Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memperbaiki sejumlah fasilitas publik yang rusak akibat aksi demonstrasi.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa nilai kerugian awal yang diperkirakan sebesar Rp51,1 miliar kini membengkak menjadi Rp81,1 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kerusakan dua Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Senen dan depan Polda, dengan total kerugian sekitar Rp19 miliar. Selain itu, fasilitas lain seperti CCTV dan 18 lampu lalu lintas juga terdampak, meski 17 di antaranya telah berhasil diperbaiki.
“Sebelumnya saya sudah sampaikan estimasi kerugian Rp51 miliar. Namun, setelah dihitung ulang oleh Dinas Bina Marga, ternyata kerusakan dua JPO cukup signifikan dan nilainya besar,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/9).
Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, disepakati bahwa perbaikan akan dilakukan secara paralel. Pemprov DKI akan fokus memperbaiki infrastruktur MRT, Transjakarta, Bank Jakarta, serta fasilitas transportasi lain, sedangkan Kementerian PU akan menangani perbaikan dua JPO yang rusak.
“Saya sudah meminta bantuan pemerintah pusat agar perbaikan dua JPO bisa ditangani langsung oleh Kementerian PU,” kata Pramono.
Menanggapi hal itu, Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan kesiapannya. Ia menargetkan proses perbaikan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu minggu, sehingga kedua JPO bisa kembali difungsikan.
“Perbaikan dua JPO ini menjadi tanggung jawab kami di Kementerian PU. Anggarannya akan diambil dari pagu Rp900 miliar yang memang sudah disiapkan untuk pemulihan infrastruktur di berbagai daerah pasca-aksi unjuk rasa,” jelas Dody.