Palembang – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Haryadi, menyoroti terjadinya overkuota pada gas LPG 3 kg yang mencapai 3 persen pada Oktober 2024, dengan realisasi sebesar 539.466 ribu MT, melebihi kuota yang ditetapkan sebesar 524.404 ribu MT.
“Ini mencerminkan tingginya konsumsi LPG bersubsidi, sehingga perlu tambahan kuota untuk tahun depan,” ujar Bambang usai pertemuan dengan jajaran direksi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Kertapati di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (8/11) dikutip dari laman DPR.
Pada kunjungan ini Bambang juga memastikan ketersediaan BBM dan LPG bagi masyarakat dan mengingatkan agar Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Migas, dan Kementerian Keuangan segera mengantisipasi lonjakan permintaan LPG menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Politisi Partai Gerindra ini menekankan perlunya pengelolaan LPG yang bijak mengingat sekitar 85 persen dari pasokan LPG di Indonesia masih berasal dari impor. Ia mendorong peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, seperti Dimethyl Ether (DME) yang berasal dari olahan batu bara, sebagai alternatif.
“Meski biaya konversi batu bara menjadi LPG masih cukup tinggi, ke depan diperlukan teknologi yang lebih efisien untuk menekan biaya tersebut dan mengurangi ketergantungan impor,” imbuhnya.
Ketersediaan BBM sebagai komoditas vital berdampak besar pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan bahwa Pertamina Patra Niaga sebagai BUMN harus memastikan ketersediaan dan distribusi BBM untuk masyarakat.
Sementara ketersediaan BBM jenis solar di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), yang meliputi Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung, masih aman hingga akhir Oktober.
“Pasokan BBM hingga Oktober 2024 terpantau relatif aman seperti disampaikan oleh Direktur Utama Patra Niaga, Riva Siahaan, serta General Manager PT Pertamina MOR VII, Erwin Dwiyanto. Kami berharap ketersediaan ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut,” tutupnya.