katafoto, Jakarta – Persoalan penyerapan tenaga kerja lokal menjadi sorotan setelah sejumlah warga menggelar demonstrasi di pabrik BYD di Subang, Jawa Barat. Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyebut aksi tersebut dipicu perbedaan pandangan antara masyarakat dan pihak industri mengenai pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dari warga setempat.
Sarmuji mengaku telah menerima laporan mengenai aksi unjuk rasa tersebut. Kementerian Perindustrian akan menelusuri persoalan yang melatarbelakangi protes warga, termasuk kemungkinan melakukan peninjauan langsung ke lokasi.
“Ya, kita terima informasinya. Tetapi tentu saja penyelesainnya tidak hanya ada di Kementerian Perindustrian. Nanti kita cek, kalau perlu kita mengunjungi ke lokasi di luar Kementerian Perindustrian, pasti kita lakukan,” ungkap Sarmuji usai menghadiri Rapimnas Kadin Indonesia 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (30/10).
Sebelumnya, sejumlah warga menggelar demonstrasi di area pabrik BYD Subang dengan menyoroti penyerapan tenaga kerja lokal. Menanggapi persoalan tersebut, Sarmuji meminta semua pihak melihat situasi secara objektif karena masyarakat dan perusahaan bisa memiliki penilaian berbeda terhadap persoalan yang sama.
“Memang ada perbedaan perspektif ya. Point of view-nya kadang berbeda antara industri dan masyarakat. Industri merasa sudah memenuhi, sementara masyarakat merasa belum cukup,” ujar Sarmuji.
Menurutnya, perbedaan pandangan itu perlu dijembatani melalui komunikasi dan penjelasan yang terbuka. Dengan begitu, kedua pihak dapat memahami kondisi masing-masing dan mencegah persoalan serupa terus berulang.
“Ini yang harus dipertemukan lewat penjelasan agar sama-sama satu frekuensi. Jangan sampai berbeda frekuensi, karena kalau berbeda frekuensi akan terus ada problem,” sambungnya.
Pimpinan MPR Soroti Dugaan Premanisme di Proyek BYD
Persoalan di kawasan industri Subang sebelumnya juga mendapat perhatian dari Pimpinan MPR RI, Eddy Soeparno. Ia menyoroti dugaan praktik premanisme yang disebut mengganggu proses investasi di pabrik BYD Subang.
Eddy meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap praktik yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia.
“Terkait adanya praktik premanisme dalam beberapa kasus investasi, saya meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas,” ujar Eddy saat mengunjungi pabrik BYD di Shenzhen, China, mengutip keterangan resmi MPR RI.
Ia juga menyatakan komitmennya untuk mengawal kebijakan yang mendukung investasi sekaligus memastikan investor memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk ancaman.
“Saya juga berkomitmen mengawal dan memastikan kebijakan ramah investasi serta bebas dari segala ancaman premanisme dalam bentuk apa pun,” tegas Anggota Komisi XII DPR RI tersebut.
Pabrik VinFast Juga Disebut Pernah Mengalami Gangguan
Hambatan dalam pembangunan fasilitas industri otomotif ternyata tidak hanya dikaitkan dengan BYD. Ketua Umum Periklindo, Moeldoko, mengungkapkan bahwa produsen kendaraan listrik asal Vietnam, VinFast, juga pernah melaporkan gangguan saat membangun fasilitas produksinya di Indonesia.
“Bukan hanya BYD, saya juga pernah mendapat laporan dari VinFast mengenai gangguan-gangguan saat pembangunan pabriknya. Saya sudah bantu komunikasikan langsung ke wilayah setempat,” kata mantan Kepala Staf Kepresidenan tersebut saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
Moeldoko menilai keamanan dan kepastian berusaha menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor, terutama di tengah dinamika perekonomian global dan nasional.
Ia mengingatkan bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif. Menurutnya, investasi yang masuk ke Indonesia diharapkan mampu membuka lapangan kerja dan membantu menekan angka pengangguran.
“Semua masyarakat Indonesia harus menciptakan iklim investasi yang baik, jangan sampai pengangguran makin banyak,” tegas mantan Panglima TNI tersebut.
Moeldoko juga menilai akan menjadi ironi apabila investor yang datang dengan tujuan membangun industri dan menyediakan lapangan kerja justru menghadapi gangguan hingga berpotensi menghentikan investasinya.
“Di satu sisi kan ironis, kita perlu peluang untuk bekerja, ada investor datang memberikan peluang, tetapi malah diganggu. Jika investor pergi, angka pengangguran berpotensi semakin melonjak,” pungkasnya.