Kepala Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Selatan, Bernad Oktavianus Pasaribu, mengatakan pemasangan portal di lima titik akses JLNT Antasari telah rampung. Langkah tersebut merupakan respons atas laporan masyarakat mengenai aktivitas balap liar di kawasan itu.

“Sebagai tindak lanjut atas aduan masyarakat sekaligus upaya mengantisipasi aksi balap liar di JLNT Antasari, kami bersama tiga pilar melakukan penutupan akses jalan pada jam tertentu demi menjaga keamanan dan keselamatan bersama,” ujarnya, Senin (2/11).

Bernad menjelaskan, portal dipasang di lima lokasi untuk mendukung pelaksanaan penutupan akses. Sebanyak satu portal berada di jalur masuk (on ramp) Terminal Blok M, Kelurahan Melawai, sedangkan dua portal lainnya dipasang di jalur masuk Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kelurahan Petogogan.

Dua portal sisanya masing-masing berada di jalur masuk Masjid Al-I’tisham, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, serta jalur keluar (off ramp) Pasar Cipete Selatan, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak.

“Seluruh fasilitas pembatas tersebut siap digunakan ketika kebijakan penutupan mulai diberlakukan. Penutupan dimulai 14 November 2026, setiap Sabtu dan Minggu dini hari, pukul 00.00 hingga 04.00,” terangnya.

Menurut Bernad, sosialisasi mengenai penutupan JLNT Antasari pada akhir pekan terus dilakukan melalui berbagai kanal media sosial resmi Pemkot Jakarta Selatan. Informasi tersebut diharapkan dapat diketahui masyarakat sebelum kebijakan diterapkan.

Ia berharap pembatasan akses pada dini hari tersebut mampu mengurangi aksi balap liar yang berisiko menyebabkan kecelakaan dan membahayakan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

“Kami berharap kebijakan ini tidak hanya menekan aksi balap liar, tetapi juga menciptakan ketertiban lalu lintas dan mencegah gangguan keamanan lainnya di kawasan tersebut,” tandasnya.

Artikel Cegah Balap Liar Akses JLNT Antasari Ditutup di 5 Titik pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, salah satu langkah yang dilakukan adalah merelokasi warga yang bermukim di kawasan pemakaman. Penataan tersebut diharapkan membuka ruang tambahan untuk kebutuhan pemakaman di sejumlah TPU, termasuk TPU Menteng Atas.

“Yang sekarang ini dilakukan adalah kita memindahkan warga masyarakat yang tinggal di TPU, seperti di Menteng Atas dan sebagainya. Dari pemindahan ini memberikan ruang untuk pemakaman di pemakaman-pemakaman yang ada,” ujar Pramono, Rabu (28/10).

Pramono menjelaskan, warga yang terdampak relokasi sebagian ditempatkan di rumah susun (rusun) milik Pemprov DKI Jakarta. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan lahan pemakaman yang tersedia.

Selain penataan kawasan, Pemprov DKI juga membuka opsi pemakaman secara tumpang atau penggunaan kembali petak makam yang telah terisi, dengan tetap memperhatikan persetujuan keluarga dan ahli waris.

Di sisi lain, pemerintah daerah terus mematangkan rencana penyediaan lokasi pemakaman baru. Penambahan lahan ini diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan pemakaman masyarakat Jakarta pada masa mendatang.

“Kita membuka ruang untuk beberapa tempat pemakaman baru yang sedang kita finalisasikan,” tandasnya.

Artikel Lahan Pemakaman Jakarta Menipis, Pemprov DKI Siapkan Tata Ulang TPU pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Layanan berbasis digital yang dikembangkan Satuan Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kelurahan Jatipadang ini bertujuan mempercepat proses pengurusan dokumen sekaligus meningkatkan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat.

Kepala Sektor (Kasektor) Dukcapil Kecamatan Pasar Minggu, Anneke Iriany Fauzie, mengatakan pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

“Penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan harus selalu memodernisasi pelayanan, menemukan strategi serta pendekatan yang jitu kepada masyarakat, dan terus memperbarui instrumen pelayanan,” ujarnya, Selasa (27/10).

Anneke menuturkan, sosialisasi SI JAGO dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Salah satunya dengan memanfaatkan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) sebagai sarana untuk memperkenalkan layanan administrasi kependudukan berbasis digital tersebut.

Melalui SI JAGO, warga dapat mengajukan berbagai permohonan dokumen kependudukan secara mandiri tanpa harus meninggalkan rumah. Layanan ini bisa diakses melalui tautan SI JAGO Kelurahan Jatipadang.

“Melalui SI JAGO, warga Kelurahan Jatipadang dapat mengajukan berbagai permohonan administrasi kependudukan secara mandiri dari rumah. Layanan ini dapat diakses melalui laman https://sites.google.com/view/sijago-jatipadang/si-jago-jati-padang,” terangnya.

Menurut Anneke, digitalisasi pelayanan tersebut tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengurangi kepadatan antrean di loket pelayanan kelurahan dan kecamatan.

Warga juga dapat mengakses layanan dengan lebih praktis dari berbagai lokasi. Dengan demikian, waktu yang biasanya digunakan untuk perjalanan menuju kantor pelayanan serta biaya transportasi dapat dihemat.

“Hanya dengan smartphone di rumah, sudah bisa mengakses layanan Adminduk,”imbuhnya.

Anneke berharap, inovasi SI JAGO mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Jatipadang agar semakin optimal, efektif, dan mudah diakses oleh seluruh warga.

Selain mempercepat penyampaian informasi, layanan digital ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam proses pengurusan dokumen. Sistem tersebut juga menjadi salah satu upaya untuk mencegah praktik percaloan dalam pelayanan administrasi kependudukan.

“Informasi layanan disajikan secara lebih cepat, jelas, dan transparan. Adanya inovasi SI JAGO juga akan menutup celah dan menghindari praktik percaloan,” ujarnya.

Artikel Tak Perlu Bolak-balik ke Kelurahan, SI JAGO Permudah Warga Urus Dokumen Kependudukan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan kolaborasi kedua pemerintah daerah diperlukan untuk mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan bersama.

“Saya menyampaikan syukur dan juga terima kasih atas penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi untuk tempat pengelolaan sampah terpadu Bantargebang di Kota Bekasi,” ujar Pramono.

Saat ini, Jakarta menghasilkan sekitar 9.000 ton sampah setiap hari. Namun, penerapan perubahan sistem pengelolaan dan pemilahan sampah oleh Pemprov DKI Jakarta telah mengurangi volume sampah yang dikirim ke Bantargebang sekitar 500 ton per hari.

Untuk menekan jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan, Pemprov DKI juga mengandalkan fasilitas pengolahan modern, yakni Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan dan RDF Bantargebang. Kedua fasilitas tersebut disebut memiliki kapasitas sekitar 1.500 hingga 2.000 ton.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun tiga fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai bagian dari upaya mengurangi timbunan sampah.

“Jadi, kalau semuanya berjalan lancar, maka neraca sampah sama dengan di Bekasi. Mudah-mudahan di tahun 2028 sudah nol,” ucap Pramono dikutip dari laman berita jakarta.

Terkait pengelolaan timbunan sampah yang telah menumpuk di Bantargebang, Pramono menyebut pembahasannya akan dilakukan bersama pemerintah pusat. Ia optimistis berbagai langkah penanganan dapat membantu mengatasi persoalan tersebut, mulai dari optimalisasi tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R hingga pengurangan dan daur ulang sampah dari hotel, restoran, dan kafe.

“Sekali lagi Pak Wali Kota dan seluruh jajaran, saya menyampaikan terima kasih atas pembahasan yang berjalan lancar, tidak kurang dari satu apa pun. Dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik termasuk kerja sama kita 5 tahun ke depan,” katanya.

Dalam perjanjian tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana kompensasi pengelolaan TPST Bantargebang sekitar Rp362 miliar untuk lima tahun ke depan.

Pramono menjelaskan, penghitungan dana kompensasi menggunakan formula yang mempertimbangkan volume sampah, jumlah hari dalam setahun, tarif retribusi sebesar Rp25.000 per meter kubik, faktor konversi 4,5, serta penyesuaian sebesar 120 persen.

“Untuk dana kompensasi pengelolaan TPST Bantargebang tahun 2027 ini, perhitungannya menggunakan formula,” ungkap Pramono.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, menyambut positif kesepakatan antara kedua pemerintah daerah. Ia menilai persoalan sampah tidak dapat ditangani secara terpisah karena dampaknya menjadi tanggung jawab bersama.

“Kolaborasi sinergitas di antara dua daerah ini dan tentu memiliki kepentingan yang sama. Bagaimana kita sama-sama memandang bahwa persoalan sampah adalah menjadi persoalan bersama yang tentu menjadi beban kita masing-masing,” tuturnya.

Tri juga mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta dalam mengurangi sampah yang dikirim ke Bantargebang, termasuk melalui pembangunan fasilitas RDF dan penerapan pemilahan sampah.

Ke depan, ia berharap kedua pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi untuk mengatasi persoalan timbunan sampah di Bantargebang, termasuk dengan mengkaji pemanfaatan teknologi pengolahan sampah.

“Semoga apa yang kita hasilkan hari ini memberikan nilai kebermanfaatan, nilai kesejahteraan bagi dua daerah, buat Pemerintah DKI Jakarta dan juga warga masyarakat Kota Bekasi,” tandasnya.

Artikel Hasilkan 9.000 Ton Sampah Sehari, Jakarta dan Bekasi Sepakat Kelola Bantargebang 5 Tahun pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penandatanganan perjanjian dan berita acara serah terima hibah dilaksanakan di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/10).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, hibah tersebut mencakup dua bidang tanah yang sebelumnya menjadi barang milik negara hasil rampasan perkara hukum yang ditangani KPK.

“Hari ini baru saja Pemerintah DKI Jakarta mendapatkan hibah dari KPK RI, dua aset tanah. Yang pertama ada di Tebet, yang kedua di Kemayoran, Jakarta Pusat,” ujar Pramono.

Aset pertama terletak di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, dengan luas 240 meter persegi dan nilai sekitar Rp4,3 miliar. Sementara itu, aset kedua berada di Kemayoran dengan luas 234 meter persegi dan nilai mencapai Rp5,36 miliar.

Pramono mengungkapkan, Pemprov DKI telah menetapkan tanah di Kemayoran untuk dimanfaatkan sebagai pos pemadam kebakaran. Pemanfaatan tersebut diharapkan dapat mendukung pelayanan publik, khususnya dalam penanganan kebakaran di wilayah Jakarta.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan KPK atas penyerahan hibah tersebut. Pemprov DKI, kata Pramono, berkomitmen mengelola aset yang diterima secara transparan dan akuntabel.

“Tentunya akan kami kelola dengan baik karena selama ini Jakarta selama sembilan tahun berturut-turut sudah mencapai WTP, mudah-mudahan ini juga akan terus bisa kita pertahankan,” kata Pramono dikutip dari lamab berita jakarta.

Menurut Pramono, hibah aset dari KPK kepada Pemprov DKI ini merupakan yang pertama kali dilakukan. Ia berharap kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga antirasuah tersebut dapat terus diperkuat.

“Pemerintah DKI Jakarta dengan senang hati kalau kemudian mendapatkan hibah kembali. Kami tidak malu-malu untuk itu, karena pasti akan dimanfaatkan semaksimal mungkin,” katanya.

Hibah Jadi Alternatif Pengelolaan Barang Rampasan Negara

Direktur Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikno, menjelaskan bahwa penyerahan aset tersebut merupakan bagian dari penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang ditangani KPK.

Ia mengatakan, pengelolaan barang rampasan negara tidak hanya dilakukan melalui penjualan lelang, tetapi juga dapat menggunakan mekanisme hibah untuk mendukung kepentingan pemerintahan.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

“Jadi di dalam PMK tersebut dimungkinkan bahwa barang rampasan hasil dari tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani oleh KPK dapat dilakukan pengelolaan salah satunya melalui hibah yang dilaksanakan pada hari ini,” kata Mungki.

Ia berharap aset yang diserahkan kepada Pemprov DKI dapat dikelola secara optimal sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui mekanisme hibah tersebut, barang rampasan negara tidak hanya menjadi bagian dari penyelesaian perkara hukum, tetapi juga berpeluang dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Artikel KPK Hibahkan Dua Tanah Rp9,6 Miliar ke Pemprov DKI, Satu Jadi Pos Damkar pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Rano mengatakan, kondisi udara yang memburuk perlu disikapi dengan langkah penanganan yang tepat. Menurutnya, Pemprov DKI terus berupaya mengendalikan polusi sekaligus melindungi kesehatan masyarakat.

“Yang pasti, kita enggak boleh panik. Ini situasi memang alam sedang seperti ini,” ujar Rano di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (17/10).

Salah satu langkah yang dilakukan Pemprov DKI adalah mengoperasikan teknologi water mist untuk membantu mengendalikan polusi udara di sejumlah wilayah Jakarta.

Rano menegaskan, penggunaan water mist bukan satu-satunya cara untuk mengatasi persoalan kualitas udara. Pemerintah daerah masih perlu melakukan berbagai upaya lain agar penanganan polusi dapat berjalan lebih optimal.

“Usaha kita Jakarta mungkin bukan hanya ini, tapi mesti dilakukan lagi. Water mist, itu salah satu juga, bukan satu-satunya. Salah satunya untuk mengendalikan di beberapa wilayah,” jelasnya.

Selain mengandalkan upaya pengendalian polusi, Rano mengingatkan masyarakat agar menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko gangguan pernapasan akibat paparan polutan, terutama ketika kualitas udara sedang memburuk.

Ia juga mengingatkan adanya potensi penularan penyakit influenza yang perlu diwaspadai masyarakat.

“Masker barangkali memang harus, karena ya sekarang bukan hanya asap, juga mungkin di beberapa tempat sudah terjadi yang disebut flu,” kata Rano.

Fasilitas Kesehatan Diminta Siaga

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menginstruksikan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak penurunan kualitas udara. Instruksi tersebut terutama ditujukan kepada rumah sakit dan puskesmas agar siap menangani warga yang mengalami gangguan kesehatan.

Pemprov DKI Jakarta memiliki jaringan fasilitas kesehatan yang terdiri atas 31 rumah sakit daerah, 44 puskesmas kecamatan, dan 292 puskesmas pembantu. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelayanan kesehatan bagi warga di berbagai wilayah ibu kota.

Selain itu, Jakarta juga dilengkapi ratusan alat pemantau emisi untuk membantu memantau kondisi kualitas udara. Pemantauan ini menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah dalam mengidentifikasi kondisi pencemaran dan menentukan langkah penanganan yang diperlukan.

Pemprov DKI mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti informasi kualitas udara, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan ketika diperlukan, serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami keluhan pernapasan yang memburuk.

Artikel Polusi Udara Jakarta Memburuk, Wagub Rano Minta Warga Tak Panik pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Meghantara, mengungkapkan sebanyak 741 kejadian kebakaran diduga dipicu faktor listrik. Angka tersebut setara dengan 50,51 persen dari keseluruhan kasus selama sembilan bulan pertama tahun ini.

“Berdasarkan data rekapitulasi kejadian kebakaran periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2026, tercatat sebanyak 1.467 kejadian kebakaran di wilayah DKI Jakarta. Dugaan penyebab terbanyak adalah listrik, dengan 741 kejadian atau 50,51 persen,” kata Bayu Meghantara, Senin (12/10).

Setelah faktor listrik, aktivitas membakar sampah menempati urutan kedua sebagai dugaan penyebab kebakaran, dengan 231 kejadian atau 15,75 persen.

Penyebab lainnya meliputi faktor lain-lain sebanyak 126 kejadian (8,59 persen), gas sebanyak 116 kejadian (7,91 persen), kelalaian manusia 102 kejadian (6,95 persen), serta rokok sebanyak 81 kejadian (5,52 persen).

Gulkarmat DKI Jakarta juga mendata 56 kejadian akibat penyalaan sendiri atau 3,82 persen, serta 14 kejadian akibat penyalaan kembali dengan persentase 0,95 persen.

“Dugaan penyebab kebakaran lainnya adalah membakar sampah sebanyak 231 kejadian, faktor lain-lain 126 kejadian, gas 116 kejadian, kelalaian manusia 102 kejadian, rokok 81 kejadian, penyalaan sendiri 56 kejadian, dan penyalaan kembali 14 kejadian,” jelas Bayu dikutip dari laman Liputan6.com

Selain mengungkap faktor penyebab, data Gulkarmat memperlihatkan jumlah kebakaran di Jakarta meningkat sejak Juni 2026. Pada bulan tersebut, tercatat 141 kejadian kebakaran.

Angka itu kemudian bertambah menjadi 217 kejadian pada Juli dan melonjak menjadi 250 kejadian pada Agustus. Jumlah pada Agustus menjadi yang tertinggi sepanjang periode Januari hingga September 2026.

Memasuki September, kasus kebakaran sedikit berkurang menjadi 241 kejadian. Namun, jumlah tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan catatan pada Juni.

“Pada Juni tercatat 141 kejadian, kemudian meningkat menjadi 217 kejadian pada Juli dan 250 kejadian pada Agustus. Sementara itu, pada September tercatat 241 kejadian kebakaran,” ujar Bayu.

Bayu menyebut jumlah kebakaran pada September meningkat sekitar 70,9 persen dibandingkan dengan Juni 2026.

Tingginya angka kebakaran yang diduga berkaitan dengan faktor listrik menjadi perhatian dalam upaya pencegahan. Masyarakat perlu memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman serta menggunakan peralatan elektronik sesuai kapasitas untuk mengurangi risiko kebakaran.

Selain itu, aktivitas membakar sampah juga perlu dilakukan dengan memperhatikan faktor keselamatan agar api tidak merambat dan memicu kebakaran yang lebih besar.

Artikel Jakarta Dilanda 1.467 Kasus Kebakaran, Faktor Listrik Mendominasi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, tingkat efektivitas kebijakan tersebut dihitung dengan membandingkan volume lalu lintas harian rata-rata ketika ganjil-genap tidak diberlakukan dengan kondisi saat pembatasan kendaraan diterapkan.

Berdasarkan perhitungan Dishub DKI Jakarta, volume lalu lintas tercatat mencapai 204.997 satuan mobil penumpang (smp) per jam ketika tidak ada penerapan ganjil-genap. Angka tersebut turun menjadi 158.262 smp per jam ketika kebijakan diberlakukan.

“Sistem Ganjil-Genap mampu meningkatkan unjuk kinerja lalu lintas rata-rata sebesar 29,53 persen ditinjau berdasarkan volume lalu lintas harian rata-rata apabila tanpa Sistem Ganjil-Genap sebesar 204.997 smp/jam berbanding dengan volume kendaraan aktual saat diterapkan Sistem Ganjil-Genap sebesar 158.262 smp/jam,” ujar Budi, Kamis (1/10).

Dampak Ganjil-Genap Tak Hanya Soal Lalu Lintas

Meski berdampak terhadap volume kendaraan, Dishub DKI Jakarta menilai efektivitas ganjil-genap perlu dikaji lebih luas. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi di kawasan yang berada di sekitar ruas jalan yang menerapkan pembatasan kendaraan.

Budi mengatakan, sejumlah indikator ekonomi perlu menjadi bagian dari evaluasi, mulai dari jumlah kunjungan masyarakat, aktivitas tenant, penggunaan lahan parkir, investasi, hingga penerimaan daerah.

“Sistem Ganjil-Genap juga harus dilihat berdasarkan implikasi terhadap pengaruh jumlah kunjungan/aktivitas tenant/parkir/investasi/penerimaan daerah pada catchment area yang berhimpitan dengan lokasi penerapan Sistem Ganjil-Genap,” jelasnya.

Menurut Budi, evaluasi diperlukan agar kebijakan pembatasan kendaraan tidak hanya mempertimbangkan kelancaran lalu lintas, tetapi juga kondisi kawasan yang terdampak.

Dishub DKI Jakarta selanjutnya akan melakukan kajian secara menyeluruh untuk melihat dampak penerapan ganjil-genap terhadap mobilitas sekaligus aktivitas ekonomi.

“Oleh karena itu, kami akan melakukan evaluasi komprehensif dengan mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan pengendalian lalu lintas dan keberlangsungan aktivitas ekonomi di wilayah DKI Jakarta,” tandasnya.

Artikel Dishub Sebut Ganjil-Genap Jakarta Diklaim Turunkan Volume Kendaraan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penertiban tersebut menjadi bagian dari program penataan utilitas kota yang sebelumnya dilakukan di Jalan Tambak. Di lokasi tersebut, relokasi kabel telah mencapai sekitar 2,5 kilometer atau 2.500 meter untuk mendukung pembangunan LRT Jakarta.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Yoga, mengatakan penataan kabel udara merupakan tindak lanjut arahan Gubernur DKI Jakarta sebagai bagian dari persiapan menuju lima abad Jakarta.

Menurut dia, Pemprov DKI menargetkan seluruh kabel udara di Jakarta dapat ditata dalam lima tahun. Pelaksanaannya dilakukan bertahap dengan memindahkan jaringan utilitas ke bawah tanah sebelum kabel udara yang sudah tidak digunakan diputus dan diturunkan.

“Terdapat lima alasan utama program tersebut dilakukan, yakni keselamatan jiwa, kenyamanan pejalan kaki, estetika kota, kelancaran lalu lintas, serta peningkatan posisi Jakarta sebagai kota global. Kami diperintahkan untuk menurunkan seluruh kabel udara di Jakarta dalam waktu lima tahun,” ujar Nirwono.

Terapkan Gerakan 5M

Untuk mengejar target tersebut, Pemprov DKI menerapkan strategi yang disebut gerakan 5M. Program itu meliputi memanfaatkan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT), merelokasi jaringan secara mandiri, mengikat kabel, memotong kabel, serta menurunkan kabel udara.

Penataan utilitas ini juga diharapkan memberikan dampak terhadap kualitas ruang kota sekaligus mendukung posisi Jakarta dalam pemeringkatan kota global.

“Kita berharap dengan adanya penataan kabel ini, akselerasi peringkat kota global yang sekarang pada posisi 71 juga dapat meningkat di posisi 50 pada tahun 2029,” katanya.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Imam Adi Nugraha, menjelaskan bahwa proses penataan dimulai dengan memastikan jaringan utilitas yang dibutuhkan telah dipindahkan ke bawah tanah.

Tahap tersebut dilakukan bersama para operator utilitas. Setelah seluruh proses relokasi selesai, kabel udara yang sudah tidak aktif diputus. Selanjutnya, tiang-tiang yang tidak lagi digunakan akan dicabut.

Imam menargetkan seluruh proses pembersihan di lokasi Jalan Proklamasi dan Jalan Penataran dapat rampung paling lama dalam dua pekan.

“Jadi seminggu pertama kita bersihkan kabelnya, seminggu berikutnya kita cabut tiang-tiang yang sudah tidak berfungsi,” tegasnya.

72 Operator Punya Jaringan Kabel di Jakarta

Ketua Korwil Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Jabodetabek, Anton F Belnis, mengatakan penataan kabel di Jakarta melibatkan banyak operator.

Menurut dia, terdapat sekitar 72 operator yang memiliki jaringan kabel di wilayah DKI Jakarta. Khusus Jalan Proklamasi dan Jalan Penataran, terdapat 22 operator yang jaringan kabelnya telah direlokasi sesuai program Pemprov DKI.

Anton mengatakan APJATEL telah melakukan proses penurunan jaringan kabel ke bawah tanah sejak 2021. Dalam pelaksanaannya, rata-rata sekitar 80-90 kilometer kabel diturunkan setiap tahun.

Untuk 2026, program penataan yang sedang berjalan ditargetkan mencapai sekitar 60 kilometer dan mencakup lima wilayah administrasi Jakarta.

“Kita support, kita dukung program dari pemerintah. Dan ini akan berlangsung terus,” ucapnya.

Penataan tidak hanya dilakukan di ruas jalan utama. APJATEL bersama Dinas Bina Marga DKI Jakarta juga menyiapkan penertiban di 12 ruas jalan yang berada di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

Anton menjelaskan, kabel yang sudah tidak aktif akan terlebih dahulu diberi tanda untuk kemudian diputus. Sementara kabel yang masih digunakan akan tetap dipertahankan atau dipindahkan ke jaringan bawah tanah.

“Sekitar 50-60 persen kabel yang melintas di sejumlah ruas tersebut rata-rata sudah tidak aktif,” tandasnya.

Program penataan ini diharapkan membuat jaringan utilitas Jakarta lebih tertib sekaligus meningkatkan kenyamanan pejalan kaki, keselamatan pengguna jalan, dan estetika kawasan perkotaan.

Artikel Jakarta Bersih-Bersih Kabel Udara, 1.161 Meter di Menteng Ditertibkan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul laporan mengenai sejumlah pedagang yang menaikkan harga masker hingga berkali-kali lipat di tengah meluasnya sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ke sejumlah wilayah, termasuk Jakarta.

Menurut Pramono, masker menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk melindungi saluran pernapasan dari paparan abu vulkanik. Karena itu, ia meminta agar barang tersebut tidak diperdagangkan dengan cara yang merugikan masyarakat.

“Hal yang berkaitan dengan masker, saya minta untuk tidak inilah, ini kan menjadi kebutuhan publik, kebutuhan bersama. Jangan dipermainkan,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (7/9).

Untuk membantu masyarakat menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga mengambil langkah antisipasi dengan membagikan masker secara gratis di sejumlah ruang publik.

Pramono mengatakan pembagian masker dilakukan sebagai bentuk respons pemerintah sekaligus memastikan warga yang membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan.

“Tetapi Pemerintah DKI Jakarta tetap akan melakukan pembagian masker di tempat-tempat umum untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” tandasnya.

Artikel Masker Naik Harga Berkali-kali Lipat, Pramono Anung: Jangan Dipermainkan pertama kali tampil pada Katafoto.id.