Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengatakan pendekatan tersebut dinilai lebih efektif untuk daerah dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak. Dengan kondisi tersebut, pembangunan dapur MBG baru dinilai kurang efisien.

Menurutnya, penggunaan kantin sekolah dapat menjadi alternatif yang lebih hemat dibandingkan harus membangun dapur baru yang membutuhkan biaya besar.

“Misalnya di Lombok. Di Lombok Barat, saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119. Kan enggak mungkin juga didirikan dapur, tetapi di situ ada kantin. Jadi bisa dong kantin itu digunakan. Jadi kantin ini salah satu alternatif,” ujarnya usai dilantik Presiden Prabowo Subianto, Senin (8/6).

Selain kantin sekolah, BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta yang memiliki fasilitas dapur melalui program CSR.

Nanik mencontohkan kondisi di wilayah terpencil seperti Raja Ampat. Menurutnya, keberadaan dapur umum yang sudah beroperasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan makanan bergizi bagi para pelajar.

“Misalnya ada satu wilayah seperti di Raja Ampat. Saya pernah ke sebuah pulau yang jumlah muridnya hanya 115 orang, tetapi di sana ada dapur umum CSR milik Pertamina. Nah, kita bisa gunakan juga seperti itu. Jadi ada alternatif-alternatif, tidak harus membangun dapur baru di wilayah 3T,” jelasnya.

Ia menilai strategi tersebut memungkinkan program MBG menjangkau lebih banyak daerah tanpa harus selalu bergantung pada pembangunan infrastruktur baru.

Menurut Nanik, pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia juga menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran pemerintah dalam menjalankan program makan bergizi gratis.

Dengan menggunakan kantin sekolah maupun dapur CSR yang sudah beroperasi, kebutuhan pembangunan dapur baru dapat ditekan sehingga penggunaan anggaran negara menjadi lebih optimal.

“Ini bagian dari efisiensi supaya tidak semuanya menggunakan APBN,” katanya.

Saat ini BGN terus mematangkan berbagai skema pelaksanaan yang lebih fleksibel agar program MBG dapat berjalan efektif di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah 3T yang memiliki tantangan geografis serta keterbatasan infrastruktur.

Artikel Program Makan Gratis Masuk Wilayah 3T, BGN Andalkan Kantin dan Dapur CSR pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ia menjelaskan, program MBG justru berpedoman pada rekomendasi World Health Organization serta aturan nasional yang mendukung perlindungan pemberian ASI eksklusif bagi bayi.

“Untuk bayi usia 0-6 bulan tidak ada intervensi formula bayi dalam Program MBG. Oleh karena itu, MBG tidak menyediakan opsi sama sekali untuk formula bayi,” tegas Dadan di Jakarta, Jumat (22/5).

Menurut Dadan, kebijakan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, serta rekomendasi WHO terkait perlindungan ASI eksklusif. Produk seperti formula lanjutan untuk bayi usia 6-12 bulan, susu pertumbuhan anak usia 12-36 bulan, hingga minuman khusus ibu hamil dan menyusui memang merupakan produk legal yang penggunaannya diatur pemerintah.

Namun, produk-produk tersebut hanya dapat digunakan sebagai bagian dari intervensi gizi tertentu dalam Program MBG dengan syarat ketat dan berdasarkan rekomendasi tenaga kesehatan maupun dokter.

“Artinya bukan untuk pengganti ASI, bukan untuk dibagikan bebas atau massal, bukan untuk promosi industri susu, dan hanya diberikan pada kasus tertentu serta waktu tertentu sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Dadan menekankan, fokus utama Program MBG tetap pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, perlindungan ASI eksklusif, serta pemberian intervensi yang disesuaikan dengan kondisi medis dan kebutuhan gizi penerima manfaat.

Ia juga menjelaskan bahwa Surat Edaran Kepala BGN Nomor 10 Tahun 2026 mengatur pemberian susu bagi peserta didik mulai tingkat TK/PAUD hingga SMA/MA sederajat. Karena itu, aturan tersebut tidak berkaitan dengan penyediaan susu bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui atau kelompok 3B.

Sementara itu, Surat Keputusan Kepala BGN Nomor 63426.2 Tahun 2026 merupakan petunjuk teknis yang mengatur spesifikasi, kandungan gizi, serta mekanisme distribusi susu, termasuk untuk balita non-PAUD, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Adapun kebijakan terkait pemberian intervensi gizi masih diatur dalam pedoman teknis distribusi makanan, edukasi gizi, dan keamanan pangan pada Program MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD yang saat ini tengah direvisi bersama Kementerian Kesehatan, BKKBN, BPOM, dan Bappenas. Menurut Dadan, revisi tersebut dilakukan agar seluruh aturan tetap sinkron dan tidak menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat.

Ia menilai berbagai aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan agar implementasi program tetap berjalan sesuai prinsip kesehatan, kebutuhan gizi masyarakat, dan regulasi yang berlaku.

“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, masukan, dan kepedulian masyarakat terhadap Program MBG. Seluruh aspirasi yang berkembang menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan agar kebijakan yang dijalankan tetap berpihak pada kepentingan kesehatan ibu dan anak,” pungkasnya.

Artikel Heboh Susu Formula di MBG, BGN Pastikan ASI Tetap Prioritas Utama pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widiastuti, menekankan pentingnya fokus program pada daerah yang benar-benar membutuhkan, khususnya wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi.

“Sekarang kita targeted ke anak-anak yang memang kekurangan gizi. Harapannya program ini benar-benar menyasar daerah yang membutuhkan,” ujar Dini di Jakarta Selatan, Rabu (22/4).

Ia menjelaskan, selama ini Plan Indonesia banyak menjalankan program di wilayah 3T yang masih menghadapi persoalan serius terkait stunting. Menurutnya, tingkat prevalensi stunting di daerah tersebut cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah di Pulau Jawa yang relatif lebih berkembang.

“Kami bekerja di daerah 3T, yaitu prevalensi stunting masih tinggi dibandingkan daerah lain, terutama di Jawa,” jelasnya dikutip dari laman berita satu. 

Dini menambahkan, tantangan di wilayah 3T tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga persoalan mendasar seperti sanitasi dan akses air bersih. Kedua aspek ini dinilai menjadi hambatan utama dalam upaya menurunkan angka stunting.

“Masalah sanitasi dan akses air bersih masih menjadi kendala besar. Padahal daerah-daerah ini sangat membutuhkan program seperti MBG,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menilai masih terbuka peluang untuk menyempurnakan implementasi program MBG sebagai program nasional. Dini berharap, program tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

“Belum terlambat untuk memperbaiki program ini. Harapannya, MBG tidak hanya memenuhi gizi anak, tetapi juga mendorong pengembangan ekonomi lokal, terutama sektor pertanian,” pungkasnya.

Artikel Stunting Masih Tinggi, Plan Indonesia Soroti Program Makan Bergizi Gratis pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Program yang berlangsung selama enam bulan, sejak Juli 2025 hingga Januari 2026, menjangkau 598 keluarga dengan anak berisiko stunting melalui pendampingan 147 kader. Selain itu, sebanyak 520 ibu hamil dan menyusui di Kabupaten Karawang, Batang, dan Pasuruan turut memperoleh edukasi. Hasil pemantauan bersama mitra akademisi menunjukkan penurunan prevalensi underweight (berat badan kurang) dan severe underweight (berat badan sangat kurang) sebesar 22,5%, diikuti perbaikan indikator pertumbuhan anak serta meningkatnya pemahaman keluarga dalam memenuhi kebutuhan energi dan gizi harian.

Plt. Direktur Bina Peran Serta Masyarakat Kemendukbangga/BKKBN, Yuni Hastutiningsih menegaskan bahwa sinergi multipihak menjadi kunci penguatan upaya pencegahan stunting. 

“Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, seperti yang dilakukan oleh PT Nestlé Indonesia, memiliki nilai strategis dalam memperluas jangkauan intervensi, mempercepat perubahan perilaku, serta memastikan keberlanjutan program. Oleh karena itu, mari kita terus memperkuat sinergi menjaga konsistensi dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi keluarga Indonesia.”

Tak hanya berdampak pada indikator pertumbuhan, program ini juga memperkuat kapasitas keluarga dan kader dalam menerapkan praktik pemenuhan energi anak, variasi konsumsi, serta pemantauan tumbuh kembang secara berkala. Pendampingan yang dilakukan secara rutin memastikan intervensi tidak berhenti pada pemberian asupan, tetapi berkembang menjadi kebiasaan makan yang lebih baik di tingkat rumah tangga sebagai bagian dari pencegahan masalah gizi anak.

Marketing Manager PT Nestlé Indonesia, Ankur Mittal, menyampaikan bahwa capaian program tidak semata diukur dari angka, melainkan dari perubahan perilaku yang berkelanjutan. 

“Kami percaya tantangan gizi anak tidak dapat diselesaikan melalui upaya jangka pendek. Program ini dirancang dengan prinsip intervensi berbasis bukti, monitoring rutin, dan kemitraan lintas sektor. Bagi kami, dampak terpenting tidak hanya terlihat dari perbaikan indikator pertumbuhan, tetapi juga dari perubahan perilaku berkelanjutan yang terjadi di tingkat keluarga dan komunitas. Melalui kombinasi pemenuhan energi dan protein yang mudah diakses, edukasi keluarga, serta pemberdayaan kader, kami melihat perubahan positif pada pertumbuhan anak sekaligus praktik gizi keluarga di tingkat rumah tangga.”

Program Pendampingan Gizi 2025 menitikberatkan pada langkah preventif melalui deteksi dini anak dengan berat badan stagnan atau sulit meningkat. Intervensi dilakukan dengan kombinasi pemenuhan energi dan zat gizi esensial berupa satu butir telur dan satu gelas susu setiap hari selama enam bulan, disertai edukasi keluarga dan pemantauan rutin pertumbuhan anak. Model pendampingan keluarga ini memungkinkan pendekatan yang berkelanjutan, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Dari sisi akademis, Guru Besar Pangan dan Gizi IPB University, Prof. Ali Khomsan, menyebut pendekatan sederhana yang dijalankan konsisten dapat menghasilkan dampak signifikan. 

“Hasil pemantauan menunjukkan peningkatan indikator berat dan tinggi badan anak, serta penurunan prevalensi underweight sebesar 22,5%. Ini menegaskan bahwa intervensi berbasis protein hewani yang dipadukan dengan pemenuhan energi harian dan edukasi keluarga, jika dilakukan secara konsisten dan terpantau, dapat memberikan dampak nyata. Berat badan stagnan merupakan indikator awal risiko gangguan pertumbuhan, sehingga pendekatan preventif menjadi sangat penting.”

Di tingkat lapangan, peningkatan literasi gizi keluarga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan praktik yang telah dibangun. Market Nutritionist Lead PT Nestlé Indonesia, Jennifer Handaja, menjelaskan bahwa sebagian keluarga masih menghadapi kendala dalam pemenuhan energi dan variasi konsumsi anak. 

“Temuan baseline menunjukkan adanya kesenjangan pada pemenuhan energi dan zat gizi mikro penting seperti zat besi dan kalsium. Karena itu, intervensi difokuskan pada solusi yang realistis dan mudah diterapkan sehari-hari. Melalui edukasi, pendampingan kader, dan monitoring rutin, keluarga menjadi lebih percaya diri dalam memenuhi kebutuhan gizi anak serta menerapkan praktik makan yang lebih baik di rumah.”

Ketua TP PKK Kabupaten Batang, Faelasufa, turut memaparkan pengalaman pelaksanaan program di daerahnya. Ia menilai pendekatan edukasi dan pendampingan di tingkat desa menjadi faktor penentu keberhasilan intervensi. 

“Pada program GENTING (Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting) TP PKK tahun kemarin, kami menjadi orang tua asuh bagi 272 anak (di Kabupaten Batang). Kami ukur berat badan mereka sebelum program mulai, kemudian setiap bulan kita juga kerjasama dengan posyandu untuk menarik data berat badan mereka. Alhamdulillah, 98 persen dari anak-anak tersebut berat badannya naik selama kita memberikan intervensi GENTING. Satu hal yang saya sangat suka dari program pendampingan gizinya Nestlé adalah Nestlé memberi tahu caranya ke ibu-ibu di desa-desa di Batang. Jadi knowledge gap di desa itu nyata dan yang saya suka adalah Nestlé itu ngajarin, gak cuma ngasih makan, tapi juga ada program pendampingannya untuk meningkatkan pengetahuan ibu-ibu di desa bahwa makanan yang bergizi itu gak perlu mahal.”

Manfaat program juga dirasakan langsung oleh keluarga penerima di Pasuruan. Perwakilan orang tua penerima manfaat, Himmatul Ulya, menyampaikan bahwa pendampingan dan edukasi membantu keluarga memahami pentingnya gizi seimbang serta pemantauan tumbuh kembang anak. “Setelah mengikuti Program Pendampingan Gizi, kami lebih memahami kebutuhan gizi anak dan cara memantau pertumbuhannya. Anak kami yang sebelumnya berat badannya sulit naik mulai menunjukkan perbaikan, lebih aktif, dan nafsu makannya meningkat secara bertahap setelah mengikuti program dan pemantauan rutin bersama kader. Kami juga mulai menerapkan pola makan yang lebih sehat untuk seluruh keluarga.”

Artikel Pendampingan Intensif Berbuah Hasil, Strategi Cegah Stunting Ini Terbukti Efektif pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Melalui kemitraan ini, DBS Foundation mengalokasikan dukungan senilai SGD 3,51 juta (sekitar USD 2,7 juta) untuk menjalankan program terpadu bagi anak usia 4–12 tahun di sejumlah PAUD dan sekolah dasar di NTT. Selama periode dua tahun, inisiatif tersebut ditargetkan menjangkau sedikitnya 5.270 penerima manfaat langsung. Intervensi tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga melibatkan orang tua, pengasuh, guru, serta kepala sekolah melalui penguatan kapasitas dan sistem pendukung.

NTT masih menghadapi berbagai persoalan yang berdampak pada kualitas gizi dan pendidikan anak. Program ini dirancang dengan pendekatan menyeluruh, berangkat dari pemahaman bahwa anak akan belajar lebih optimal ketika kebutuhan nutrisi terpenuhi dan layanan pendidikan usia dini diperkuat secara bersamaan. Pelaksanaan program dilakukan bersama pemerintah pusat dan otoritas daerah di NTT, sekaligus berkontribusi pada penguatan sistem di tingkat nasional dan subnasional.

“Setiap anak berhak memperoleh awal kehidupan terbaik,” ujar Katheryn Bennett, Chief of Education UNICEF Indonesia. “Masa awal kehidupan merupakan periode krusial untuk memenuhi hak tersebut. Ketika anak-anak mendapatkan gizi yang cukup, kesempatan belajar berkualitas, serta lingkungan yang aman dan melindungi, mereka memiliki fondasi untuk tumbuh optimal dan mencapai potensi penuh. UNICEF terus mendukung upaya Pemerintah Indonesia mewujudkan hal ini bagi setiap anak. Kami berterima kasih atas komitmen DBS Foundation yang bersama UNICEF mendorong pendekatan holistik demi manfaat berkelanjutan bagi generasi mendatang.”

Senada dengan itu, Mona Monika, Head of Group Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia, menegaskan komitmen lembaganya. Di DBS Foundation, kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup komunitas rentan dengan menyediakan kebutuhan dasar dan mendorong inklusi keuangan. Membangun fondasi yang baik sejak dini merupakan kunci untuk membantu anak-anak berkembang seiring bertambahnya usia dan melewati berbagai tahapan kehidupan. 

“Kolaborasi dengan UNICEF ini bertujuan untuk mewujudkannya dengan meningkatkan status gizi dan hasil pendidikan mereka, serta mencerminkan komitmen DBS Foundation untuk menciptakan dampak di luar perbankan dan mengkatalisasi perubahan yang berkelanjutan dan terukur. Bersama UNICEF, tujuan kami tidak hanya mendukung ribuan anak hari ini, tetapi juga membantu menciptakan sistem yang dapat memutus lingkaran ketidakberuntungan dan memberikan dampak berkelanjutan bagi generasi mendatang,” ujar Mona Monika.

Dalam implementasinya, guru dan kepala sekolah akan memperoleh pelatihan serta paket pembelajaran untuk memperkuat kemampuan literasi dan numerasi anak. Siswa juga akan diperkenalkan pada bahan bacaan lokal dan aktivitas berkebun di sekolah guna menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini. Dari sisi kesehatan, program ini mencakup pemantauan pertumbuhan, pemberian obat cacing, serta edukasi terkait gizi.

Orang tua dan pengasuh turut mendapatkan pembekalan praktis agar mampu menerapkan pola makan sehat dan mendukung proses belajar anak di rumah. Selain itu, program ini akan membantu pemerintah daerah maupun pusat dalam perencanaan serta penganggaran, sehingga mutu layanan pendidikan dan gizi dapat terjaga secara berkelanjutan.

Pada akhir periode kerja sama, capaian program akan diukur secara terstruktur melalui penilaian awal dan akhir menggunakan instrumen internasional, guna memantau perkembangan literasi, numerasi, serta status gizi anak secara komprehensif.

Artikel Dana Miliaran Digelontorkan, UNICEF dan DBS Fokus Benahi Gizi dan Pendidikan Anak NTT pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Bersamaan dengan pengumuman tema besar tersebut, BGN juga meresmikan Layanan Call Center 127 serta memperkenalkan maskot resminya, SAGI (Sentra Aduan Gizi Indonesia). Kehadiran dua elemen ini diharapkan menjadi sarana partisipasi publik sekaligus memperkuat pengawasan bersama terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.

Peluncuran ini menjadi simbol kesungguhan BGN dalam memastikan setiap anak mendapatkan makanan bergizi yang aman, layak, dan merata, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk turut memantau kualitas program gizi nasional.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa tema baru dan layanan tersebut merupakan langkah besar dalam memperkuat pemenuhan hak gizi anak.
“Makan bergizi bukan hanya program, melainkan hak setiap anak Indonesia. Karena itu, melalui Call Center 127 kami mengajak masyarakat untuk turut terlibat, mengawasi, dan memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11).

Sebagai upaya menghadirkan layanan yang terbuka dan mudah dijangkau, BGN menghadirkan Call Center 127, saluran pengaduan dan konsultasi gizi yang beroperasi 24 jam. Layanan ini diperuntukkan bagi siswa, orang tua, sekolah, penyedia katering, maupun masyarakat umum untuk menyampaikan laporan, masukan, serta mendapatkan edukasi terkait pemenuhan gizi.
“Call Center 127 bukan sekadar tambahan kanal layanan, tetapi merupakan wujud komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang transparan dan responsif. Melalui 127, kami ingin memastikan kualitas MBG tetap terjaga dan anak-anak Indonesia mendapat asupan terbaik,” tambah Dadan.

Untuk memperkuat identitas layanan tersebut, BGN juga memperkenalkan maskot SAGI, karakter berkepala tomat dan berbadan ayam yang merepresentasikan keseimbangan gizi antara sayur-buah dan protein hewani.

Artikel Ada Call Center SAGI 127, BGN Perkuat Pengawasan Makan Bergizi Gratis pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menariknya, seluruh proses produksi di SPPG melibatkan ahli Gizi Seimbang Indonesia (GSI). Mereka memastikan setiap menu yang disajikan memenuhi standar angka kecukupan gizi (AKG) yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN), serta aman untuk dikonsumsi anak-anak.

“Setiap menu dirancang secara detail, mulai dari kandungan karbohidrat, sayur, protein hewani seperti ikan, telur, dan daging, hingga protein nabati seperti tahu dan tempe. Sebelum dikirim ke sekolah, semua menu juga dicicipi oleh ahli gizi untuk memastikan cita rasa dan keamanannya,” ujar Kepala SPPG Lobalain Mokdale, Novalita Margaritha A. Saudila dikutip dari laman infopublik, Rote Ndao, Selasa (4/11).

Proses pengolahan makanan dilakukan dengan sistem kerja bergilir yang disiplin dan terstruktur. Tahapannya dimulai dari penyortiran dan pembersihan bahan baku, dilanjutkan dengan pemotongan sesuai standar gramasi, kemudian memasak, mengemas, dan mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat. “Persiapan bahan dimulai pukul 13.00, memasak dilakukan tengah malam, pengemasan pada pukul 03.00 pagi, dan pengiriman ke sekolah dilakukan pukul 07.00 pagi,” jelas Novalita.

Setelah makanan dikonsumsi siswa, wadah atau ompreng dikembalikan untuk dicuci oleh tim khusus. Proses pencucian dilakukan setiap hari pukul 13.00 dengan air mengalir guna menjaga kebersihan dan higienitas peralatan.

Sebagian besar bahan pangan yang digunakan SPPG berasal dari petani dan pelaku usaha lokal Kecamatan Lobalain. Sayuran, ikan, tahu, tempe, dan daging dibeli langsung dari masyarakat sekitar, sementara buah-buahan seperti apel dan jeruk masih dipasok dari luar daerah. “Program ini tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak sekolah, tapi juga membantu perekonomian warga karena hasil panen mereka terserap langsung tanpa harus dijual ke pasar,” ungkap Novalita.

Selain menyediakan makanan bergizi, SPPG Lobalain Mokdale juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi lokal. Dari 50 tenaga kerja yang terlibat, sebanyak 47 orang merupakan warga sekitar dengan komposisi seimbang antara laki-laki dan perempuan, sedangkan tiga lainnya merupakan tenaga ahli dari program gizi nasional.

Saat ini, terdapat empat SPPG aktif di Kabupaten Rote Ndao, yang tersebar di Kecamatan Lobalain, Pantai Baru, dan Rote Timur. Pemerintah daerah menargetkan pembangunan hingga 30 SPPG di seluruh wilayah, dengan sasaran belasan ribu penerima manfaat.

Artikel Begini Cara Rote Ndao Bangun Generasi Sehat Lewat Program Gizi Nasional pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Praktisi hukum Krisna Murti menilai, BGN perlu meninjau kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang menjadi pelaksana produksi makanan MBG. Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap dapur benar-benar menjaga standar kebersihan dan mutu makanan yang diberikan kepada pelajar.

“Program MBG ini skala nasional dan sangat penting. Pemerintah harus menjamin dapur-dapurnya beroperasi sesuai standar dan menjaga kualitas hasil produksinya,” ujar Krisna dikutip dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Minggu (5/10).

Ia menekankan bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada bahan baku makanan, tetapi juga peralatan yang digunakan di dapur. Kualitas peralatan yang buruk, katanya, dapat menurunkan mutu makanan bahkan memicu keracunan.

“Kalau alat masaknya tidak sesuai standar, makanan yang semula baik bisa terkontaminasi dan membahayakan siswa,” imbuhnya.

Salah satu peralatan yang menjadi sorotan adalah ompreng atau wadah makan (food tray). Berdasarkan temuan di lapangan, Krisna menyebut sebagian dapur MBG menggunakan ompreng berkualitas rendah yang berpotensi mencemari makanan.

Padahal, sesuai perjanjian kerja sama antara BGN dan mitra dapur, wadah makanan harus menggunakan stainless steel jenis 304, karena bahan ini dikenal anti karat, tahan panas, dan aman bersentuhan dengan makanan. Namun, di beberapa lokasi ditemukan stainless steel jenis 204 yang disemprot ulang agar menyerupai jenis 304.

“Temuan di lapangan jelas membahayakan. Stainless 204 tidak seaman 304, apalagi jika hanya dilapisi agar terlihat mirip. Ini bisa menimbulkan keracunan dan termasuk pelanggaran serius,” tegas Krisna.

Meski demikian, Krisna tetap mendukung keberlanjutan program MBG karena dinilai membawa manfaat besar bagi pemenuhan gizi anak dan penciptaan lapangan kerja. Namun ia menegaskan, tata kelola dan pengawasan dapur produksi harus diperketat agar kasus serupa tidak terulang.

“Kita semua mendukung program ini, tapi BGN harus memastikan setiap dapur memenuhi standar keamanan pangan,” katanya.

Sementara itu, Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 9369:2025 mengenai wadah bersekat (food tray) dari baja tahan karat untuk mendukung kelayakan peralatan dalam program MBG.

Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN, Hendro Kusumo, menjelaskan bahwa SNI tersebut disusun untuk menjamin mutu, keamanan, dan higienitas wadah makan yang digunakan. Standar ini disahkan melalui Keputusan Kepala BSN Nomor 182/KEP/BSN/6/2025 pada 18 Juni 2025.

“Tujuan utama program MBG adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat asupan gizi yang baik. Karena itu, wadah makanan juga harus memenuhi standar keamanan pangan,” ujar Hendro.

Ia menambahkan, SNI 9369:2025 mencakup klasifikasi, persyaratan mutu, serta metode uji untuk wadah makanan bersekat berbahan baja tahan karat hasil canai dingin dengan dua lekukan atau lebih, dan dapat dilengkapi tutup.

“Dengan adanya standar ini, kami ingin memastikan food tray yang digunakan aman, tidak mudah rusak, dan bebas dari zat berbahaya. Standar ini juga menjadi dorongan bagi industri nasional agar mampu memproduksi peralatan makan berkualitas,” tutup Hendro.

Artikel BGN Diminta Tertibkan Dapur MBG, Pastikan Ompreng Sesuai Standar Stainless 304 untuk Cegah Keracunan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dewan Pakar Bidang Gizi BGN, Ikeu Tanziha, menekankan pentingnya integrasi pendidikan gizi di lingkungan sekolah. Menurutnya, pemahaman tentang nutrisi yang dibangun sejak usia dini dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas hidup anak-anak di masa mendatang.

“Gizi tidak sekadar tentang makanan, tapi tentang masa depan. Anak yang paham gizi akan tumbuh sehat, berpikir tajam, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa,” ujar Ikeu, Sabtu (19/7/2025).

Ikeu menyebut sekolah sebagai tempat paling ideal untuk menyampaikan pengetahuan gizi secara sistematis dan berkesinambungan. Pendidikan ini akan membantu siswa memahami hubungan antara pola makan, kesehatan tubuh, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan begitu, mereka terdorong untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat.

Dalam kurikulum yang diusulkan, siswa akan mempelajari berbagai topik penting, seperti dasar-dasar ilmu gizi, jenis dan porsi makanan yang sesuai, fungsi zat gizi bagi tubuh, hingga risiko dari kebiasaan makan yang tidak sehat.

Tak hanya teori, pendidikan gizi juga diarahkan untuk membentuk keterampilan praktis. Siswa akan diajarkan cara memasak sehat, berkebun, serta membuat pilihan makanan yang bijak dalam kehidupan sehari-hari.

“Melalui pendidikan gizi, anak-anak tidak hanya tahu apa yang harus dimakan, tapi juga bisa mempraktikkannya langsung,” tambah Ikeu.

Lebih jauh, integrasi pendidikan gizi diyakini mampu menciptakan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pesan pentingnya pola makan seimbang pun akan lebih mudah disampaikan dan diterapkan di berbagai lapisan.

BGN juga menilai pendidikan gizi sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya pencegahan penyakit kronis, seperti obesitas dan diabetes, yang banyak dipicu oleh pola makan tidak sehat sejak dini.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pemenuhan gizi masyarakat, BGN telah aktif melakukan edukasi melalui berbagai saluran, termasuk media sosial seperti YouTube dalam bentuk podcast, serta video kampanye edukatif berlatar dapur, sekolah, pasar, dan lokasi lainnya yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

BGN mengajak seluruh pihak—pemerintah, sekolah, orang tua, media, dan masyarakat luas—untuk mendukung langkah ini sebagai bagian dari gerakan nasional menuju Generasi Emas Indonesia 2045.

“Program Makan Bergizi Gratis akan lebih maksimal jika disertai dengan edukasi gizi yang komprehensif dan menjangkau semua kalangan,” tutup Ikeu.

Artikel BGN Minta Pendidikan Gizi Terintegrasi dengan Kurikulum Sekolah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Penambahan anggaran ini sudah melalui berbagai pertimbangan, termasuk kapasitas dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program,” ujar Zulkifli dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (26/6).

Hingga pertengahan tahun ini, program MBG baru menyasar sekitar 5,5 juta orang, dengan dukungan dari 1.861 unit SPPG. Total anggaran yang telah terserap pun masih berada di angka Rp5 triliun.

Target 82,9 Juta Penerima, Pemerintah Siapkan Percepatan

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target besar: menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat MBG pada tahun ini. Menanggapi hal tersebut, pemerintah pun tengah menyiapkan berbagai langkah percepatan, terutama dari sisi infrastruktur pendukung.

Salah satu strategi yang akan ditempuh adalah optimalisasi dapur-dapur yang ada di lingkungan sekolah dan pondok pesantren sebagai pusat distribusi makanan bergizi.

“Kami akan manfaatkan dapur sekolah dan pondok pesantren untuk mempercepat pelaksanaan. Dengan begitu, target puluhan juta penerima bisa segera tercapai,” kata Zulkifli Hasan.

Langkah ini juga diharapkan dapat mendorong efisiensi anggaran, memperkuat peran komunitas lokal, serta memastikan anak-anak dan masyarakat rentan di berbagai daerah mendapatkan asupan gizi yang layak.

Artikel Pemerintah Tambah Rp50 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis pertama kali tampil pada Katafoto.id.