Batang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batang kini mendapat pengawasan lebih ketat dari pemerintah daerah. Wakil Bupati Batang Suyono selaku Ketua Pengawas Program MBG mengakui bahwa pihaknya kerap menerima berbagai keluhan dari masyarakat, terutama para orang tua siswa yang mengunggah foto menu makanan yang dinilai belum sesuai harapan.
Menurut Suyono, berbagai unggahan tersebut tidak dianggap sepele. Dalam rapat terbaru bersama para mitra penyedia makanan, ia bahkan menampilkan langsung foto-foto menu yang sempat dikeluhkan masyarakat sebagai bahan evaluasi bersama.
Ia menegaskan bahwa seluruh mitra wajib mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, khususnya terkait kualitas dan nilai gizi makanan yang diberikan kepada para siswa.
“Sudah ada keuntungan, jangan mengurangi nilai. Yang Rp8 ribu ya Rp8 ribu. Jika SOP tidak dijalankan dengan disiplin, niat mulia pemerintah bisa tercoreng di mata publik,” katanya saat Rakor Yayasan dan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aula Bupati Batang, Kabupaten Batang, dikutip dari laman infopublik Kamis (5/3).
Ia menambahkan, program pemberian makanan bergizi tersebut seharusnya dijalankan dengan komitmen dan kejujuran, bukan sekadar untuk memenuhi kewajiban semata.
“Kadang-kadang memenuhi, kadang-kadang enggak. Maka saya tekankan tadi itu harus sesuai SOP menjadi budaya, sehingga tidak merugikan penerima manfaat, bahkan tidak menjadi kritikan. Karena kalau kritik terus-menerus, kebijakan ini seakan-akan menjadi kebijakan yang tidak mulia,” tegasnya.
Ancaman Penutupan bagi Mitra yang Melanggar
Pengawasan terhadap program ini tidak hanya sebatas teguran. Suyono menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengambil langkah tegas terhadap mitra penyedia atau SPPG yang tidak mematuhi aturan.
Ia menilai kualitas makanan yang diberikan kepada siswa sangat berpengaruh terhadap masa depan generasi muda di Kabupaten Batang. Karena itu, jika peringatan berulang tidak diindahkan, kerja sama dapat dihentikan.
“Jika tidak sesuai dan terus-menerus diingatkan tidak mau, MBG itu bisa kita tutup, kita rekomendasikan untuk ditutup,” jelasnya.
Sanksi yang disiapkan pun berjenjang, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga sanksi terberat berupa penghentian operasional SPPG.
Di sisi lain, Suyono juga mengakui bahwa pelaksanaan program MBG di Kabupaten Batang masih menghadapi tantangan dalam pemerataan layanan. Saat ini, baru tersedia sekitar 61 unit dari total kebutuhan sebanyak 110 unit di seluruh wilayah kabupaten.
“Daerah-daerah yang masuk kategori Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) atau wilayah terpencil masih menjadi tantangan utama yang belum tersentuh sepenuhnya. Di antaranya daerah 3T yang terpencil itu belum. Kalau daerah Kecamatan Bawang kan ya sudah ada, tapi belum semua, belum rata istilahnya,” ujar dia.
Di akhir pernyataannya, Suyono juga mengingatkan para mitra agar mengutamakan penggunaan bahan baku dari produk lokal—kecuali susu—agar program ini sekaligus mampu mendorong perekonomian masyarakat sekitar.