Jakarta – Pemerintah memberikan potongan biaya listrik sebesar 50 persen kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya terpasang hingga 2.200 VA. Kebijakan ini akan berlaku mulai Januari hingga Februari 2025 dan menyasar sekitar 81,42 juta pelanggan PLN dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa diskon ini merupakan bentuk stimulus untuk mengurangi dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen, yang akan mulai diterapkan pada awal 2025.
“Diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk daya di bawah 2.200 VA ini adalah stimulus untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan PPN,” ujar Bahlil dalam kunjungan kerjanya di Ambon, Maluku dikutip dari keterangan tertulis kementerian esdm pada Senin (23/12)
Kebijakan ini menjadi bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan, yang bertujuan mendukung masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi di tahun mendatang. Kenaikan PPN sebesar 1%, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025.
Regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan program diskon ini sedang dalam tahap penyusunan. Setelah regulasi selesai, PT PLN (Persero) akan mengumumkan teknis pelaksanaannya, baik untuk pelanggan pascabayar maupun prabayar.
Selama periode pemberian diskon, PT PLN (Persero) diwajibkan untuk tetap memberikan pelayanan sesuai standar mutu tenaga listrik yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
Langkah ini mencerminkan komitmen Pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial dan mendukung keberlanjutan ekonomi dengan semangat gotong royong. Program ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tengah dinamika ekonomi yang ada.