Jakarta – PT MRT Jakarta bersama sejumlah pengembang menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai Studi Potensi Kontribusi MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 (Kembangan–Balaraja). Kegiatan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/2).
Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni, sebagai bagian dari langkah strategis mempercepat pengembangan sistem transportasi massal yang modern dan terintegrasi.
Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat, menyampaikan bahwa MoU ini merupakan implementasi dari mandat ketiga yang diberikan pemerintah kepada MRT Jakarta, yakni optimalisasi pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) dalam radius 700 meter dari stasiun.
Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi menjadi simbol komitmen bersama dalam mewujudkan transportasi publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kerja sama ini menunjukkan kesungguhan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung sistem transportasi yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” ujar Tuhiyat dikutip dari laman berita jakarta.
Ia menjelaskan bahwa koridor Timur–Barat memiliki peran strategis karena menghubungkan kawasan permukiman, sentra industri, hingga wilayah pertumbuhan baru yang berada di DKI Jakarta dan Provinsi Banten.
Dalam upaya tersebut, MRT Jakarta mengambil peran aktif untuk mendukung pemerintah pusat sebagai pemilik proyek, dengan mendorong peningkatan konektivitas serta efisiensi pembiayaan melalui studi bersama para pengembang, khususnya di wilayah Banten.
Tuhiyat mengungkapkan bahwa MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 direncanakan membentang sepanjang kurang lebih 30 kilometer dari Kembangan hingga Balaraja.
Ia berharap hasil studi ini dapat membantu Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam mematangkan perencanaan proyek, baik dari aspek kelembagaan maupun skema pendanaan.
“Melalui nota kesepahaman ini, kami bersama para pengembang ingin mendorong penerapan konsep TOD yang tidak hanya fokus pada mobilitas, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Proyek ini diharapkan terwujud melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Tuhiyat juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan RI dan Bappenas atas dukungan kebijakan yang diberikan, serta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Banten yang konsisten mendorong penguatan konektivitas antarwilayah.
Ia turut mengucapkan terima kasih kepada para pengembang yang telah menandatangani MoU atas kepercayaan dan komitmen yang diberikan.
“Kolaborasi ini diyakini mampu melahirkan solusi inovatif yang dapat mengurangi beban pembiayaan publik sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi bagi kawasan dan masyarakat,” pungkasnya.