Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah informasi yang menyebut dua desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, telah masuk ke wilayah Malaysia. Menurutnya, kabar tersebut tidak sesuai dengan fakta dan muncul akibat kesalahpahaman terkait penyelesaian batas negara di Pulau Sebatik.
Penegasan itu disampaikan Tito saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6). Ia memastikan Indonesia tidak kehilangan dua desa sebagaimana yang ramai diberitakan. Persoalan yang terjadi hanya berkaitan dengan penyesuaian sebagian kecil lahan di kawasan perbatasan.
“Kadang-kadang dikatakan ada dua desa yang lepas masuk Malaysia. Bukan seperti itu,” kata Tito.
Tito menjelaskan, sengketa batas wilayah di Pulau Sebatik merupakan persoalan lama yang telah berlangsung sejak era kolonial Belanda dan Inggris. Hingga kini, pemerintah terus menyelesaikannya melalui koordinasi berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito mengatakan proses penyelesaian batas negara melibatkan BNPP, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, serta instansi terkait lainnya.
Ia mengungkapkan, dalam penyelesaian batas tersebut terdapat area seluas 127,3 hektare di Pulau Sebatik yang masuk ke wilayah Malaysia. Namun, Indonesia justru memperoleh wilayah kompensasi yang jauh lebih luas, yakni sekitar 5.700 hektare.
“Kita sebetulnya diuntungkan. Yang dimaksud itu adalah 127 hektare itu ada di dua desa yang konsekuensinya masuk ke wilayah Malaysia, tetapi kita mendapatkan kompensasi 5.700 hektare yang masuk ke dalam sisi Indonesia,” ujarnya.
Menurut Tito, dua desa yang menjadi sorotan tetap berada dalam wilayah administrasi Indonesia. Karena itu, anggapan bahwa Indonesia kehilangan dua desa dinilai tidak benar.
Selain membahas persoalan batas wilayah, Tito juga menyoroti pentingnya memperkuat pengamanan kawasan perbatasan melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Ia menyebut pemerintah hingga kini telah membangun 15 PLBN di berbagai wilayah perbatasan Indonesia. Meski demikian, pembangunan fasilitas serupa masih diperlukan di sejumlah titik strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Kita masih perlu lagi di perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur ada satu titik yang berbatasan dengan Sarawak, kemudian yang di Kalimantan Utara ada masih ada lagi,” kata Tito.
Pemerintah berharap penambahan PLBN dapat memperkuat pengawasan wilayah perbatasan sekaligus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan Indonesia.