Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri menyita sebanyak 201 ton beras dari berbagai merek karena tidak memenuhi standar mutu dan takaran. Ratusan ton beras tersebut terdiri dari kategori premium dan medium.
“Sampai pagi ini, total barang bukti beras yang berhasil kami sita mencapai 201 ton,” ujar Dirtipideksus yang juga menjabat sebagai Kasatgas Pangan Polri, Brigjen Helfi Assegaf, dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (24/7).
Rinciannya, beras premium kemasan 5 kilogram yang disita mencapai 39.036 kantong, serta kemasan 2,5 kilogram sebanyak 2.304 kantong. Seluruhnya diduga merupakan beras oplosan yang tidak sesuai dengan ketentuan mutu pangan.
Selain beras, kepolisian turut menyita sejumlah dokumen penting terkait proses produksi dan distribusi. Di antaranya adalah dokumen hasil produksi dan maintenance, legalitas perusahaan, izin edar, serta sertifikat merek dan dokumen SOP terkait pengendalian mutu.
“Hasil uji laboratorium juga menjadi bagian dari barang bukti. Lab dari Kementerian Pertanian menunjukkan temuan ketidaksesuaian pada lima merek beras premium, yakni Sania, Setra Ramos Biru, Setra Ramos Merah, Setra Pulen, dan Jelita,” ungkap Helfi.
Saat ini, penyidik tengah mendalami kasus dengan memeriksa para saksi dari pihak korporasi. Setelah tahap ini selesai, Polri akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka.
Menurut Helfi, kasus ini pertama kali mencuat setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan kejanggalan harga beras saat masa panen raya.
“Pada 26 Juni 2025, Menteri Pertanian menemukan anomali harga karena di tengah surplus beras justru terjadi lonjakan harga yang tidak wajar. Dari tanggal 6 hingga 23 Juni, dilakukan pengambilan 268 sampel dari 212 merek di 10 provinsi,” jelasnya.
Berikut adalah hasil temuan terhadap beras yang diuji:
Beras Premium:
Ketidaksesuaian mutu (di bawah standar): 85,56%, ketidaksesuaian terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET): 59,78% dan Ketidaksesuaian berat kemasan: 21,66%
Beras Medium:
Ketidaksesuaian mutu: 88,24%, harga melebihi HET: 95,12% dan berat kemasan di bawah standar: 90,63%
Berdasarkan hasil tersebut, Helfi menyatakan potensi kerugian yang ditanggung masyarakat mencapai Rp99,35 triliun.