katafoto, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941. Angka tersebut meningkat Rp407.065 dibandingkan UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp5.729.876.
Dengan demikian, kenaikan UMP Jakarta pada 2027 mencapai sekitar 7,1 persen. Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan tahun sebelumnya yang berada di angka 6,1 persen.
Pramono mengatakan, keputusan penetapan UMP 2027 tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027.
“UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 setelah melalui proses pembahasan yang panjang di Dewan Pengupahan DKI Jakarta,” ujar Pramono di Park Hyatt Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (20/11).
Dia menjelaskan, besaran upah minimum tersebut merupakan hasil kesepakatan melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Proses tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, perwakilan serikat pekerja, hingga asosiasi pengusaha.
Menurut Pramono, pembahasan berlangsung selama tiga hari. Meski batas akhir penetapan sebenarnya jatuh pada Sabtu, pemerintah daerah bersama unsur buruh dan pengusaha berhasil merampungkan pembahasan lebih awal.
“Pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya,” jelasnya.
Penetapan UMP 2027 menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan kebijakan pengupahan yang memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan usaha.
Dalam proses perhitungan, Pemprov DKI Jakarta juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengupahan. Pemerintah daerah mengambil peran sebagai mediator untuk mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha.
Pramono menyebut pemerintah berupaya mencari titik temu agar besaran kenaikan upah dapat diterima oleh berbagai pihak, meskipun tidak seluruh unsur sepenuhnya menyetujui angka yang ditetapkan.
“Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang kemudian alhamdulillah bisa dikomunikasikan dengan kedua belah pihak. Dan alhamdulillah begitu alfa-nya ditetapkan yang dianggap sangat moderat bagi semuanya, walaupun pasti enggak semuanya setuju,” tandasnya.

