Dony Oskaria, Pandu memastikan bahwa setiap proyek dan investasi akan dikelola oleh individu-individu yang memiliki keahlian terbaik di bidangnya. “Kami akan melakukan proses seleksi ketat sebelum mengambil keputusan investasi,” tutup Pandu.