Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp101,1 triliun hingga akhir triwulan II 2026. Dana tersebut telah dimanfaatkan untuk memberikan manfaat kepada sekitar 63,13 juta penerima di berbagai wilayah Indonesia.
Selain mendukung pelaksanaan MBG, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,1 triliun untuk Program Sekolah Rakyat. Anggaran itu digunakan untuk mendukung pembangunan 104 sekolah permanen.
Dalam konferensi pers hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (3/8/2026), Purbaya mengatakan realisasi tersebut menunjukkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai agent of development atau penggerak pembangunan dalam mempercepat pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.
Di saat yang sama, APBN juga tetap menjalankan fungsinya sebagai shock absorber untuk meredam gejolak ekonomi sekaligus protecting the poor melalui berbagai program perlindungan sosial.
Sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat, pemerintah terus menyalurkan subsidi dan kompensasi energi. Hingga akhir semester I 2026, realisasi subsidi tercatat sebesar Rp116 triliun, sedangkan kompensasi mencapai Rp116,9 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan pangan.
Purbaya menjelaskan pemerintah juga memperkuat perlindungan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan melalui berbagai program bantuan sosial. Hingga akhir triwulan II 2026, anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah tersalurkan mencapai Rp14,5 triliun, Kartu Sembako Rp19,7 triliun, serta Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp8,8 triliun.
“Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah juga memberikan berbagai paket stimulus yang mendukung keberlanjutan usaha dan aktivitas ekonomi, antara lain insentif perpajakan untuk penulis nasional, diskon transportasi pada periode libur lebaran dan sekolah, serta program magang dan vokasi,” kata Purbaya.
Secara keseluruhan, realisasi belanja negara hingga akhir triwulan II 2026 mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp1.298,6 triliun, meningkat 29,4 persen secara tahunan.
Menurut Purbaya, peningkatan belanja tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis, penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran tunjangan hari raya (THR), gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN), manfaat pensiun, hingga subsidi dan kompensasi energi.
Di sisi penerimaan negara, pemerintah juga mencatatkan kinerja yang positif. Hingga akhir triwulan II 2026, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kontributor terbesar berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp1.035,7 triliun, meningkat 24,6 persen secara tahunan. Purbaya mengatakan capaian tersebut didukung oleh membaiknya kondisi ekonomi nasional, implementasi sistem Coretax yang mulai memberikan hasil positif, serta penguatan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.
Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp152 triliun atau tumbuh 3,4 persen secara tahunan. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp271 triliun, meningkat 21,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada sisi pembiayaan, realisasi anggaran hingga akhir triwulan II 2026 mencapai Rp452 triliun atau naik 59,4 persen secara tahunan.
Purbaya menegaskan pengelolaan pembiayaan negara dilakukan secara hati-hati dan terukur dengan tetap mempertimbangkan kondisi kas pemerintah, tingkat likuiditas, serta dinamika pasar keuangan agar stabilitas fiskal tetap terjaga.