Jakarta – Warga Jakarta kini dapat memantau kualitas udara secara real-time melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) dan laman resmi udara.jakarta.go.id. Informasi ini sangat berguna sebagai acuan sebelum beraktivitas di luar ruangan, terutama saat kondisi udara sedang memburuk.
Data yang disajikan bersumber dari 111 Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) yang telah memenuhi standar dan tersebar merata di seluruh wilayah Jakarta.
Standar Pemantauan Mengacu pada Regulasi Nasional
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa data kualitas udara yang tersedia di JAKI dan situs resmi tersebut menggunakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020.
“ISPU adalah angka tanpa satuan yang menggambarkan mutu udara di suatu wilayah berdasarkan dampaknya terhadap kesehatan manusia, estetika lingkungan, serta makhluk hidup lainnya,” ujar Asep dikutip dari laman berita jakarta, pada Senin (21/7).
Asep menambahkan, selain menampilkan angka ISPU, platform ini juga dilengkapi berbagai fitur seperti peta lokasi SPKU secara geospasial, peringkat kualitas udara dari terbaik hingga terburuk, serta panduan tindakan yang bisa diambil saat kualitas udara menurun drastis.
“Saya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan platform resmi karena datanya sudah tervalidasi, lengkap, dan mudah dipahami. Platform ini dapat menjadi panduan utama dalam mengambil keputusan beraktivitas di luar ruang,” jelasnya.
Perbandingan ISPU Antarnegara dan Pentingnya Data Resmi
Sementara itu, Direktur Indonesia Clean Air Asia, Ririn Radiawati Kusuma, menegaskan bahwa standar kualitas udara bisa berbeda-beda di tiap negara. Hal ini disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan lokal masing-masing.
“Indeks kualitas udara di Tiongkok tentu berbeda dengan Amerika Serikat, begitu pula dengan Indonesia. Biasanya, indeks ini juga disertai rekomendasi aktivitas luar ruang yang sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat setempat,” terangnya.
Ririn mengapresiasi inisiatif dari berbagai pihak yang turut memasang sensor kualitas udara, terutama yang mengukur partikulat PM2.5, sebagai bentuk peningkatan kesadaran publik terhadap isu polusi udara. Namun, ia mengingatkan pentingnya merujuk pada data resmi pemerintah.
“Sebagian besar sensor yang ditampilkan di platform internasional seperti IQAir berasal dari individu. Validitas dan pemeliharaannya belum tentu terjamin. Karena itu, penting untuk membandingkan informasi tersebut dengan data resmi pemerintah,” ungkapnya.
Menurut Ririn, akses terhadap informasi yang akurat sangat penting untuk memastikan warga bisa menjalani aktivitas harian dengan lebih aman, terutama di tengah tantangan kualitas udara yang fluktuatif.