31.1 C
Jakarta
Jumat, Agustus 21, 2026
BerandaKATA EKBISKEUANGANMenkeu Buka Suara soal PPN 2026, Tergantung Pertumbuhan Ekonomi

Menkeu Buka Suara soal PPN 2026, Tergantung Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah belum akan menetapkan kebijakan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun 2026. Menurutnya, keputusan tersebut masih memerlukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan kondisi serta prospek pertumbuhan ekonomi nasional.

“Belum ada keputusan hingga saat ini. Kami masih mencermati apakah pertumbuhan ekonomi bisa dipacu lebih tinggi atau tidak,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12).

Ia menekankan, pemerintah tidak ingin bersikap terburu-buru atau spekulatif sebelum memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja ekonomi secara riil. Jika pertumbuhan ekonomi nasional mampu melampaui angka 6 persen, pemerintah dinilai memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa dalam mengelola kebijakan PPN.

Melansir dari laman berita satu, dalam kondisi tersebut, lanjut Purbaya, opsi penyesuaian tarif PPN dapat dilakukan secara lebih fleksibel, baik dalam bentuk kenaikan maupun penurunan, sesuai dengan kebutuhan perekonomian.

“Apabila pertumbuhan berada di atas 6 persen, tentu ada ruang untuk mengatur kebijakan PPN. Bisa dinaikkan atau diturunkan, bukan sekadar menebak arah kebijakan,” jelasnya.

Sebelumnya, Purbaya juga sempat menyampaikan bahwa pemerintah membuka peluang untuk mengkaji kembali opsi penurunan tarif PPN. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap penurunan tarif PPN sebesar 1 persen berpotensi mengurangi penerimaan negara hingga sekitar Rp70 triliun.

Karena itu, Kementerian Keuangan akan memantau perkembangan penerimaan negara seiring dengan berjalannya perbaikan sistem hingga triwulan II 2026. Evaluasi awal terkait rencana penyesuaian tarif PPN dijadwalkan dilakukan paling lambat pada akhir triwulan I 2026.

Purbaya menambahkan, secara konseptual rencana kebijakan tersebut sebenarnya telah dirancang dengan jelas. Meski demikian, sebagai Menteri Keuangan, ia menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam mengeksekusi kebijakan fiskal yang berdampak langsung terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat luas.

Baca Juga

Momen Langka, Sepasang Gajah Sumatera Kibarkan Merah Putih di HUT RI ke-81

Riau - Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kasang...

Dokumen Hilang Akibat Gempa NTT? Kemendagri Pastikan Penggantian Gratis

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan warga terdampak...

Sentil BPJS Kesehatan, Megawati Beri Peringatan ke Kemenkes dan Kemenkeu

Jakarta - Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum...

Jakarta Kirim Bantuan Rp5,85 Miliar untuk Korban Gempa NTT, Ini Isinya

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengirimkan bantuan kemanusiaan...

Terkumpul Rp3,8 Miliar, ASN DKI Kompak Bantu Korban Gempa NTT

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, bantuan...

Ikuti kami

- Notifikasi berita terupdate

Terkini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini