Jakarta – Kementerian Perhubungan menyiapkan sebanyak 841 kapal dengan kapasitas total sekitar 3,2 juta penumpang untuk mendukung penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran 2026. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat membuka Rapat Koordinasi Angkutan Laut Lebaran 2026 di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (4/3).
“Khusus untuk operasional angkutan laut Lebaran, pemerintah telah menyiapkan 841 kapal dengan total kapasitas angkut mencapai sekitar 3,2 juta penumpang. Oleh sebab itu, pemerintah memastikan kesiapan armada dan layanan pelabuhan untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat selama periode Lebaran,” kata Menhub.
Menhub Dudy menjelaskan, transportasi laut memiliki peran vital, terutama dalam menjangkau wilayah kepulauan, daerah tertinggal, terluar, dan kawasan perbatasan. Untuk menjamin kelancaran layanan, Kemenhub telah melakukan berbagai langkah konkret, termasuk uji kelaiklautan terhadap kapal penumpang, kapal penyeberangan, kapal cepat, kapal tradisional, hingga kapal wisata.
“Kita harus memastikan bahwa layanan angkutan laut selama Lebaran berlangsung aman, selamat, nyaman, tertib, dan lancar,” ujar Menhub.
Sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat sekaligus stimulus bagi pergerakan ekonomi, pemerintah kembali menggulirkan program tiket gratis dengan kuota lebih dari 66 ribu penumpang. Pendaftaran dibuka mulai 6 Maret 2026 untuk periode keberangkatan 11 Maret hingga 6 April 2026. Selain itu, pemerintah juga memberikan potongan tarif sebesar 30 persen untuk seluruh rute kapal PSO kelas ekonomi milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), dengan total lebih dari 445 ribu tiket.
“Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung distribusi arus mudik yang lebih merata,” sebut Menhub.
Ia kembali menekankan bahwa faktor keselamatan pelayaran tidak boleh diabaikan, terlebih dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pada masa mudik dan arus balik tahun ini.
“Untuk kesekiaan kalinya saya menegaskan, tidak ada kompromi terhadap aspek keselamatan. Keselamatan pelayaran adalah prioritas utama dan tidak dapat ditawar,” tegasnya.
Menhub meminta seluruh pihak melakukan langkah antisipatif secara menyeluruh. Upaya tersebut meliputi pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi kapal, kelengkapan alat keselamatan, hingga kompetensi awak kapal guna memastikan kelaiklautan armada.
Di sisi lain, kesiapan infrastruktur pelabuhan juga harus ditingkatkan, mulai dari terminal penumpang, ruang tunggu, fasilitas kesehatan, hingga sistem informasi yang mudah diakses. Kelancaran operasional pun perlu dijaga melalui pengaturan jadwal yang disiplin, penambahan kapasitas bila dibutuhkan, serta optimalisasi manajemen lalu lintas kapal. Koordinasi antara pemerintah, operator pelayaran, dan seluruh pemangku kepentingan juga harus diperkuat.
Menhub mengingatkan agar pelayanan diberikan secara humanis dan inklusif, terutama kepada kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak. Ia juga menekankan pentingnya integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.