Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan wartawan tetap memiliki akses untuk melakukan peliputan di tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal yang berada di wilayah Jakarta.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono setelah sejumlah awak media mengaku mengalami intimidasi ketika meliput aktivitas di TPS ilegal kawasan Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara.
Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta siap memberikan pendampingan kepada wartawan yang hendak melakukan peliputan di lokasi tersebut. Pengamanan dapat melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) maupun aparat penegak hukum.
“Nanti kalau memang mau ke sana perlu didampingin sama Satpol PP atau aparat penegak hukum, kami akan lakukan pendampingan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Menurut Pramono, keberadaan media di lapangan penting untuk membantu memastikan proses pembenahan tata kelola sampah Jakarta berjalan secara terbuka dan dapat diketahui publik. Ia juga mengaku memantau perkembangan kondisi di lapangan melalui berbagai pemberitaan media.
“Kebetulan saya nonton,” ujarnya.
Pembenahan Sampah Tak Bisa Instan
Pramono menegaskan persoalan sampah di Jakarta membutuhkan penanganan serius dan tidak dapat diselesaikan secara instan. Ia menyadari upaya penertiban berpotensi mendapat penolakan dari pihak-pihak yang selama ini memperoleh keuntungan dari praktik pengelolaan sampah yang tidak sesuai aturan.
“Saudara-saudara sekalian, untuk menangani persoalan sampah ini enggak bisa bimsalabim. Orang sudah banyak yang mendapatkan kenikmatan dari itu,” ungkap Pramono.
Karena itu, Pramono menyatakan tidak akan menghentikan langkah pembenahan meski kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan tekanan atau serangan terhadap dirinya sebagai kepala daerah.
“Pasti nanti banyak juga yang kemudian menyerang saya sebagai Gubernur, tapi saya enggak akan mundur untuk apa? Untuk pembenahan sampah di Jakarta. Dan ini untuk kebaikan kita bersama,” katanya.
Pemprov DKI Jakarta memastikan penataan sistem pengelolaan sampah akan terus dilanjutkan. Salah satu fokusnya adalah menertibkan praktik pembuangan sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan sekaligus memastikan proses penanganannya berlangsung secara transparan.