Jakarta – Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menandatangani Naskah Skema Sertifikasi Okupasi Manajer dan Bendahara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah ini dilakukan untuk memastikan para manajer hasil rekrutmen Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) memiliki kompetensi unggul dan profesional dalam mengelola koperasi.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengatakan penandatanganan naskah tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP.
Menurut Ferry, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting agar operasional KDKMP dapat berjalan optimal sesuai target pemerintah. Karena itu, para manajer dan bendahara koperasi perlu mendapatkan pendampingan, pembinaan, serta sertifikasi kompetensi.
“Kami berharap KDKMP yang dalam waktu dekat akan beroperasi, Kemenkop bersama BNSP merasa perlu untuk memastikan para manajer dan bendahara betul-betul didampingi dan dilakukan pembinaan yang didukung dengan penerbitan sertifikat atas jabatan tersebut,” ujar Ferry usai menyaksikan penandatanganan naskah di Jakarta, Jumat (8/5).
Penandatanganan Naskah Skema Sertifikasi Okupasi Manajer dan Bendahara KDKMP dilakukan oleh Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop, Destry Anna Sari, bersama Kepala BNSP, Syamsu Bahri.
Pemerintah menargetkan pendidikan sertifikasi profesi akan diberikan kepada 30 ribu manajer KDKMP. Setelah itu, program serupa juga akan diterapkan kepada para bendahara koperasi melalui pembekalan pendidikan terintegrasi.
“Diharapkan manajer (dan nanti dilanjutkan bendahara) ini mampu memahami karakteristik dari usaha yang akan dijalankan koperasi, dan harus punya tanggung jawab untuk memastikan berjalannya usaha di koperasi,” ujarnya.
Skema sertifikasi tersebut akan menjadi standar nasional yang mencakup kompetensi manajerial, operasional usaha, pengelolaan keuangan, pemasaran, hingga tata kelola koperasi. Sertifikasi itu disebut bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk jaminan bahwa pengelola koperasi memiliki kemampuan yang terukur, teruji, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menegaskan manajer KDKMP tidak hanya dituntut siap bekerja, tetapi juga harus memiliki kompetensi yang memadai.
Karena itu, pemerintah akan menggelar pelatihan terstruktur selama 15 hari atau setara 90 jam pelajaran di Kementerian Pertahanan melalui fasilitas Komando Latihan (Kolat).
“Saat ini tahapannya adalah rekrutmen kemudian nanti akan ada pendidikan selama sekitar 1,5 bulan termasuk pendidikan kebangsaan dan nanti ada sertifikasi untuk penyiapan kompetensi manajer yang profesional karena kita punya tujuan agar KDKMP ini bisa menjadi pusat ekonomi masyarakat,” ujar Farida.
Sementara Kepala BNSP Syamsu Bahri menilai kolaborasi antara Kemenkop dan BNSP menjadi langkah awal untuk menyiapkan sumber daya manusia koperasi yang profesional dan memiliki tanggung jawab tinggi dalam pengelolaan KDKMP.
Menurutnya, seluruh tahapan pendidikan dan pengujian kompetensi akan dilaksanakan secara bertahap dengan mengacu pada standar baku yang telah ditetapkan.
“Melalui kerja sama ini skema untuk melahirkan manager yang kompeten dan standar yang berlaku, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik,” katanya.