Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan adanya dana mengendap sebesar Rp14,6 triliun milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tersimpan di Bank Jakarta. Ia menjelaskan, dana tersebut disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang biasanya meningkat tajam pada akhir tahun.
“Pak Menteri Keuangan, Purbaya, menyampaikan bahwa ada dana Rp14,6 triliun milik Pemda DKI di Bank Jakarta. Itu benar, seribu persen benar. Hanya saja, memang pola penyerapan anggaran di Jakarta biasanya melonjak pada akhir tahun,” ujar Pramono saat ditemui di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10).
Sebagai gambaran, Pramono menyebutkan bahwa realisasi pembayaran di akhir tahun 2023 mencapai sekitar Rp16 triliun, sementara pada 2024 meningkat menjadi Rp18 triliun.
Ia memastikan, dana yang saat ini masih mengendap akan digunakan untuk membiayai program dan proyek Pemprov DKI yang pembayarannya dijadwalkan pada akhir November hingga Desember mendatang.
“Dana ini bukan menganggur. Nantinya akan digunakan untuk pembayaran berbagai kegiatan dan proyek yang memang jatuh tempo di akhir tahun,” jelasnya.
Menurutnya, kebutuhan pembayaran pada akhir 2025 diperkirakan akan berada di kisaran Rp16 triliun hingga Rp18 triliun, serupa dengan tren pada tahun-tahun sebelumnya.
Selain itu, Pramono juga mengusulkan agar Kementerian Keuangan segera menyalurkan tambahan dana sebesar Rp10 triliun kepada Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah menjelang akhir tahun anggaran.
Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa pendapatan daerah DKI Jakarta tahun ini telah mencapai target.
“Alhamdulillah, realisasi pajak daerah DKI sudah terpenuhi, bahkan sedikit melampaui target yang ditetapkan,” kata Pramono menegaskan.