Jakarta – Direktur Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN), Irma Ardiana, menyoroti masih rendahnya kepemilikan jaminan kesehatan bagi anak usia dini di Indonesia.
Mengacu pada Survei Kesehatan Indonesia 2023, hanya sekitar 53 persen bayi di bawah usia satu tahun yang tercatat memiliki jaminan kesehatan. Sementara itu, 47 persen lainnya belum terlindungi.
“Sejak bayi lahir, seharusnya sudah memiliki jaminan kesehatan karena angka kesakitan pada anak jauh lebih tinggi dibandingkan orang dewasa,” jelas Irma dalam webinar Jaminan Kesehatan Anak Usia Dini di Jakarta, Selasa (2/9).
Irma menyebut, sebagian besar anak yang sudah terdaftar merupakan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Untuk kelompok anak usia di bawah 1 tahun, sekitar 26,5 persen tercakup dalam skema BPJS PBI. Sedangkan pada kelompok usia 1–4 tahun, kepemilikan meningkat hingga 60 persen, dengan dominasi peserta PBI sebesar 30,6 persen.
Meski terjadi peningkatan pada kelompok usia yang lebih besar, masih banyak anak yang belum masuk dalam sistem perlindungan kesehatan.
Pemanfaatan Rawat Jalan Masih Rendah
Melansir dari laman infopublik, data Susenas 2021–2024 menunjukkan, pemanfaatan jaminan kesehatan untuk rawat inap anak usia dini naik signifikan hingga 75,32 persen. Namun, untuk layanan rawat jalan, angkanya masih rendah, stagnan di bawah 40 persen, dan bahkan turun menjadi 38,9 persen pada 2024.
“Rawat jalan sama pentingnya dengan rawat inap untuk mendukung tumbuh kembang anak, tetapi pemanfaatannya masih terkendala faktor akses, perilaku, maupun kondisi kesehatan anak,” kata Irma.
Ketimpangan Wilayah
Ketimpangan kepemilikan jaminan kesehatan juga masih terlihat antarwilayah. Beberapa daerah seperti NTB, Lampung, NTT, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan menghadapi tantangan besar. Sebaliknya, Aceh dan Kalimantan Utara mencatat capaian lebih baik dengan pemanfaatan rawat inap anak hampir menyentuh 100 persen.
Program 3 Zeros
Sebagai langkah perbaikan, pemerintah melalui BKKBN menggulirkan Program 3 Zeros mulai 2025. Program ini menargetkan:
- Zero anak tanpa akta lahir
- Zero anak tanpa jaminan kesehatan
- Zero anak tinggal di rumah tidak layak huni
“Gerakan lintas sektor ini diharapkan menjamin semua anak usia 0–6 tahun, bahkan sejak dalam kandungan, bisa hidup sehat, terlindungi, dan memperoleh hak dasarnya,” tutup Irma.