Jakarta – Pemerintah terus menempatkan sektor kebudayaan sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon berdialog dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, guna memperkuat kolaborasi dalam mengoptimalkan aset budaya nasional sebagai penggerak ekonomi budaya dan industri kreatif.
Pertemuan yang berlangsung di Wisma Danantara, Jakarta, tersebut menjadi langkah nyata dalam mengintegrasikan pengelolaan warisan budaya dengan strategi ekonomi kreatif serta diplomasi budaya di tingkat global.
Menteri Kebudayaan menekankan bahwa kekayaan budaya Indonesia perlu dikelola sebagai living heritage atau warisan hidup yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar peninggalan sejarah yang statis.
“Kita ingin aset budaya menjadi living heritage, bukan sekadar dead monument. Cagar budaya harus memberi dampak ekonomi, sosial, dan kebudayaan secara berkelanjutan,” ujar Fadli Zon, dalam keterangan tertulis via InfoPublik, Kamis (26/2).
Dalam dialog itu, pemerintah mendorong perluasan kerja sama pengelolaan kawasan warisan budaya setelah kolaborasi sebelumnya di kawasan Candi Borobudur. Sinergi selanjutnya diarahkan ke kawasan Candi Prambanan, Ratu Boko, hingga Candi Palosan yang infrastruktur pendukungnya telah direvitalisasi.
Pemerintah sebelumnya telah membenahi fasilitas umum di sejumlah kawasan cagar budaya. Ke depan, kolaborasi bersama InJourney serta entitas di bawah Danantara diharapkan mampu memperkuat tata kelola destinasi sekaligus meningkatkan daya tarik wisata berbasis budaya.
Selain isu pengelolaan situs, pembahasan juga mencakup dukungan terhadap partisipasi Indonesia dalam Venice Biennale 2026, salah satu pameran seni rupa terbesar di dunia yang menjadi panggung global seni kontemporer.
“Venice Biennale adalah etalase dunia. Ini bukan sekadar pameran seni, tetapi bagian dari cultural economy karena menghadirkan eksposur global dan aktivitas ekonomi,” katanya.
Pada tahap awal, Indonesia akan mengirim tujuh seniman untuk program residensi sekitar dua bulan serta tujuh seniman lainnya dalam skema kolaborasi jejaring nasional. Pemerintah menargetkan dalam dua tahun mendatang Indonesia dapat memiliki paviliun nasional permanen di ajang tersebut.
Dialog turut menyoroti perkembangan industri perfilman nasional yang menunjukkan tren positif dari sisi jumlah penonton, meski keterbatasan layar bioskop di daerah masih menjadi tantangan. Saat ini tersedia sekitar 2.500 layar bioskop, sementara kebutuhan ideal diperkirakan mencapai 10.000 layar.
Pemerintah membuka peluang kerja sama dengan Perum Produksi Film Negara (PFN) dan berbagai entitas terkait untuk memperluas pembangunan bioskop di kabupaten dan kota, sehingga akses masyarakat terhadap film nasional semakin merata.
Optimalisasi Museum Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, juga menjadi agenda pembahasan. Menteri Kebudayaan mengusulkan pemanfaatan kembali gedung eks Jiwasraya di belakang kompleks museum guna memperluas fungsi edukasi sekaligus memperkuat narasi sejarah kebangsaan.
Menanggapi berbagai rencana tersebut, Dony Oskaria menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan sektor kebudayaan, dengan menekankan pentingnya indikator kinerja yang terukur dalam setiap kolaborasi. “Kita perlu menetapkan parameter dan KPI yang jelas dalam setiap partisipasi internasional agar dampaknya lebih kuat dan terukur.ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen untuk mengoptimalkan aset budaya seperti Borobudur sebagai pengungkit ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui pengelolaan terpadu dan konektivitas destinasi yang lebih
baik.