33.3 C
Jakarta
Minggu, November 22, 2026
BerandaKATA TEKNOTEKNEWSPemerintah Kunci Celah Penipuan, Nomor HP Kini Terhubung Biometrik dan NIK

Pemerintah Kunci Celah Penipuan, Nomor HP Kini Terhubung Biometrik dan NIK

Jakarta – Pemerintah mulai memberlakukan sistem pendaftaran nomor seluler berbasis biometrik sebagai upaya nyata untuk menekan maraknya penipuan daring yang selama ini meresahkan publik. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, penipuan digital serta penyalahgunaan nomor anonim menjadi keluhan yang kerap disampaikan masyarakat. Tidak sedikit kejahatan siber bermula dari penggunaan nomor seluler yang identitas pemiliknya tidak terverifikasi secara jelas.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyampaikan bahwa skema registrasi biometrik dirancang untuk memastikan setiap nomor seluler terhubung dengan identitas yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sebagian besar penipuan online berawal dari nomor yang identitasnya tidak jelas. Registrasi biometrik memastikan setiap nomor terhubung dengan identitas yang valid,” ujar Meutya saat peluncuran program Senyum Nyaman dengan Biometrik (SEMANTIK) di Jakarta Selasa (27/1).

Melalui aturan ini, proses pendaftaran kartu SIM dilakukan dengan verifikasi wajah yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Mekanisme tersebut diharapkan mampu menutup celah penggunaan nomor sekali pakai yang kerap dimanfaatkan untuk penipuan, phishing, maupun penyalahgunaan kode OTP.

Meutya menegaskan, penerapan registrasi biometrik bukan bertujuan membatasi masyarakat, melainkan memberikan perlindungan sejak awal penggunaan layanan telekomunikasi.

“Registrasi biometrik tidak membatasi warga. Kebijakan ini melindungi masyarakat sejak awal,” tegasnya.

Selain penerapan verifikasi biometrik, pemerintah juga membatasi jumlah kepemilikan nomor seluler dalam satu identitas serta mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi pelanggan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kebijakan ini melanjutkan penataan registrasi kartu SIM yang telah berjalan sejak 2014. Namun, seiring berkembangnya pola kejahatan digital, pemerintah menilai perlu adanya sistem validasi identitas yang lebih kuat dan adaptif.

Baca Juga

APBD DKI 2027 Disepakati Rp86,3 Triliun, Ada Apa Saja?


katafoto, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta...

BMW i7 60 xDrive Resmi Diperkenalkan, Sekali Cas Bisa Tempuh 728 Km

katafoto, Tangerang - BMW Group Indonesia memperkenalkan New BMW...

Jangan Minder Cuma Lulusan Paket C, Ijazahnya Bisa Dipakai Daftar Kuliah

katafoto, Jakarta - Kesempatan mengenyam pendidikan tinggi kini semakin...

UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,13 Juta, Ini Besaran Kenaikannya

katafoto, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi...

Badak Jawa Terancam Punah, Guru Besar UGM Ingatkan Bahaya Relokasi ke Alas Purwo

katafoto, Yogyakarta - Rencana pemerintah memindahkan sebagian populasi Badak...

Ikuti kami

- Notifikasi berita terupdate

Terkini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini