Jakarta – Sejumlah daerah di Indonesia yang masih terjebak dalam kemiskinan ekstrem hingga saat ini. Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan bahwa salah satu wilayah yang menjadi sorotan adalah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang menempati posisi tertinggi dalam kategori tersebut.
“Saya merasa sedih dan prihatin, karena sudah hampir tiga periode masih ada daerah yang tetap berada dalam kemiskinan ekstrem. Di Jawa Tengah, ada Kebumen, Purbalingga, Pemalang, Wonosobo, dan Brebes. Brebes menjadi yang paling tinggi,” ungkap Fikri di Jakarta, Selasa (19/11) yang dikutip dari laman DPR.
Fikri meminta Pemerintah untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat, alih-alih hanya mengandalkan bantuan sosial (bansos). Menurutnya, bansos saja belum cukup untuk mengentaskan daerah seperti Brebes dari kemiskinan ekstrem.
“Pemberian bansos saja tidak cukup. Masih banyak daerah yang belum mampu keluar dari jerat kemiskinan ekstrem. Kondisi ini sudah kami sampaikan dalam rapat Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial pekan lalu,” ujar politisi Fraksi PKS ini.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, angka kemiskinan ekstrem secara nasional menurun hingga 0,83 persen atau setara dengan 2,3 juta orang. Namun, khusus di Kabupaten Brebes, tingkat kemiskinan masih berada di angka 15,78 persen, menurut data BPS tahun 2023.
“Secara nasional angka kemiskinan ekstrem memang turun. Tetapi, per Maret 2024, masih ada 2,3 juta rakyat kita tergolong miskin ekstrem,” jelas Fikri, yang merupakan legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan (dapil) IX Jawa Tengah.
Fikri mendesak pemerintah untuk menguatkan program pemberdayaan masyarakat sebagai langkah strategis dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen.
“Pemerintah perlu memperkuat berbagai program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem berbasis pemberdayaan masyarakat. Masyarakat harus diberdayakan agar dapat keluar dari garis kemiskinan, bukan sekadar menerima bantuan yang belum tentu mampu meningkatkan perekonomian mereka,” tegasnya.
Rencana pemerintah untuk menyesuaikan garis kemiskinan ekstrem dari 1,9 USD Purchasing Power Parity (PPP) menjadi 2,15 USD PPP. Langkah ini, menurutnya, akan berdampak pada perhitungan ulang tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Penguatan program pemberdayaan yang lebih efektif, Fikri optimis bahwa kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat diberantas. “Masyarakat diberdayakan untuk mandiri, sehingga dampak dari program-program ini bisa dirasakan lebih luas dan berkelanjutan,” tutupnya.