Jakarta – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menegaskan komitmennya untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan pelanggan dengan memperketat pembinaan sekaligus memberikan sanksi tegas kepada pramudi Mikrotrans yang terbukti ugal-ugalan di jalan.
Direktur Operasional dan Keselamatan PT Transjakarta, Daud Joseph, menjelaskan bahwa layanan Mikrotrans memiliki tantangan tersendiri. Beroperasi di jalan kecil dan permukiman, risiko insiden lebih besar dibanding moda transportasi lain. Karena itu, perilaku tidak disiplin dari sebagian sopir tidak boleh dibiarkan berkembang.
“Transjakarta menerapkan sistem pembinaan berjenjang, mulai dari pembaruan sertifikat pramudi, pelatihan rutin, hingga refreshment perilaku agar standar pelayanan tetap terjaga,” kata Daud dikutip dari laman berita jakarta pada Senin (18/8).
Menurutnya, setiap pramudi yang melanggar aturan akan langsung dipanggil ke bagian pembinaan. Bila terbukti membahayakan penumpang maupun pengguna jalan, sanksi tegas akan diberikan tanpa kompromi.
Untuk memperkuat pengawasan, seluruh armada Mikrotrans kini dilengkapi kamera CCTV yang berfungsi memantau kinerja sopir dan menjadi bahan evaluasi jika terjadi insiden. Masyarakat juga dapat menyampaikan laporan langsung melalui hotline 1500-102 jika menemukan pelanggaran di lapangan.
“Dengan kombinasi pembinaan, pengawasan teknologi, dan sanksi yang konsisten, kami berupaya menciptakan layanan Mikrotrans yang aman, tertib, dan nyaman bagi pelanggan,” ujarnya.
Meski kritik terhadap perilaku sebagian sopir Mikrotrans JakLingko sempat mencuat, Daud menegaskan bahwa layanan ini tetap memegang peran penting. Mikrotrans menjadi penghubung utama mobilitas warga, terutama di kawasan yang belum terjangkau transportasi umum berkapasitas besar.
“Keberadaan Mikrotrans membantu masyarakat, khususnya mereka yang setiap hari mengandalkan transportasi publik,” tambahnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa harapan publik tetap tertuju pada peningkatan kualitas layanan. Keselamatan dan kenyamanan penumpang, menurutnya, harus dijaga tanpa kompromi meskipun layanan ini digratiskan.
“Karena itu, kolaborasi antara pramudi, operator, dan pihak berwenang sangat penting. Tujuannya agar tercipta sistem transportasi yang tertib, profesional, sekaligus berpihak pada masyarakat luas,” tegas Daud.