Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa wacana kenaikan tarif layanan Transjakarta masih dalam tahap kajian dan belum ada keputusan final. Ia memastikan, keputusan terkait penyesuaian tarif tersebut akan diumumkan pada waktu yang tepat setelah hasil kajian selesai.
“Saat ini masih dikaji. Apakah nanti akan naik atau tidak, saya akan putuskan pada saat yang tepat. Tidak harus naik, bisa juga tidak,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/11).
Menurutnya, hasil kajian yang tengah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum tentu berujung pada perubahan tarif. Karena itu, masyarakat diminta bersabar menunggu keputusan resmi dari Pemprov DKI.
Subsidi Masih Berat, tapi 15 Golongan Tetap Gratis
Pramono mengakui, beban subsidi transportasi publik di Jakarta saat ini cukup besar. Pemprov DKI masih menanggung subsidi sebesar Rp9.700 untuk setiap tiket Transjakarta.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa penyesuaian tarif—jika dilakukan—akan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan tidak akan memberatkan 15 golongan pengguna yang saat ini masih menikmati layanan gratis.
“Kalau terus-menerus seperti ini tentu berat, apalagi Dana Bagi Hasil (DBH) juga berkurang. Namun, kami pastikan penyesuaian nanti tidak akan menghapus tarif gratis bagi 15 golongan tersebut. Mereka tetap akan kami lindungi,” tegasnya.
Instruksi Perbaikan Layanan Transjakarta
Selain soal tarif, Pramono juga menyoroti kualitas layanan sistem pembayaran di Transjakarta. Ia mengaku menerima banyak keluhan masyarakat mengenai kerusakan mesin tap-in dan tap-out yang menyebabkan saldo pengguna terpotong dua kali.
“Saya juga mengalami hal serupa. Sistem tapping-nya sering tidak berfungsi dengan baik. Saya sudah meminta jajaran PT Transjakarta untuk segera memperbaikinya agar tidak terulang, termasuk pada layanan MRT,” ujar Pramono.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas layanan transportasi menjadi hal penting agar sistem pembayaran dapat berfungsi optimal, sejalan dengan standar pelayanan di kota-kota besar dunia.

