Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam merealisasikan wajib belajar 13 tahun, yang mencakup pendidikan dasar hingga menengah ditambah satu tahun prasekolah. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menjamin pemerataan pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia, sesuai amanat UUD 1945 dan target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kemendikdasmen, Nia Nurhasanah, menyampaikan hal tersebut dalam forum dialog bersama media di Jakarta, Jumat (19/9).
“Wajib belajar 13 tahun adalah upaya kolektif menghadirkan pendidikan bermutu bagi semua. Tambahan satu tahun prasekolah menjadi pondasi agar anak siap secara kognitif, sosial, dan emosional sebelum masuk SD,” jelasnya dikutip dari laman infopublik.
Dasar Hukum dan Desain Program
Program wajib belajar ini memiliki payung hukum kuat melalui MPJPM 2025–2045 dan masuk dalam RPJMN 2025–2029. Saat ini pemerintah juga tengah menyiapkan rancangan besar wajib belajar prasekolah yang telah dibahas lintas kementerian bersama sedikitnya 15 lembaga terkait.
Pemerintah merancang implementasi bertahap dengan fokus pada tiga aspek:
- Akses – memperluas layanan pendidikan melalui sekolah PAUD–SD satu atap, pembangunan unit baru, penambahan ruang kelas, hingga penegerian PAUD khususnya di daerah 3T.
- Mutu – memperkuat akreditasi, pemenuhan standar nasional PAUD, peningkatan kompetensi pendidik, kurikulum berbasis STEM, bahasa ibu, pendidikan karakter, dan literasi digital.
- Tata Kelola – menyusun regulasi, memperkuat kelembagaan, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan dukungan anggaran yang terus bertambah.
“Kami memulai dari satu tahun prasekolah sebagai bagian wajib belajar. Fase ini sangat penting untuk memastikan transisi anak dari PAUD ke SD berjalan menyenangkan dan bermakna,” ujar Nia.
Gotong Royong untuk Pendidikan
Nia menegaskan, keberhasilan wajib belajar 13 tahun tidak bisa hanya ditopang pemerintah pusat, tetapi membutuhkan dukungan daerah, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga filantropi, hingga Bunda PAUD. “Bunda PAUD terbukti mampu menggerakkan perangkat daerah dan komunitas. Kami akan memberi apresiasi bagi mereka yang konsisten memperjuangkan PAUD di wilayahnya,” tambahnya.
Kemendikdasmen juga telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 75 organisasi untuk memperkuat implementasi PAUD di berbagai daerah.
Investasi Jangka Panjang SDM Indonesia
Program wajib belajar 13 tahun dipandang sebagai investasi besar dalam pembangunan manusia. Data menunjukkan, anak yang menempuh PAUD memiliki tingkat literasi, numerasi, serta motivasi belajar yang lebih tinggi dibanding yang tidak mengikuti.
“Kampanye pentingnya PAUD harus menjadi gerakan bersama. Dengan dukungan semua pihak, anak Indonesia akan tumbuh lebih cerdas, sehat, dan berkarakter,” tutup Nia.