Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan temuan 34 produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang selama periode pengawasan intensif April hingga Juni 2025 (triwulan II). Temuan ini didapat dari hasil inspeksi rutin terhadap produk yang beredar di pasar.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah tegas dengan mencabut izin edar produk tersebut serta melakukan penghentian sementara kegiatan (PSK), yang meliputi proses produksi, distribusi, hingga importasi produk terkait.
“Kami juga telah melakukan penertiban langsung ke fasilitas produksi, distribusi, dan ritel melalui 76 unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia,” ujar Taruna dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (1/8).
Produk Kosmetik Berbahaya Diproduksi Pihak Tidak Berwenang
Lebih lanjut, BPOM tengah melakukan investigasi lanjutan terhadap aktivitas produksi dan distribusi kosmetik yang terbukti mengandung zat terlarang, terutama yang diproduksi oleh pihak tidak sah atau tidak memiliki izin resmi.
Apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum, maka proses akan dilanjutkan melalui jalur pro-justitia oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM.
Taruna menegaskan bahwa pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik tanpa memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga Rp5 miliar.
Kosmetik Berbahaya Didominasi Produk Kontrak Produksi
Dari total 34 produk yang ditemukan mengandung bahan berbahaya, 28 di antaranya merupakan hasil kontrak produksi, dua item adalah produk lokal, dan empat lainnya merupakan produk impor.
Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa seluruh produk tersebut positif mengandung zat berbahaya dan dilarang, seperti merkuri, asam retinoat, hidrokuinon, timbal, pewarna kuning metanil, serta steroid, yang berpotensi menyebabkan dampak serius bagi kesehatan konsumen.
BPOM kembali menegaskan pelaku usaha diminta untuk menjalankan bisnis sesuai ketentuan perundang-undangan, sementara masyarakat diimbau untuk lebih cermat dalam memilih produk kosmetik yang aman.
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan produk-produk yang terbukti mengandung bahan berbahaya, baik yang tercantum dalam lampiran siaran pers maupun yang telah diumumkan sebelumnya oleh BPOM,” pungkas Taruna.