Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengembalikan sebagian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum terserap maksimal.
Pada tahun 2025, program MBG mendapat alokasi sebesar Rp71 triliun serta dana cadangan Rp100 triliun. “Dari total tersebut, Rp99 triliun telah dimanfaatkan, sementara sekitar Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden karena tidak terserap tahun ini,” jelas Dadan di Jakarta, Selasa (14/10).
Menurut Dadan, pemerintah menyiapkan dana jumbo untuk memastikan MBG menjangkau seluruh penerima manfaat di Indonesia. Fokus utama BGN adalah penguatan SDM dan infrastruktur gizi, agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan merata dan berkelanjutan.
Untuk tahun 2026, BGN akan memperoleh Rp268 triliun tambahan dengan cadangan Rp67 triliun, sehingga total dukungan APBN mencapai Rp335 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat, dengan penyaluran sekitar Rp1,2 triliun per hari.
Lebih lanjut, pembangunan 30.000 Sentra Pangan dan Penyedia Gizi (SPPG) membutuhkan dana sekitar Rp60 triliun. Namun, proses tender pemerintah sering mengalami hambatan, sementara hingga kini baru 11.504 SPPG yang sudah berdiri melalui kemitraan dengan pihak swasta.
“Dari 30.000 mitra yang terdaftar di portal BGN, sebanyak 11.504 sudah lolos verifikasi. Kami targetkan akhir tahun ini mencapai 25.400 SPPG di wilayah aglomerasi dan 6.000 di daerah terpencil,” ujar Dadan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa anggaran yang dikembalikan BGN karena belum terserap optimal mencapai Rp100 triliun. “Dana itu belum benar-benar dianggarkan secara penuh. Kami akan memantau penyerapannya hingga akhir Oktober ini,” katanya, Rabu (15/10).