Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Wakil Gubernur Rano Karno memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 hingga 31 Juli. Kinerja keuangan ibu kota dinilai berjalan cukup baik dengan capaian pendapatan maupun belanja daerah yang positif.
Pramono menjelaskan, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp45,63 triliun atau sekitar 56 persen dari target tahunan. Sementara belanja daerah terealisasi Rp30,95 triliun atau 37 persen dari pagu anggaran. Dengan demikian, Jakarta mencatat surplus APBD sebesar Rp14,67 triliun serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp18,56 triliun. Adapun total APBD DKI Jakarta 2025 tercatat Rp91,34 triliun.
“Mudah-mudahan momentum dari bulan Juli hingga Desember bisa terus terjaga dan sesuai dengan perencanaan yang sudah kita susun bersama,” ujar Pramono dalam konferensi pers di Balai Kota DKI, Rabu (27/8).
Indikator Ekonomi Jakarta Membaik
Selain realisasi APBD, Pramono juga menyoroti sejumlah indikator ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai 5,18 persen, sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang sebesar 5,12 persen. Sementara inflasi masih terkendali di angka 2,25 persen.
Dilansir dari laman berita jakarta, sebagai penyumbang 16,61 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, Jakarta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi 6,18 persen, seiring program bursa kerja dan pelatihan melalui Mobile Training Unit.
Selain itu, nilai investasi di Jakarta tercatat tumbuh positif, mencapai Rp140,8 triliun hingga pertengahan tahun 2025.
Fokus pada Ketimpangan Sosial
Meski ekonomi tumbuh, Pramono menilai disparitas kaya-miskin (gini ratio) masih menjadi tantangan utama di Jakarta. Untuk itu, Pemprov DKI terus memperkuat program perlindungan sosial seperti:
- Kartu Anak Jakarta
- Kartu Lansia Jakarta
- Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta
- Kartu Jakarta Pintar
- Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul
- Program Pangan Bersubsidi
Program-program tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjadi bantalan pertumbuhan ekonomi.
Bahkan, Pemprov DKI berencana memperluas cakupan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul hingga ke jenjang S2 dan S3. Pramono juga membuka wacana pemberian beasiswa setara LPDP untuk 100–200 mahasiswa asal Jakarta, dengan syarat penerimanya wajib kembali dan berkontribusi bagi pembangunan daerah.
Selain urusan fiskal dan ekonomi, Pemprov DKI juga menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah berbagai kegiatan nasional, termasuk Pekan Olahraga Siswa dan Pekan Olahraga Pelajar. Hal ini diyakini dapat mendongkrak aktivitas ekonomi di ibu kota.
“Ini adalah komitmen kami untuk melaporkan penggunaan pajak, dividen, dan seluruh penerimaan daerah secara terbuka,” tegas Pramono.