Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menekankan pentingnya penindakan terhadap praktik premanisme yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan mengganggu aktivitas bisnis serta industri. Ia menyatakan, stabilitas keamanan dan kepastian hukum merupakan dua hal utama yang dibutuhkan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
“Ketika kedua aspek ini dijamin negara, investor tidak akan ragu meskipun infrastruktur belum tersedia sepenuhnya, seperti jalan atau listrik. Yang penting rasa aman dan kejelasan hukum ditegakkan,” ujarnya dikutip dalam laman mpr.
Menurut Eddy, investasi memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju target 8 persen, terutama di tengah penurunan daya beli dan tantangan ekspor akibat fluktuasi harga komoditas serta hambatan perdagangan global.
Ia menilai bahwa tindakan premanisme yang menghambat investasi justru dapat merusak upaya pemerintah mencapai target ekonomi tersebut. “Gangguan terhadap iklim investasi sama saja dengan menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.
Eddy juga membandingkan Indonesia dengan negara tetangga yang menjadi tujuan investasi karena dianggap aman dan bebas dari gangguan ormas. Jika Indonesia tidak segera menangani permasalahan ini, maka investor cenderung memilih negara yang menawarkan jaminan keamanan lebih baik.
Dengan target investasi nasional tahun 2025 mencapai Rp 1.900 triliun, ia menekankan bahwa kehilangan kepercayaan investor dapat menjadi batu sandungan besar.
Oleh karena itu, ia mendukung langkah tegas pemerintah dalam memberantas premanisme. Eddy juga menyambut positif rencana evaluasi Undang-Undang Ormas oleh Mendagri, meskipun menurutnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten sudah menjadi kunci utama penanganan.