Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menekankan bahwa kolaborasi antara akademisi, birokrasi, dan pelaku usaha merupakan kunci dalam membangun sistem ekonomi Islam yang adil, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai syariah. Hal ini disampaikan dalam pembukaan Sarasehan Ekonom Islam yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di Jakarta, Kamis (15/5).
“Kerja sama lintas sektor—antara dunia akademik, pemerintahan, dan pelaku industri—akan mampu melahirkan sistem ekonomi yang tak hanya selaras dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang nyata,” ujar Sri Mulyani.
Ia menambahkan bahwa ekonomi syariah memiliki cakupan yang luas, melampaui sekadar persoalan halal dan haram. Ekonomi berbasis syariah juga menjunjung prinsip-prinsip tata kelola yang etis dan bermartabat, seperti kejujuran (siddiq), amanah, kecerdasan (fatonah), dan integritas.
“Konsep rahmatan lil alamin dalam ekonomi syariah mengandung semangat untuk memberikan manfaat luas bagi umat, dan menjadi pijakan dalam membangun sistem tata kelola yang berkeadaban,” ungkapnya dikutip dalam keterangan tertulis.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi IAEI yang telah hadir selama lebih dari dua dekade. Menurutnya, sejak Konvensi Nasional Ekonomi Islam pada 2004, IAEI telah menjadi wadah penting dalam menggabungkan pemikiran akademis dengan kebijakan publik yang berbasis nilai Islam.
IAEI juga dinilai berperan aktif dalam merumuskan kebijakan dan memberikan masukan strategis kepada pemerintah melalui berbagai riset dan kajian yang mengedepankan nilai-nilai syariah.
“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pendiri, senior, dan seluruh pengurus IAEI baik di tingkat pusat maupun daerah. Komitmen dan dedikasi Anda telah menjadikan nilai-nilai Islam sebagai inspirasi berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi bangsa,” tutup Menkeu.