Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyoroti aksi peternak sapi yang membuang susu di Pasuruan, Jawa Timur, akibat pembatasan jumlah pengiriman ke Industri Pengolahan Susu (IPS) dan tingginya impor susu. Saan mengatakan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada peternak sapi lokal agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kami berharap agar peternak lokal, terutama peternak sapi perah, tetap menjadi prioritas perhatian pemerintah,” ujar Saan di Jakarta, Sabtu (9/11) dikutip dari laman DPR.
Kebutuhan impor susu untuk memenuhi permintaan nasional, namun, pemerintah harus tetap memastikan alokasi pasokan susu lebih banyak berasal dari peternak lokal.
“Memang impor diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nasional yang belum mencukupi, tetapi peternak lokal harus tetap mendapatkan perhatian khusus,” tegas politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Saan menambahkan, tidak ada lagi susu lokal yang tidak laku akibat persaingan dengan susu impor. Apabila pasokan susu dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, barulah impor dapat dilakukan.
“Jadi, nanti kekurangan dari pasokan lokal akan dihitung terlebih dahulu, baru kemudian ditentukan berapa banyak impor yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan nasional,” jelasnya.
Sebelumnya, peternak sapi di Pasuruan, Jawa Timur, membuang susu hasil panen karena adanya pembatasan pasokan susu lokal ke industri. Peternak sekaligus pengepul susu, Bayu Aji Handayanto, menyebutkan bahwa kondisi ini terjadi akibat kurangnya pengawasan pemerintah terhadap impor susu.
Bayu berharap pemerintah lebih memperhatikan pasokan susu dalam negeri. Mengenai harga, Bayu yakin para peternak bersedia berdiskusi dengan industri.
Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa Indonesia perlu mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk memenuhi kebutuhan susu dalam program Makan Bergizi Gratis dan kebutuhan susu reguler. Impor ini direncanakan untuk periode 2025-2029.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11).
“Impor 1 juta ekor (2025-2029). Pelaksana: perusahaan swasta sebanyak 55 perusahaan,” demikian bunyi paparan Menteri Amran.
Paparan tersebut dijelaskan bahwa impor ini bertujuan memenuhi kebutuhan susu sebesar 8,5 juta ton pada 2029, yang terdiri dari 4,9 juta ton untuk kebutuhan reguler dan 3,6 juta ton untuk program Makan Bergizi Gratis.