Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan langkah baru dalam memperkuat pembiayaan pembangunan melalui skema pembiayaan kreatif. Salah satu instrumen yang akan diterapkan adalah penerbitan obligasi daerah dengan nilai mencapai Rp3,5 triliun.
Rencana tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat menjadi pembicara utama dalam acara Investor Daily Roundtable di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (30/6).
Pramono mengatakan, penerbitan obligasi daerah ini menjadi langkah perdana yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan diyakini sebagai yang pertama di Indonesia.
“Saya sekarang ini, tahun ini pertama kali menerbitkan dan mungkin baru pertama kali ada di Republik ini yang namanya obligasi daerah. Obligasi Jakarta kita terbitkan Rp3,5 triliun,” ujar Pramono.
Menurutnya, dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi tersebut akan difokuskan untuk membiayai sejumlah proyek prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Program yang menjadi sasaran antara lain pembangunan sektor transportasi, rumah sakit, sekolah, rumah susun, infrastruktur sumber daya air, pengendalian banjir, hingga pembangunan gedung pemerintahan.
Pramono menjelaskan, sebagian dana obligasi akan digunakan untuk mendukung sektor pendidikan serta menjadi modal awal pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras.
“Untuk apa Rp3,5 triliun ini? Yang pertama untuk pendidikan. Yang kedua untuk salah satunya modal awal membangun Rumah Sakit Sumber Waras. Kemudian juga untuk pendidikan di Jakarta,” jelasnya.
Ia menegaskan, hasil penerbitan obligasi daerah tidak akan digunakan untuk mendanai kegiatan bisnis badan usaha milik daerah (BUMD). Seluruh dana akan dialokasikan bagi kebutuhan dasar masyarakat Jakarta.
“Kalau hal-hal yang bersifat bisnis dan sebagainya, semuanya saya minta untuk diatur melalui APBD, supaya itu lebih walaupun sekarang ini relatif BUMD Jakarta banyak yang sudah mulai sehat,” lanjutnya.
Pramono optimistis instrumen obligasi daerah tersebut akan mendapat respons positif dari kalangan investor. Di sisi lain, ia menilai kondisi sejumlah BUMD DKI Jakarta juga terus membaik berkat penerapan tata kelola perusahaan yang semakin profesional.
Sebagai contoh, ia menyebut kinerja PAM Jaya yang dinilainya semakin sehat setelah melakukan berbagai pembenahan dalam pengelolaan perusahaan.
“Pokoknya kalau di Jakarta saya sudah sampaikan, BUMD-nya beberapa BUMD enggak boleh sama sekali disentuh oleh siapa pun dan itu harus profesional, termasuk rekrutmen,” tandas Pramono.