Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, Indonesia mampu mempertahankan swasembada beras selama dua tahun pemerintahan tanpa melakukan impor. Kondisi tersebut dinilai memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk dalam menghadapi ancaman fenomena iklim El Nino.

“Pangan kita, khususnya beras yang menjadi pangan strategis, selama dua tahun pemerintahan saat ini swasembada berkelanjutan. Tahun lalu tidak impor, tahun ini juga tidak impor. Insyaallah stok kita aman, aman sampai bulan Juli. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah saat ini,” kata Mentan Amran dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (26/10).

Amran menjelaskan, cadangan beras di Bulog bukan satu-satunya penopang pasokan nasional. Ketersediaan juga berasal dari produksi yang masih berlangsung di lahan pertanian atau standing crop, serta persediaan yang berada di masyarakat, termasuk sektor hotel, restoran, dan katering (horeka).

Dengan kebutuhan beras nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan, pemerintah memperkirakan persediaan secara keseluruhan mampu memenuhi kebutuhan hingga Juli–Agustus 2027.

“Standing crop kita itu 10 juta ton. Kemudian horeka itu 10 juta ton. Di Bulog 4,5 juta ton, total sekitar 25 juta ton. Kebutuhan per bulan 2,5 juta ton. Kalau 25 juta ton dibagi kebutuhan 2,5 juta per bulan, berarti itu bisa untuk 10 bulan ke depan. Artinya sampai bulan Juli-Agustus aman,” terangnya.

Pemerintah Siapkan Antisipasi El Nino

Selain mengandalkan cadangan beras, pemerintah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman El Nino yang berpotensi memicu kekeringan.

Sejumlah upaya yang dilakukan meliputi pompanisasi, optimalisasi lahan pertanian, perbaikan jaringan irigasi, serta penggunaan benih yang tahan terhadap kondisi kering.

“Jadi, El Nino tidak perlu mengkhawatirkan karena kita sudah mengantisipasi sebelumnya. Dengan pompanisasi, oplah, irigasi kita perbaiki, kemudian benih tahan kekeringan,” ungkap Mentan Amran.

Langkah tersebut ditujukan untuk menjaga keberlangsungan produksi beras dalam negeri agar pasokan tidak hanya bergantung pada cadangan yang tersimpan. Dengan produksi yang tetap berjalan, pemerintah berharap ketersediaan pangan dapat terjaga meskipun menghadapi tantangan cuaca.

Keberhasilan mempertahankan swasembada beras tanpa impor juga menjadi salah satu modal pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Terlebih, kebutuhan masyarakat berpotensi meningkat menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Kementerian Pertanian pun terus mendorong peningkatan produksi domestik sekaligus memperkuat langkah mitigasi risiko iklim.

Artikel Kebutuhan Beras Capai 2,5 Juta Ton per Bulan, Mentan Amran Optimistis Stok Tetap Terjaga pertama kali tampil pada Katafoto.id.

BMKG menjelaskan, fenomena El Nino turut memengaruhi kondisi musim kemarau 2026 yang berlangsung lebih panjang dan relatif lebih kering. Menghadapi perubahan pola musim tersebut, masyarakat dan pemerintah daerah diminta mempersiapkan langkah mitigasi agar dampak bencana dapat diminimalkan ketika curah hujan meningkat.

Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG, Teguh Rahayu, mengatakan masyarakat perlu mulai mengantisipasi perubahan ancaman bencana. Menurutnya, upaya penanganan kekeringan yang sedang berlangsung harus diikuti dengan persiapan menghadapi musim hujan.

“Saat ini kita semua sedang menangani dampak bencana kekeringan. Namun, dalam waktu dekat kita tentunya juga harus bersiap menghadapi bencana hidrometeorologi saat musim basah tiba,” ucap Teguh pada Minggu (18/10).

BMKG memprediksi sekitar 61,08 persen wilayah daratan Indonesia mengalami kemunduran awal musim hujan dibandingkan kondisi normal. Meski awal musim hujan diperkirakan datang lebih lambat di sebagian besar wilayah, puncak musim hujan diproyeksikan tetap berlangsung pada Desember hingga Februari.

Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fachry Radjab, mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap mundurnya awal musim hujan sebagai alasan untuk mengurangi kewaspadaan.

“Satu hal yang perlu kami sampaikan juga bahwa awal musim hujan datangnya mundur, tapi puncaknya sama. Artinya puncak musim hujan akan tetap terjadi di Desember, Januari, Februari, tetapi perlu waspada ketika musim hujan langsung puncak,” ujar Fachry.

Kondisi tersebut membuat kesiapan menghadapi bencana perlu dilakukan sejak dini. Pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah rawan diminta memperhatikan perkembangan informasi cuaca serta menyiapkan langkah antisipasi sesuai potensi risiko di masing-masing daerah.

BNPB Perkuat Edukasi Mitigasi Bencana di Sekolah

Selain mengantisipasi banjir dan longsor, BNPB mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman lain, seperti gempa bumi, potensi gempa megathrust, dan erupsi gunung api.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari, menekankan bahwa pendidikan kebencanaan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, pengetahuan dan keterampilan menghadapi situasi darurat harus dibangun melalui pembelajaran serta latihan yang dilakukan secara rutin.

“Penguatan kapasitas menyangkut pelatihan untuk mitigasi dan kesiapsiagaan tidak boleh dianggap sebagai agenda sekilas, melainkan proses pembelajaran berkelanjutan sepanjang hidup,” jelas Abdul Muhari.

BNPB mendorong penerapan tiga pilar Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di lingkungan sekolah. Ketiga pilar tersebut meliputi penyediaan fasilitas sekolah yang aman, penyusunan prosedur evakuasi yang jelas, serta integrasi pendidikan kebencanaan dalam kegiatan pembelajaran.

Simulasi bencana secara berkala juga dinilai penting, terutama bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Melalui latihan langsung, siswa diharapkan memahami tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi keadaan darurat.

“Melalui pendekatan latihan yang terstruktur dan rutin, para siswa diharapkan mampu membentuk memori jangka panjang sehingga dapat mengambil keputusan dan bertindak cepat saat menghadapi situasi darurat yang sebenarnya,” kata Muhari.

Penguatan mitigasi di sekolah diharapkan dapat membangun budaya sadar bencana sejak dini. Dengan pengetahuan yang memadai dan latihan terarah, siswa, guru, serta tenaga kependidikan diharapkan mampu merespons situasi darurat dengan lebih cepat dan tepat.

Di tengah perubahan pola musim dan beragam potensi bencana di Indonesia, kesiapsiagaan masyarakat, dukungan pemerintah daerah, serta pendidikan kebencanaan menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko dan melindungi keselamatan warga.

Artikel Kemarau Panjang Belum Usai, BMKG Ingatkan Ancaman Bencana Hidrometeorologi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

BMKG memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada akhir November 2026. Perubahan kondisi cuaca tersebut perlu diantisipasi sejak dini untuk mengurangi risiko bencana akibat peningkatan curah hujan.

Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG Teguh Rahayu mengatakan, perhatian terhadap risiko bencana perlu ditingkatkan meskipun saat ini sejumlah wilayah masih menghadapi dampak kekeringan.

“Saat ini kita semua sedang menangani dampak bencana kekeringan. Namun, dalam waktu dekat kita tentunya juga harus bersiap menghadapi bencana hidrometeorologi saat musim basah tiba,” ujar Teguh kepada awak media di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (15/10).

Ia meminta pemerintah daerah dan masyarakat mulai menyusun langkah mitigasi untuk menghadapi potensi bencana ketika intensitas hujan kembali meningkat.

Menurut Teguh, kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Keterlibatan aktif masyarakat juga diperlukan agar risiko kerugian material maupun korban jiwa dapat ditekan.

Teguh menjelaskan, kondisi kemarau yang lebih panjang dan kering akibat El Nino turut memengaruhi waktu dimulainya musim hujan serta durasi musim basah pada tahun ini.

“Dampak El Nino untuk 2026 ini memang membuat kemaraunya lebih panjang dan juga lebih kering. Hampir seluruh wilayah Indonesia diproyeksikan baru memasuki musim hujan pada akhir bulan November,” katanya.

Selain mengingatkan ancaman bencana hidrometeorologi, BMKG juga memperkuat edukasi kebencanaan melalui program Sekolah Lapang Gempa Bumi (SLG).

Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses geologis, prosedur evakuasi mandiri, serta langkah-langkah keselamatan sebelum dan ketika bencana terjadi.

BMKG menilai edukasi menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko gempa bumi karena waktu dan lokasi terjadinya gempa belum dapat diprediksi secara presisi.

Melalui sosialisasi yang berkelanjutan, BMKG berharap masyarakat semakin memahami pentingnya mitigasi dan mampu mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi situasi darurat.

Dengan potensi peralihan dari kemarau panjang menuju musim hujan, kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat diperlukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bencana serta meminimalkan dampaknya.

Artikel Kemarau Panjang Segera Berakhir, BMKG Prediksi Bencana saat Musim Hujan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Flight Scientist Smart Aviation, Elma, mengatakan metode tersebut memiliki perbedaan dibandingkan pelaksanaan OMC konvensional yang selama ini dilakukan.

Pada umumnya, OMC dilakukan dengan menyemai garam pada awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Namun, teknik tersebut dinilai kurang relevan dengan kondisi cuaca saat ini karena pertumbuhan awan hujan diperkirakan sangat terbatas akibat pengaruh El Nino dan musim kemarau.

“Metode ini dipilih mengingat potensi pertumbuhan awan hujan sangat minim akibat dampak El Nino dan musim kemarau,” ujarnya, Kamis (27/8).

Cairan SLS Ditujukan Ikat Polutan

Elma menjelaskan, campuran SLS dan air disemprotkan ke udara dengan tujuan mengikat partikel polutan yang berada di atmosfer. Cara tersebut diharapkan dapat membantu menurunkan konsentrasi PM2.5 di sejumlah wilayah Jakarta.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan tim, metode penyemprotan cairan SLS disebut mampu menekan kadar polusi udara hingga 23 persen.

“Untuk memaksimalkan efektivitas penyemprotan di tengah tingginya aktivitas sumber polutan, tim mengerahkan satu unit pesawat yang menjadwalkan dua kali penerbangan (sortie) setiap harinya,” terangnya.

Dalam pelaksanaan OMC ini, area penyemprotan dipusatkan di wilayah DKI Jakarta, terutama Jakarta Timur bagian selatan. Penentuan lokasi tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Pada penerbangan sortie pertama pagi tadi, kami menyisir wilayah di sekitar Taman Mini dan Cibubur. Untuk penerbangan kedua, kami masih memaksimalkan penyemprotan di area tersebut,” ungkapnya.

Pesawat Angkut 1.000 Liter Cairan

Elma menerangkan, proses penyemprotan dilakukan menggunakan perangkat khusus yang dipasang pada bagian sayap pesawat. Pengaturan jumlah cairan yang dikeluarkan dilakukan melalui keran kontrol yang berada di dalam kabin.

Pesawat yang digunakan dalam operasi tersebut memiliki kemampuan membawa maksimal 1.000 liter cairan SLS dalam setiap penerbangan.

Dengan metode tersebut, tim berharap upaya penanganan polusi udara dapat memberikan hasil yang lebih optimal di tengah kondisi musim kemarau dan minimnya pertumbuhan awan hujan.

“Semoga dengan upaya kami saat ini, permasalahan polusi udara, khususnya di DKI Jakarta, dapat teratasi dalam waktu dekat,” tandasnya.

Artikel Polusi Jakarta Membandel, Pesawat Dikerahkan Semprot Cairan SLS ke Udara pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kondisi atmosfer yang cenderung kering, ditambah tingginya jumlah titik panas, membuat risiko kebakaran perlu mendapat perhatian, terutama di wilayah Sumatra, Jawa, dan Kalimantan.

Dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026), BMKG menyebut fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif masih bertahan. Pada Dasarian I Agustus 2026, indeks IOD berada di level +0,457, naik dari +0,242 pada Juli.

IOD positif ditandai dengan suhu muka laut yang lebih tinggi dari normal di Samudra Hindia bagian barat, sementara suhu di sekitar perairan Sumatra dan Jawa bagian barat relatif lebih rendah. Kondisi ini secara umum dapat mengurangi pasokan uap air ke Indonesia sehingga mendukung terbentuknya cuaca lebih kering.

Faktor lainnya adalah kondisi El Niño yang semakin menguat. Nilai anomali suhu muka laut (SSTA) di wilayah Nino3.4 tercatat +2,77, meningkat dibandingkan +2,20 pada Juli.

Angka tersebut menunjukkan El Niño berada pada kategori sangat kuat. Kondisi atmosfer yang terpantau BMKG juga secara umum kurang mendukung pertumbuhan awan hujan.

Meski demikian, peluang hujan masih ada karena aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO). Fenomena tersebut berpotensi mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah, khususnya Sumatra, Kalimantan Timur bagian utara, dan Kalimantan Utara.

Selain MJO, gelombang Kelvin diprediksi aktif di Aceh? Wait.

Gelombang Kelvin juga diperkirakan aktif di Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, hingga Kalimantan Barat.

Dalam sepekan mendatang, peluang pertumbuhan awan hujan dengan kategori tinggi atau lebih dari 70 persen terdapat di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan sejumlah wilayah Papua.

Namun, kondisi cuaca secara umum diperkirakan berada pada kisaran cerah berawan hingga hujan ringan. Hujan dengan intensitas sedang berpeluang terjadi di sebagian Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Pegunungan.

Dalam 24 jam terakhir, hujan sedang hingga lebat masih tercatat di sejumlah daerah, antara lain Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, dan Kalimantan Utara.

Di sisi lain, BMKG mendeteksi adanya asap di Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Pergerakan asap terpantau dari barat menuju timur laut.

Sementara itu, pola angin di sebagian besar wilayah Indonesia umumnya bergerak dari arah tenggara menuju barat laut hingga utara.

Ribuan Titik Panas Terdeteksi

Potensi karhutla juga terlihat dari tingginya jumlah titik panas yang terpantau pada 19 Agustus 2026. Berdasarkan pemantauan pukul 00.00–23.00 WIB, BMKG mencatat ribuan titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Sumatra, Kalimantan, dan Papua.

Total titik panas mencapai 34 titik di Sumatra, 1.106 titik di Kalimantan, dan 179 titik di Papua.

Di Sumatra, titik panas terdeteksi di Riau sebanyak tujuh titik, Jambi dua titik, Sumatra Selatan lima titik, Kepulauan Riau satu titik, Kepulauan Bangka Belitung 15 titik, dan Lampung empat titik.

Jumlah titik panas di Kalimantan jauh lebih tinggi. Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni 521 titik, disusul Kalimantan Tengah 424 titik, Kalimantan Timur 103 titik, Kalimantan Selatan 40 titik, dan Kalimantan Utara 18 titik.

Sementara di Papua, titik panas terdeteksi di Papua sebanyak dua titik, Papua Barat 14 titik, Papua Barat Daya satu titik, Papua Pegunungan delapan titik, Papua Selatan 144 titik, dan Papua Tengah 10 titik.

BMKG secara khusus memantau tujuh provinsi yang menjadi prioritas dalam penanganan karhutla. Ketujuh wilayah tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Dalam pemantauan selama 10 hari terakhir, jumlah titik panas di tujuh provinsi tersebut menunjukkan pola yang masih fluktuatif.

Risiko Karhutla Meluas

Berdasarkan indikator Fire Weather Index (FWI), potensi karhutla pada 20–26 Agustus 2026 berada pada kategori rendah hingga sangat tinggi di sejumlah wilayah Sumatra, Jawa, dan Kalimantan.

Di Sumatra, kewaspadaan perlu ditingkatkan di Aceh bagian utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu bagian barat, Sumatra Selatan, Lampung, serta Kepulauan Bangka Belitung.

Di Pulau Jawa, potensi karhutla terdeteksi di sebagian besar wilayah. Sementara di Kalimantan, wilayah yang perlu mendapat perhatian terutama Kalimantan Barat bagian tengah dan selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, serta Kalimantan Timur.

Sebagai bagian dari upaya pengendalian karhutla, operasi modifikasi cuaca (OMC) di Provinsi Riau masih dilakukan. Operasi tersebut berlangsung sejak 30 Juli dan dijadwalkan hingga 22 Agustus 2026.

BMKG meminta perhatian lebih terhadap wilayah yang memiliki jumlah titik panas tinggi dan kondisi atmosfer yang relatif kering. Daerah yang menjadi perhatian meliputi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Artikel Ribuan Titik Panas Bermunculan, BMKG Ingatkan Ancaman Karhutla di Sejumlah Provinsi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

BMKG menyebut dampak musim kemarau mulai dirasakan di berbagai daerah, termasuk kekeringan di Jawa Tengah dan meningkatnya jumlah titik panas di sejumlah provinsi.

Berdasarkan hasil pemantauan pada 29 Juli 2026, tercatat sebanyak 1.729 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

Prakirawan BMKG, Yuni Maharani, mengatakan selain itu terdapat 117 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi yang perlu diwaspadai.

“Selain itu, terdapat 117 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sebagian besar berada di Papua dan Maluku sebanyak 85 titik, disusul Kalimantan 25 titik, Sulawesi empat titik, serta Nusa Tenggara tiga titik,” jelas Yuni Maharani di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

BMKG menjelaskan kondisi iklim global saat ini masih didominasi El Nino kuat. Hal itu tercermin dari nilai indeks Niño 3.4 sebesar +2,26 dan Southern Oscillation Index (SOI) sebesar -28,2.

Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan curah hujan rendah mendominasi sekitar 91,43 persen wilayah Indonesia pada dasarian pertama Agustus 2026. Sementara itu, sekitar 8,57 persen wilayah lainnya diprakirakan masih mengalami curah hujan kategori menengah.

Meski demikian, BMKG mengingatkan hujan lebat masih berpotensi terjadi secara lokal akibat dinamika atmosfer regional. Aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO), gelombang Rossby, gelombang Kelvin, serta bibit Siklon Tropis 94W diperkirakan masih mampu memicu pembentukan awan hujan di sejumlah daerah.

Pada periode 27–29 Juli 2026, hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat masih tercatat di beberapa wilayah. Curah hujan tertinggi terjadi di Sumatra Barat mencapai 126 milimeter per hari, diikuti Kepulauan Riau 97 milimeter per hari, Aceh 83,5 milimeter per hari, Jawa Barat 53,4 milimeter per hari, dan Sumatra Utara 52,6 milimeter per hari.

Untuk periode 31 Juli hingga 3 Agustus 2026, BMKG memperkirakan cuaca cerah berawan hingga hujan ringan akan mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia. Namun, masyarakat tetap diminta mewaspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat dengan status peringatan dini siaga di Aceh, Sumatra Barat, dan Bengkulu.

Sementara pada periode 4–6 Agustus 2026, kondisi cuaca diprakirakan masih didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Meski begitu, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Aceh, Sumatra Barat, Kalimantan Utara, Papua Pegunungan, dan Papua.

Menghadapi kondisi tersebut, BMKG mengimbau masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau dengan menjaga kesehatan, menghemat penggunaan air bersih, serta menghindari pembakaran lahan maupun sampah yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.

Artikel Cuaca Ekstrem Mengintai, BMKG Prediksi Kekeringan Meluas Akibat El Nino pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengatakan pemerintah telah mengeluarkan langkah antisipasi melalui surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah. Surat tersebut meminta pemerintah daerah memperkuat upaya pencegahan kebakaran di sekitar TPA, terutama saat cuaca panas yang dipengaruhi fenomena El Nino.

“Bapak Menteri Jumhur sudah mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah untuk mengantisipasi potensi kebakaran di TPA yang berada di seluruh Indonesia,” ujar Diaz saat meninjau kebakaran TPA Jatiwaringin, Sabtu (4/7).

Menurut Diaz, tingginya suhu udara selama musim kemarau membuat tumpukan sampah lebih mudah terbakar. Kondisi itu semakin berbahaya karena timbunan sampah menghasilkan gas metana yang mudah terbakar dan berpotensi memicu ledakan.

“Di bawah tumpukan sampah itu gas metana. Kalau dia berinteraksi dengan udara panas, pastinya dia akan kebakaran juga. Dan lebih bahaya lagi, karena ini sifatnya metana, itu punya potensi untuk meledak,” jelasnya.

KLH Evaluasi 390 TPA Mulai Agustus

Selain mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan, KLH juga akan melakukan evaluasi terhadap seluruh tempat pemrosesan akhir di Indonesia.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH, Rizal Irawan, mengatakan sekitar 390 TPA akan dievaluasi mulai 1 Agustus 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah di setiap daerah telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Jadi semua, sekitar 390 TPA itu nanti per 1 Agustus akan dilakukan evaluasi,” tegas Rizal.

Kebakaran di TPA Jatiwaringin telah berlangsung sejak Selasa (30/6/2026) dan hingga Sabtu (4/7) api masih belum berhasil dipadamkan sepenuhnya.

Proses penanganan dilakukan melalui dua jalur. Dari udara, pemadaman dibantu menggunakan helikopter water bombing, sedangkan di darat petugas pemadam kebakaran bersama Manggala Agni terus berupaya mengendalikan kobaran api yang melanda area timbunan sampah.

KLH berharap langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah daerah dapat meminimalkan risiko kebakaran serupa di TPA lain selama musim kemarau, sehingga dampak terhadap lingkungan maupun keselamatan masyarakat dapat ditekan.

Artikel El Nino Picu Risiko Kebakaran TPA, KLH Terbitkan Surat Edaran ke Seluruh Pemda pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fachri Radjab, menjelaskan bahwa kekuatan El Nino diklasifikasikan berdasarkan tingkat intensitas, mulai dari lemah, moderat, kuat, hingga sangat kuat.

“Untuk menggambarkan fenomena El Nino, kekuatannya, kami menggunakan intensitas, dari mulai El Nino lemah, El Nino moderat, dan El Nino kuat hingga sangat kuat. Jadi, tidak ada istilah El Nino lain selain itu,” jelasnya dalam Webinar Kesiapsiagaan Bidang Kesehatan Menghadapi El Nino di Jakarta, Rabu (1/7).

Menurut Fachri, El Nino merupakan salah satu fenomena iklim global yang berpengaruh terhadap kondisi cuaca di Indonesia, selain fenomena Indian Ocean Dipole (IOD). Saat ini, El Nino telah aktif dan dampaknya dirasakan di berbagai kawasan dunia.

“Memang El Nino sudah aktif. Dampaknya bukan cuma di Indonesia, tetapi terjadi secara global di berbagai belahan bumi,” katanya.

Meski demikian, dampak El Nino tidak seragam di setiap wilayah. Fachri menjelaskan, sejumlah kawasan seperti Amerika Selatan, Amerika Tengah, Asia Timur, dan Afrika Barat justru berpotensi mengalami peningkatan curah hujan. Sebaliknya, sebagian besar kawasan Asia-Oseania, termasuk Indonesia, diprediksi mengalami kondisi yang lebih kering dibandingkan normal.

“Sebagian besar Asia-Oseania, termasuk Indonesia, menjadi lebih kering daripada kondisi normalnya. Jadi dampak El Nino tidak hanya dirasakan di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan lain di muka bumi,” ujarnya.

BMKG memantau perkembangan El Nino melalui perubahan suhu permukaan laut di wilayah Niño 3.4 yang berada di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Berdasarkan hasil pemantauan hingga dasarian II Juni 2026, indeks ENSO telah mencapai angka positif 1,6 yang menandakan El Nino berada pada kategori kuat.

“Pada dasarian II Juni 2026, indeks ENSO sudah mencapai positif 1,6, artinya saat ini El Nino sudah terjadi atau berlangsung dengan kategori kuat. Kalau di atas 1,5 berarti sudah masuk kategori kuat,” jelas Fachri.

Sementara itu, kondisi Indian Ocean Dipole (IOD) di Samudra Hindia bagian barat Indonesia masih berada pada fase netral, meskipun berpotensi berkembang menjadi fase positif dalam beberapa waktu ke depan.

Analisis BMKG menunjukkan curah hujan mulai mengalami penurunan di sebagian besar wilayah Sumatra dan Jawa sejak Mei 2026. Sebaliknya, wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua masih didominasi curah hujan dengan kategori menengah hingga tinggi.

BMKG juga mencatat peningkatan jumlah hari tanpa hujan di sejumlah daerah. Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) bahkan telah mengalami lebih dari 30 hari berturut-turut tanpa hujan.

Berdasarkan data BMKG, rekor hari tanpa hujan terpanjang mencapai 52 hari yang tercatat di Pos Hujan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Hingga akhir Juni 2026, sebanyak 263 dari 699 Zona Musim atau sekitar 37,6 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Waktu kedatangan musim kemarau bervariasi di setiap daerah. Sebagian wilayah Jawa, Bali, NTB, dan NTT telah mengalaminya sejak Mei, sedangkan sejumlah wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua baru mulai memasuki musim kemarau pada periode Juni hingga Juli.

Jika dibandingkan dengan rata-rata klimatologis periode 1991–2020, sebanyak 308 Zona Musim atau sekitar 39,77 persen wilayah diperkirakan mengalami awal musim kemarau lebih cepat dari kondisi normal.

“Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dominan musim kemarau di Indonesia datangnya lebih dulu, lebih maju. Ini tentu akan mengakibatkan durasi musim kemaraunya berbeda,” kata Fachri.

BMKG memperkirakan sekitar 48,84 persen wilayah Indonesia akan mencapai puncak musim kemarau pada Agustus 2026. Sementara itu, sekitar 12,26 persen wilayah diprediksi mengalami puncak musim kemarau pada Juli, sedangkan 25,4 persen wilayah lainnya diperkirakan mengalaminya pada September.

Selain datang lebih awal, musim kemarau tahun ini juga diprediksi berlangsung lebih lama. Sebanyak 437 Zona Musim atau sekitar 48,7 persen wilayah Indonesia diperkirakan mengalami durasi musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan kondisi klimatologis normal.

Artikel BMKG: El Nino Semakin Kuat Kemarau 2026 Bakal Panjang pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (27/6), Amran mengatakan pemerintah tidak hanya memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani, tetapi juga menurunkan harga eceran tertinggi (HET) sebesar 20 persen. Kebijakan tersebut dinilai berperan besar dalam mendukung peningkatan produksi pangan nasional.

“Ketika petani di banyak negara menghadapi pupuk yang langka dan mahal, Pemerintah Indonesia justru menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20% dan memastikan pupuk mudah diakses petani. Inilah salah satu kunci mengapa produksi pangan Indonesia terus meningkat,” ujar Amran.

Di tengah tekanan yang dihadapi sektor pertanian dunia akibat perubahan iklim dan tingginya harga pupuk internasional, Indonesia justru mampu mempertahankan pasokan pupuk bersubsidi dan mencatat peningkatan produksi beras.

Amran menilai keberpihakan pemerintah terhadap petani menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah berbagai tantangan global.

Optimisme tersebut turut didukung laporan Food Outlook edisi Juni 2026 yang diterbitkan Food and Agriculture Organization (FAO). Dalam laporan tersebut, Indonesia tercatat sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan menempati peringkat keempat dunia.

FAO memperkirakan produksi beras Indonesia mencapai sekitar 38,6 juta ton pada tahun ini. Sementara itu, produksi beras dunia diproyeksikan turun sekitar 1,6 persen akibat dampak perubahan iklim dan gangguan pasokan di sejumlah negara produsen utama.

Menurut Amran, capaian tersebut menunjukkan kemampuan Indonesia menjaga produktivitas pertanian ketika banyak negara mengalami tekanan akibat cuaca ekstrem dan melonjaknya harga sarana produksi pertanian.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Andi Nur Alam Syah memastikan stok pupuk bersubsidi masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan petani hingga musim tanam berikutnya.

Hingga 25 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 54,28 persen dari total alokasi nasional sebanyak 9,55 juta ton.

“Artinya, masih tersedia sekitar 45,72% atau kurang lebih 5,1 juta ton pupuk bersubsidi yang siap dimanfaatkan petani di seluruh Indonesia,” katanya.

Pemerintah, lanjutnya, terus memastikan distribusi pupuk berlangsung lancar sehingga tersedia tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Percepatan distribusi juga terus dilakukan agar pupuk dapat segera dimanfaatkan petani untuk meningkatkan produksi.

Di sisi lain, pemerintah juga mengantisipasi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan dapat memengaruhi produksi pertanian di sejumlah wilayah.

Andi Nur Alam Syah mengajak pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan petani memanfaatkan berbagai dukungan yang telah disiapkan pemerintah, mulai dari pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian (alsintan) modern, pompa air untuk memenuhi kebutuhan irigasi, hingga traktor guna mempercepat proses tanam.

“Semakin cepat tanam dilakukan pada kondisi yang masih memungkinkan, semakin besar peluang menjaga bahkan meningkatkan produksi pangan nasional,” katanya.

Pemerintah sebelumnya telah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang mulai berlaku sejak akhir 2025. Kebijakan tersebut menjadi yang pertama dilakukan dengan memangkas harga pupuk sekitar 20 persen tanpa mengurangi kualitas maupun volume alokasi.

Langkah itu diambil untuk meringankan biaya produksi petani sekaligus meningkatkan daya saing sektor pertanian nasional.

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton. Dengan ketersediaan stok yang tetap terjaga, sistem distribusi yang semakin sederhana, serta berbagai program peningkatan produksi, pemerintah optimistis target swasembada pangan dapat terus dicapai.

Artikel FAO Sebut Indonesia Produsen Beras Terbesar di Asia Tenggara, Ini Kuncinya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan bahwa puncak musim kemarau akan terjadi secara bertahap di berbagai daerah mulai Juli hingga September 2026.

Menurut Ardhasena, sebanyak 83 zona musim atau sekitar 12,26 persen wilayah daratan Indonesia diprediksi mencapai puncak kemarau pada Juli 2026.

“Pada Agustus, mayoritas sebanyak 369 zona musim, atau 48,84 persen dari luas daratan Indonesia. Dan September, yaitu sebanyak 169 zona musim, yang mencakup 25,41 persen luas daratan wilayah Indonesia,” ujar Ardhasena dalam konferensi pers pemaparan perkembangan musim kemarau 2026 di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

BMKG memperkirakan wilayah yang mengalami puncak kemarau pada Juli meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan, sebagian kecil Jawa, wilayah selatan Nusa Tenggara Timur, bagian utara Sulawesi Barat, wilayah barat Sulawesi Tengah, sebagian Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, serta Papua bagian timur.

Sementara itu, pada Agustus, puncak musim kemarau diprediksi terjadi di Sumatra bagian tengah, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, mayoritas wilayah Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara.

Adapun pada September, puncak kemarau diperkirakan melanda sebagian Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sejumlah wilayah Maluku, serta kawasan Pegunungan Tengah Papua.

Selain memprediksi waktu puncak kemarau, BMKG juga memperkirakan durasi musim kemarau tahun ini akan lebih panjang dibandingkan rata-rata klimatologis.

“Durasi musim kemarau 2026 ini kita prediksi lebih panjang, jadi masih konsisten dengan informasi yang kami sampaikan pada Maret yang lalu, yaitu sebanyak 437 zona musim yang mencakup 48,77 persen luas daratan wilayah Indonesia,” kata Ardhasena.

Data BMKG menunjukkan sebanyak 70 zona musim atau sekitar 8,32 persen wilayah Indonesia diprediksi mengalami durasi kemarau yang sama dengan kondisi normal. Sementara itu, hanya 79 zona musim atau sekitar 9,23 persen wilayah yang diperkirakan mengalami musim kemarau lebih singkat.

Secara umum, BMKG menilai musim kemarau 2026 datang lebih awal dibandingkan rata-rata klimatologis. Curah hujan selama periode kemarau juga diperkirakan berada di bawah normal, sehingga kondisi cuaca cenderung lebih kering dari biasanya.

“Puncak musim kemarau diprediksi sebagian besar terjadi pada Agustus. Durasi musim kemarau diprediksi lebih panjang dari normal. Sehingga secara total kita melihat konsistensi pesan yang telah kami sampaikan sama dengan prediksi yang kami sampaikan pada Maret yang lalu,” ungkapnya.

Menghadapi kondisi tersebut, BMKG meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan langkah antisipatif sejak dini.

Di sektor pertanian, BMKG merekomendasikan penyesuaian jadwal tanam dengan memilih varietas tanaman yang lebih tahan kekeringan, membutuhkan lebih sedikit air, dan memiliki masa tanam yang lebih singkat.

Untuk sektor sumber daya air, pemerintah daerah didorong melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki sistem distribusi air, serta memastikan ketersediaan pasokan air bagi masyarakat.

Sementara di sektor energi, BMKG mengingatkan pentingnya menjaga cadangan air di bendungan guna mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Pada sektor lingkungan dan kesehatan, diperlukan sistem respons cepat untuk mengantisipasi penurunan kualitas udara akibat meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

BMKG juga menekankan pentingnya kesiapan sektor kehutanan dan kebencanaan dalam menghadapi ancaman kekeringan berkepanjangan maupun potensi karhutla.

Meski demikian, musim kemarau tidak selalu berdampak negatif. BMKG menilai sektor perikanan dan produksi garam berpotensi memperoleh keuntungan dari kondisi tersebut. Fenomena upwelling yang terjadi selama musim kemarau dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan sekaligus mendukung produktivitas tambak garam.

“BMKG juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa merujuk pada saluran resmi BMKG dalam memperoleh informasi cuaca, iklim, gempa bumi sehingga dapat memanfaatkan informasi yang relevan dan tepat untuk bisa digunakan dalam aktivitas keseharian,” tutup Ardhasena.

Artikel BMKG Sebut Musim Kemarau 2026 Diprediksi Lebih Panjang dari Biasanya pertama kali tampil pada Katafoto.id.